Refleksi Kemerdekaan: Hilangnya Kedaulatan Atas Diri Sendiri  

0
187

Nusantara.news, Jakarta – Semua presiden  mengeluarkan dana negara triliunan untuk membangun infrastruktur jalan. Semua jalan yang dibangun kini dipenuhi kenderaan bermotor. Ironis, karena jalan jalan yang dibangun dengan utang luar negeri, dan kendaraan memenuhi jalan-jalan itu tak satu pun mobil bikinan dalam negeri dengan merek dalam negeri. Kendaraan yang berjumlah jutaan yang bikin macet jalanan itu, berada di Indonesia tanpa nilai tambah yang masuk ke kas negara atau kantong rakyat. Tidak sanggupkah bangsa atau rakyat Indonesia membuat sebuah produk mobil atau sepeda motor?

Hilangnya Kedaulatan

Bukan hanya kenderaan bermotor, tetapi begitu panjang daftar produk asing yang membanjiri pasar Indonesia. Apabila produk asing yang memenuhi pasar Indonesia itu adalah produk yang memerlukan tekonologi tinggi yang belum dikuasai oleh insinyur Indonesia, mungkin dapat dimengerti. Tetapi, ketika garam dapur pun ternyata adalah garam impor, dan ibu-ibu mengeluh harga garam mahal, maka situasinya memilukan sekaligus memalukan.

Apakah tidak ada insinyur Indonesia yang mampu membuat mobil? Tidak adakah petani Indonesia yang mampu membuat garam?

Tidak masuk akal apabila dikatakan bangsa Indonesia tidak bisa bikin kendaraan bermotor seperti mobil apalagi sepeda motor. Tidak masuk akal karena begitu banyak insinyur Indonesia yang kepandaiannya diakui dunia internasional.

Tidak masuk akal karena faktanya Indonesia memiliki pabrik pesawat terbang di Bandung, juga memiliki pabrik kapal di Surabaya.

Tidak masuk akal karena Indonesia punya BJ Habibie. Mantan Presiden RI ketiga disegani oleh ahli dirgantara dunia karena berhasil menemukan teori apa yang disebut dengan Teori Habibie, Faktor Habibie, Fungsi Habibie. Karena teorinya itu Habibie pun disebut sebagai Mr Crack. Teori Habibie itu terkait dengan titik rawan sambungan sayap dan badan pesawat, atau antara sayap dan dudukan mesin. Persoalan ini menjadi persoalan krusial bagi industri penerbangan karena musibah pesawat terbang pada tahun 60-an sering terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Belum ada pemindai dengan sensor laser yang didukung unit pengolah data komputer untuk mengatasi persoalan rawan itu.

Pada saat itulah muncul  BJ Habibie yang menawarkan solusi. Habibie-lah yang kemudian menemukan bagaimana rambatan titik crack itu bekerja. Perhitungannya dikatakan sungguh rinci, sampai pada hitungan atomnya. Oleh dunia penerbangan, Teori Habibie ini lantas dinamakan crack progression. Dari sinilah Habibie mendapat julukan sebagai Mr. Crack. Teori ini sekaligus membuat pesawat lebih aman. Tidak saja bisa menghindari risiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya lebih mudah dan murah.
Tubuh pesawat kini juga jadi lebih ringan. Caranya, porsi baja dikurangi, aluminium makin dominan dalam bodi pesawat terbang. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini tersohor dengan sebutan Faktor Habibie.

Kereta api ringan yang dikenal dengan LRT (Light Rail Transit) yang sekarang jadi andalan moda angkutan perkotaan dunia, dan sedang dibangun di Jabodetabek, tidak lain adalah juga terobosan dari Teori Crack yang diciptakan Habibie.

Lalu mengapa hanya sekadar bikin sepeda motor Bangsa Indonesia tidak bisa? Mengapa garam dapur saja harus diimpor dari luar negeri?

Dalam dunia perminyakan, insinyur Indonesia juga sangat disegani. Bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai ilmuan yan temuannya luar biasa bermanfaatnya bagi bisnis perminyakan. Salah satu warga negara Indonesia yang diakui di dunia perminyakan inteenasional adalah Yogi Ahmad Erlangga. Pria kelahiran  Tasikmalaya, Jawa Barat, 8 Oktober 1974 itu pernah mendapat Penghargaan Bakrie Award X pada 2012.

Hasil risetnya menghebohkan dunia karena berhasil membuat profil 3 dimensi dari cadangan minyak. Metodenya berhasil memproses data-data seismik seratus kali lebih cepat dari metode yang biasa digunakan. Sebelumnya, Shell selalu bermasalah dalam menemukan sumber minyak bumi. Sebelum metodenya digunakan, untuk menyelesaikan Persamaan Helmholtz dibutuhkan biaya yang besar, perhitungan waktu lama dan penggunaan komputer serta memori serba besar dan rumit.

Setelah Yogi memecahkan Persamaan Helmholtz perusahaan minyak dunia bisa menemukan sumber minyak 100 kali lebih cepat ketimbang sebelumnya. Volume cadangan minyak yang tersimpan di suatu perut bumi juga bisa dihitung dengan cepat dan akurat.

Masih banyak orang Indonesia yang menguasai teknologi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memroduksi aneka produk. Sehingga jangankan membuat garam, membuat produk bertenologi canggih pun Indonesia sesungguhnya punya kemampuan.

Lalu kenapa tidak bikin sendiri seperti mobil dan lain sebagainya itu? Bukankah sudah ada ahlinya yang tersebar di universitas ternama semacam ITB, UI dan lain sebagainya, atau ahli pertanian tersedia ahlinya di IPB Bogor? Apa kurangnya? Uang? Bukankah surat utang Indonesia laris atau laku di luar negeri. Sedemikian lakunya, Indonesia bahkan kini nyaris tidak sanggup bayar utang.

Kemampuan (teknologi) ada, uang mudah, pasar dalam negeri Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan  Amerika. Lalu apa masalahnya sehingga Indonesia tidak kunjung membuat aneka produk sendiri?

Jawabnya tidak lain adalah karena Indonesia kehilangan kedaulatan terhadap dirinya sendiri, atau hilangnya kekuasaan terhadap diri sendiri.

Budaya Politik Pemimpin

Tidak semua zaman di mana Indonesia kehilangan kedaulatannya atas dirinya sendiri. Zaman Soekarno, Indonesia bahkan sangat berjaya atas dirinya sendiri. Waktu itu jargon Soekarno adalah berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Karena itu, Soekarno tidak segan-segan dengan kebijakan nasionalisasi, tidak segan-segan mendikte Freeport dengan mensyaratkan 60 persen dari keuntungan yang diperoleh.

Pada zaman orde baru, kedaulatan atas diri sendiri masih besar. Terbukti Indonesia leluasa menggunakan bantuan luar negeri untuk mencapai swasembada pangan.

Ketergantungan terhadap pembiayaan pembangunan dari luar negeri memang besar di zaman orde baru. Tetapi di balik ketergantungan itu ada strategi, yakni Trilogi Pembangunan yakni stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Oleh sebab itu pula di tahun 80-an mulai muncul industri otomotif atau cikal bakal industri otomotif dengan merek dagang Perkasa yang diproduksi Texmaco Grup. Tidak kurang BJ Habibie pernah memuji produk otomotif berupa truk buatan Texmaco itu. Tetapi, bersamaan dengan jatuhnya Soeharto, cikal bakal industri otomotif itu bak hilang ditelan bumi.

Reformasi datang presiden silih berganti, namun tanda-tanda memulihkan kembali kedaulatan atas diri sendiri tak kunjung tampak.

Di era Jokowi sekarang pengusaha China malah terus mesimaharajalela dan terkesan mentang-mentang seperti diperlihatkan pengembang kota baru Meikarta, Lipo Grup, yang tidak mengindahkan perintah Pemerintah Jawa Barat yang meminta pembanguan dan pemasaran Meikarta dihentikan karena belum punya izin.

Di zaman orde baru pengusaha China memang juga bersimaharajalela. Tetapi di era Jokowi sekarang ini, bersimaharajalela-nya pengusaha China sangat berbeda. Jika di zaman Orde baru  seluruh pengusaha China sepenuhnya dalam kontrol pemerintah, maka sekarang ini agak bablas. Pengusaha China tidak hanya bersimaharajalela di dunia bisnis, tetapi juga mulai masuk dengan tendensi ingin juga bersimaharajalela di dunia politik. Tendensi itu muncul dari prakarsa mendirikan partai dan menyatakan akan memimpin Indonesia sebagaimana pernah dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga pernah dilontarkan pengusaha China Grup MNC, Hary Tanoesoedibyo lewat sms kepada jaksa Yulianto dalam kasus dugaan penyelewengan pajak Mobil 8.

Tetapi yang paling memprihatinkan adalah budaya politik yang berkembang di kalangan pemimpin partai politik sebagai penentu kebijakan negara. Budaya politik yang dimaksud dalam hal ini adalah pola perilaku para pemimpin politik atau sistem nilai yang mendominasi pemikiran para pemimpin politik dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik.

Budaya politik itu antara lain tergambar dari prilaku mereka dalam membentuk koalisi. Seperti diketahui, masing masing partai jelas memiliki ideologi atau setidaknya ciri khas masing-masing.

Dalam perjalanan waktu berdasarkan pengalaman berkoalisi, partai partai ini semakin memperlihatkan ciri khasnya masing-masing. Antara Golkar dan PDIP misalnya, walau sama-sama nasionalis, tetapi tidak pernah berkoalisi di tingkat pilpres. Demikian juga antara PDIP dengan PKS, tidak pernah merajut koalisi di tingkat pilpres.

Tetapi di tingkat pilkada, situasinya berbeda. Antara PKS dan PDIP terjadi koalisi di beberapa daerah. Demikian juga antara Golkar dan PDIP banyak terjadi koalisi di tingkat pilkada.

Sekarang ini perkembangannya lebih jauh lagi. Golkar dan PDIP yang tidak pernah berkoalisi dalam pilpres, kali ini sudah menyatakan berkoalisi mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Koalisi ini ibaratnya Singa dan Harimau yang merajai hutan tetapi tidak pernah berjalan seiring, kali ini kompak berada dalam satu barisan koalisi.

Bagaimana ini bisa terjadi?  Inilah budaya politik yang berkembang di kalangan para pemimpin politik sekarang ini. Ideologi  atau ciri khas partai yang seharusnya menjadi menjadi acuan atau filter dalam mencari kawan koalisi meraih kekuasaan, kini hilang atau dibelakangkan, diganti oleh pragmatisme yang landasannya adalah kepentingan. Oleh sebab itu, koalisi sekarang ini dalam batas batas tertentu lebih tepat disebut konspirasi.

Perkembangan seperti ini dapat dipahami, karena sejak Pemerintah Orde Baru memperkenalkan Pancasila sebagai azas tunggal tahun 1978, persoalan ideologi memang nyaris terabaikan. Generasi sekarang lebih banyak tersosialisasi oleh Pancasila sebagai azas tunggal, dan sudah tidak kritis dan sudah tidak sensitif terhadap ciri khas yang melekati masing-masing partai.

Perbedaan antara satu partai dengan partai lain cenderung dikenali berdasarkan warna, tanda gambar dan pemimpin masing-masing.

Dalam skope komunikasi antar-partai atau antara partai dan konstituennya, budaya politik pragmatis berlandaskan kepentingan (sempit) seperti itu tidak terlalu bermasalah.

Tetapi ketika pemimpin partai bertindak sebagai pemegang kekuasaan negara, dan berhadapan dengan negara lain dalam kaitannya dengan pembangunan, maka sikap pragmatisme yang dilandaskan pada kepentingan sempit seperti tu jelas jadi masalah.

Sudah barang tentu, tidak akan ada pimpinan  partai yang menjadi pimpinan negara atau yang memiliki pengaruh terhadap pimpinan negara yang mengakui bahwa komunikasi yang dilakukan antar negara dilandaskan pada kepentingan sempit partai.

Tetapi fakta bahwa Indonesia tidak kunjung mampu membuat produk dengan merek sendiri, membuktikan bahwa ada yang salah dalam kepemimpinan negara ini.

Di mana letak masalahnya, ini menjadi bahan introspeksi pada peringatan 72 tahun Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 2017, terutama introspeksi bagi pemimpin partai yang juga pemimpin yang mengedalikan arah pembangunan negara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here