Redupnya Si ‘Obama Indonesia’

0
307

Nusantara.news, Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) sempat dianggap sebagai Barack Obama-nya Indonesia saat muncul di Pilpres 2014. Sayangnya, anggapan tersebut kini dipandang tidak terlalu tepat, setidaknya merujuk pada artikel yang ditulis oleh Kate Lamb di laman The Guardian dengan judul “Joko Widodo: how 'Indonesia's Obama' failed to live up to the hype”.

Seperti Obama, Jokowi membawa banyak harapan ketika ia melaju di Pilpres 2014. Mantan Gubernur DKI Jakarta setengah periode tersebut memberikan cerita tentang reformasi sebagai kontras dari lawannya, Prabowo Subianto. Jokowi dianggap sebagai sosok yang lebih baru ketimbang Prabowo yang cenderung kental dengan nuansa elite zaman dulunya.

Meski begitu, jika merujuk pada tulisan tersebut, Jokowi dianggap tidak berhasil memenuhi ekspektasi di periode pertama kepemimpinannya. Sempat amat digemari karena membawa angin hope (harapan) dan change (perubahan) layaknya Obama, Jokowi justru mengecewakan banyak pemilihnya yang mengharapkan dua hal tersebut.

Kate Lamb, jurnalis senior perempuan yang banyak berinteraksi dengan masyarakat Indonesia itu, misalnya menuliskan: Tahun ini, Jokowi dan Prabowo kembali memperebutkan kursi kepresidenan. Tapi kali ini, suasanya sangat berbeda. Dengan semakin ditekannya hak-hak LGBT dan beberapa minoritas agama, serangkaian penangkapan atas kebebasan berekspresi, netralitas polisi yang dipertanyakan, dan rencana rangkap jabatan untuk anggota TNI di sektor sipil, ekspektasi bahwa Indonesia di bawah Jokowi akan menjadikan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi terus tergerogoti.

Kate juga mengeritik beberapa pengamat mengenai “Indonesia Maju” yang menjadi jargon kampanye Jokowi. “Maju ke mana?” sindir Kate. Tak pelak, reaksi keras datang dari para pendukung Jokowi. Mereka pun kemudian menyerang Prabowo Subianto dan akun twitter pribadi Kate. Padahal dalam artikel tersebut, Kate juga secara tajam mendeskripsikan Prabowo.

Sebenarnya, kritik dari para pemerhati luar negeri itu tak hanya datang dari Kate. Sebelumnya, analis politik dari Northwestern University, Prof. Jeffrey Winters seperti dikutip Wall Street Journal bahkan menyebut Jokowi sebagai presiden terlemah sejak masa Gus Dur. Penilaian tersebut bukan saja karena Jokowi dikelilingi oleh para pemilik sumber daya politik (Oligarki), melainkan juga karena ketidakmampuan pemerintahannya menghadapi situasi ekonomi global yang melemah.

Menurut Winters, kesalahan utama Jokowi karena bergerak terlalu cepat dari seorang walikota kota kecil menjadi pemimpin negara besar seperti Indonesia. "(Jokowi) membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memilah siapa pemain politik pada level nasional, bagaimana mereka menjalin jaringan, apa agenda mereka, dan bagaimana integritas mereka," ujar Jeffrey Winters lagi.

Pengamat asing lainnya menilai:  “Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, dan seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya,” tulis Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul “Indonesian democracy: from stagnation to regression?” di laman The Strategist yang diterbitkan Australian Startegic Policy Institute.

Senada, Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam sebuah tulisan berjudul "Jokowi Authoritarian Turn" menyatakan bahwa Jokowi terindikasi mengembalikan watak pemerintahan otoriter dengan manuver politik sang presiden selama ini. Terdapat tiga alasan utama mengapa Jokowi disebut oleh Tom Power sebagai pemimpin otoriter: menggunakan hukum untuk menekan lawan politik, menyandera lawan dengan kasus hukum agar berbalik arah menjadi rekan koalisi, serta kecenderungan menghidupkan kembali militer (TNI/Polri) ke politik.

Kehilangan Harapan

Layaknya Obama, terlihat bahwa Jokowi kini mengalami enthusiasm gap seperti yang disebutkan oleh profesional di bidang komunikasi, Katrina Jorgensen, di laman The Guardian. Masyarakat yang semula amat antusias dengan Obama perlahan mulai kehilangan harapan jelang upayanya merengkuh kursi presiden untuk kali kedua di tahun 2012. Jokowi yang digambarkan sebagai “Obama Indonesia” berpotensi mengalami hal serupa dengan Obama di tahun 2012.

Lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar Jokowi kini tak terlihat seperti Obama baru di Indonesia yang diharapkan banyak orang?

Pertama, Jokowi tampil layaknya seorang politisi pada umumnya yang harus menjaga otoritasnya, sehingga berbagai impian tentang Jokowi sebagai Obama Indonesia menjadi sia-sia. Menurut Coleman dan Firmstone, politisi mainstream memang performanya cenderung umum atau generik. Dalam konteks ini, gagalnya Jokowi memenuhi harapannya dengan tampil seperti politisi biasa, membuatnya kehilangan sentuhan magis yang ia hadirkan saat menyihir pemilih di Pilpres 2014. Berbeda dengan 2014, pada PIlpes 2019 Jokowi tampak agresif dan ambisius.

Hal tersebut tentu saja bertambah berat jika ada sosok lain yang hadir sebagai sosok alternatif yang akan melakukan disrupsi. Dalam konteks ini, sosok seperti Sandiaga Uno yang menjadi lawan Jokowi boleh jadi memanfaatkan peluang tersebut. Sandiaga bersama pasangannya, Prabowo Subianto, bisa saja menciptakan momentum bahwa mereka adalah politisi yang memberikan harapan dan perubahan yang bisa menjadi alternatif bagi politisi pada umumnya seperti Jokowi.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, bahkan menyebut Sandiaga Effect telah menenggelamkan Jokowi Effect di Pilpres kali ini. Jokowi, disebut Siti, mempunyai efek yang begitu kuat saat Pilpres 2014. Namun, Jokowi effect itu luntur menjelang Pilpres 2019. Siti menyatakan justru efek tersebut malah beralih ke kubu lawan, yakni cawapres Sandiaga Uno.

Sementara, hasil survei yang digelar Alvara Research Center beberapa waktu lalu, menempatkan Sandiaga Uno unggul dari Jokoiw secara kreatifitas dengan perolehan 62 persen dan Jokowi 59,8 persen. Kreativitas yang dimaksud dalam survei ini adalah menggunakan cara-cara kreatif dalam berkomunikasi dengan pemilih. Singkatnya, sebagaimana kata peneliti LSI-Denny JA, Adji Alfarabi, dipilihnya Sandiaga Uno membuat elektabilitas Prabowo melonjak di beberapa segmen pemilih: perempuan, pemilih pemula, dan kaum terpelajar. 

Presiden Jokowi menyambut Prabowo Subianto di Istana Negara beberapa waktu silam. Kini keduanya tengah berkontestasi dalam Pilpres 2019, mengulang 'duel' pada Pilpres 2014 lalu

Kedua, pudarnya pamor Jokowi boleh jadi akibat hasil kinerja dan kebijakannya selama memerintah yang dinilai tak mengangkat taraf hidup ‘wong cilik’. Mereka justru banyak yang terbebani dengan masalah ekonomi dan berbagai kenaikan harga ataupun tariff. Gelagat ini sebenarnya sudah mulai terlihat di awal masa pemerintahan Jokowi-JK, yang secara mengejutkan kebijakan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) alias menaikan harga ‘minyak’ justru di tengah harga minyak dunia sedang turun.

Selepas itu, tarif listrik naik berkali-kali. Jika diukur dari tahun 2016, kenaikan TDL hingga 1 Juli 2017 mencapai 250% atau 2,5 kali lipat dalam kurun 1,5 tahun. Sementara di era Presiden SBY, kenaikan TDL hanya sebesar 15%. Belum lagi kenaikan aneka pajak dan tinggi harga pangan.

Beberapa janji kampanye Jokowi di 2014 yang menyentuh kebutuhan rakyat, sebagian besar juga tak realisasi. Misalnya, dia pernah menebar iming-iming jika menjadi presiden akan menghentikan kebijakan impor pangan. Menurutnya, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan.

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Namun realisasinya, sejak 2014 hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Trennya bahkan terus meningkat. Pada 2014, impor beras Indonesia, misalnya, tercatat sebanyak 844.163 ton. Tahun berikutnya, impor beras naik tipis menjadi 861.601 ton. Pada 2016, impor beras mengalami lonjakan 49 persen menjadi 1,28 juta ton. Namun pada 2017, impor beras menyusut drastis sebesar 76 persen. Begitu pula dengan impor kedelai, garam, kacang tanah, gula, dan lain-lain.

Di luar itu, tentu saja kinerja ekonomi pemerintah yang dianggap masih buruk sehingga membuat efek Jokowi memudar jika dibanding Pemilu 2014. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Jusario Vermonte mengatakan mayoritas masyarakat belum puas dengan kinerja ekonomi pemerintah. Hal itu dinyatakan Philips dalam pemaparannya di acara Bisnis Indonesia Economic Challenges 2018, beberapa waktu lalu.

Dari hasil riset CSIS, 42,2 persen responden menyatakan kondisi perekonomian keluarga saat ini tidak ada perubahan dibandingkan dengan lima tahun lalu. Bahkan, 20,3 persen responden menyatakan lebih buruk, sedangkan hanya 37,5 persen yang menyebut baik.

Buruknya kinerja ekonomi Jokowi misalnya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan di level 5%, sekaligus meleset dari janji kampanye Jokowi 2014 yang menjanjikan pertumbuhan sebesar 7% per tahun. Di samping itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2019 tercatat sudah tembus Rp45 triliun atau 0,28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih besar Rp8,1 triliun dibandingkan defisit pada Januari 2018, yang hanya Rp37,7 triliun.

Kondisi ini diperparah dengan utang luar negeri di masa Jokowi yang kian membengkak. Total utang pemerintah pusat hingga Januari 2019 mencapai Rp4.498,56 triliun. Bila dihitung sejak bulan pertama Presiden Jokowi menduduki tahta RI 1 (Oktober 2014), maka utang pemerintah hingga saat ini sudah bertambah Rp1.897,4 triliun.

Ketiga, peforma hukum di era Jokowi mendapat sorotan miring. Dalam urusan HAM misalnya, tak satu pun kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti Targedi Semanggi, Trisakti, Talangsari, dan penghilangan paksa, tidak terselesaikan. Kenyataanya, Jokowi justru menunjuk beberapa tokoh yang diduga terseret pelanggaran HAM duduk di dalam pemerintahannya.

Selain gagal mengungkap kasus di masa lalu, penanganan kasus di Papua dan kasus Novel Baswedan membuat harapan HAM di tangan Jokowi menjadi sesuatu yang sulit terwujud. Perkara penggunaan hukum untuk menekan oposisi dan penunjukan Jaksa Agung dari partai partai politik yang dianggap tidak etis, juga menjadi coreng lain bagi wajah pemerintahan Jokowi di mata pegiat demokrasi dan HAM.

Belum lagi berbagai blunder pejabat pemerintah dan indikasi pengerahan apratur negara dalam mesin pemenangan politik, turut menjadi angin puting beliung yang menghancurkan kredibitas Jokowi.

Namun, inti dari kemunduran Jokowi sebagai presiden dan kekacauan bernegara secara umum, terletak dari persoalan leaderaship. Leadership Jokowi bagi sebagian orang amat lemah, khususnya dalam dua hal: (1) tidak punya pusat kendali karena ia berada di antara para oligarki politik, (2) Gap antara kata dan tindakan terlalu besar. Hal ini salah satunya terliihat dari janji-janji kampanye Jokowi di tahun 2014 yang banyak tidak terealisasi.

Akhirnya, hal lumrah jika di satu sisi pesona Jokowi redup dan di sisi lain masyarakat kehilangan harapan. Lantas, apakah fenomena ini secara simultan akan menguntungkan Prabowo Subianto selaku lawan Jokowi di Pilpres 2019? Mungkin saja. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here