Refleksi Hari Tani Nasional di Malang: Pertanyakan Keberpihakan Negara Terhadap Petani

0
124
Aksi Solidaritas Hari Tani Nasional (Sumber: Aktual)

Nusantara.news, Kota Malang – Permasalahan agraria yang beberapa tahun terakhir ini marak di Indonesia membuat para akademisi dan generasi pemuda mempertanyakan kembali peran keberpihakan negara kepada petani.

Dalam beberapa kajian, permasalahan muncul karena adanya penguasaan/monopoli atas tanah oleh kelompok usaha bisnis yang kemudian menggusur lahan-lahan masyarakat/petani. Dengan dalih pembangunan, lahan rakyar kemudian diberikan baik secara langsung, sewa, kontrak kepada pemilik modal. Banyak konflik agraria kemudian tidak disikapi dengan bijak.

Dengan momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September lalu, aliansi pemuda dan mahasiswa menyambut perayaan hari tersebut dengan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (25/9/2017) lalu. Mereka mendesak penghentian privatisasi dan liberalisasi pertanahan di era Jokowi. Mereka tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (APR).

Humas Aksi APR, Syahrul Ardiansah, menjelaskan, aksi damai yang dilakukan meminta pemerintah baik di pusat ataupun di daerah menjaga dengan ketat lahan-lahan sawah sebagai ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Sebab, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang menyebutkan terjadi penurunan luas lahan Kota Malang selama 2 tahun ini. Tahun 2015 luas lahan sawah mencapai 1.214 hektar, namun pada 2017 luas lahan sawah hanya tinggal 1.140 hektar. Sehingga, dalam 2 tahun penurunan luas lahan sawah hampir 100 hektar.

Syahrul juga menekankan bahwa sektor dan lahan pertanian harus dimiliki setiap daerah agar satu dari yang lainnya antar daerah tidak ketergantungan.”Dengan memiliki lahan sawah sendiri, setiap daerah bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah tidak perlu mendatangkan dari lua kota ataupun impor,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya mendorong ditegakkannya undang-undang agraria. Serta mengecam keterlibatan militer di wilayah sipil, kriminalisasi terhadap petani, juga memberikan kebebasan berserikat.

“Banyak sekali kasus-kasus agraria di Indonesia seperti di Rembang pegunungan Kendeng, Kulonprogo, Tumpangpitu, Gunung Selamet dan lainnya yang belum terselesaikan. Di Malang Raya juga ada. Ini sebagai bentuk aksi solidaritas kami peduli, dengan mendesak pemerintah untuk segera menyeleseikan konflik horizontal tersebut,” jelas Syahrul kepada wartawan.

Rentetan Kasus Agraria di Indonesia

Akhir tahun 2016 di Indonesia kasus agraria marak terjadi, melalui akun media sosial, berita dan media-media lainnya menjadi viral dan sorotan masyarakat.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat memang benar adanya bahwa permasalahan kasus agraria di Indonesiadari sepanjang tahun 2015 dan akhir 2016 lalu tercatat mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Konflik agraria yang terjadi melibatkan 86.745 kepala keluarga, baik yang melakukan perlawanan, perjuangan dan juga yang terdampak atas konflik yang terjadi.

Nampak dalam tabel jenis konflik yang paling dominan ada pada perkebunan yang mana tercatat sepanjang tahun 2016 hingga 163 kasus agrarian. Melalui sektor ini pertautan wilayah antara warga/masyarakat dengan pihak swasta melalui penguasa perkebunan BUMN, yakni Perhutani yang kerap menjadi kesimpang siuran hak pengelolaan. Kerap kali melalui instansi  tersebut wilayah atau lahan akhirya di eksploitasi oleh perusahaan swasta, dengan pembagian pemasukan negara yang kerap kurang berkeadilan.

Terhitung persentase perseturuan konflik yang terjadi  di Indonesia meliputi 38.22% warga dan swasta, 22.44% warga dengan pemerintah, 14.44% antar warga, 13.56% warga dengan BUMN, 5.78% warga dan TNI/Polri, 5,56% lain-lain. Peningkatan konflik selama kurun waktu setahun mencapai  78%. Tercatat pada tahun 2015 hanya 252 konflik, sedangkan 2016 tercatat 450.

Sementara itu, KPA juga melansir beberapa provinsi yang mendominasi konflik agrarian. Hal tersebut meliputi Provinsi Aceh sebanyak 24 konflik, Sumatera Utara 36 konflik, Kepulauan Riau 44 konflik, Jawa Barat 38 konflik, Jawa Timur 43 konflik.

Dalam kurun waktu 2016 itu, konflik agraria menelan 9 orang korban jiwa, 177 orang korban kriminalisasi dan tidak terhitung korban kekerasan dan penganiayaan. Demonstrasi dan beberapa upaya dilakukan oleh warga untuk memepertahankan yang menganggap tanahnya telah dirampas oleh segelintir orang yang berkepentingan.

Tercatat, luas wilayah konflik agraria yang masih sengketa antara masyarakat dan negara atau perusahaan mencapai 1.265.027 hektar dalam tahun 2016.

Keberpihakan pada Petani

Melihat rentetan kasus konflik agrarian di Indonesia selama kurun waktu 2105 dan 2016, hingga memakan beberapa korban jiwa, kriminalisasi maupun kekerasan yang dialami masyarakat sipil, kemudian menimbulkan pertanyaan di manakah peran negara dan pemerintah.

Perihal ini, ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaran Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Malang, Hari Sis, memberi masukan kepada pemerintah. “Seharusnya ada sebuah kebijakan untuk menghargai atau meningikan derajat petani. Bukan malah petani justru semakin disisihkan dengan kebijakan impor hasil pertanian, kalah dengan pemodal, lahan yang digusur dan lainnya” ujarnya.

Selain itu, petani juga kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, maraknya bibit impor,  harga jual hasil pertanian yang selalu jatuh ketika panen raya, dan penumpukan hasil panen di gudang karena stok melimpah.

Pihaknya berharap agar pemerintah sebagai peneyelenggara negara serta stabilitator masyarakat mampu menangani persoalan-persoalan yang sering terjadi pada petani. Kususnya class conflict antara masyarakat dan pihak beberapa perusahaan.

Sementara Aktivis Aliansi Perjuangan Rakyat Malang, Najib mengatakan, pihaknya melihat rakyat Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat agraria. Hal itu telah dibuktikan dengan maraknya perampasan dan monopoli tanah, penggusuran, kriminalisasi terhadap petani dan aktivis.

Seharusnya momen Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2017 sebagai waktu solidaritas dan propaganda untuk perjuangan rakyat tertindas dalam merebut kembali hak yang telah dirampas oleh korporasi dan penguasa.

Untuk itu, dikatakan Najib, pihaknya meminta kepada pemerintah harus tegas dalam menegakkan performa agraria sejati untuk kesejahteraan rakyat. Seperti dihentikan dan diselesaikannya konflik agraria yang terjadi pada rakyat, berikan jaminan sosial kepada rakyat, berikan kebebasan berpendapat dan beroganisasi agar petani bisa menyuarakan pendapat. “Dan kami menolak keterlibatan militer di wilayah sipil,” kata Najib.

Selama ini, tambah Najib, petani selalu pada posisi yang kalah, dan juga selalu dirugikan dalam memperoleh hak. Sementara yang selalu mendapatkan keuntungan besar yakni pada pihak korporasi atau yang memiliki uang besar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here