Reforma Agraria Jokowi Rusak Hutan di Indonesia

0
104
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua HKTI Jatim Yusuf Husni saat diskusi di Yayasan Kalimasadha Nusantara di Surabaya (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut program reforma agraria yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih jauh dari tujuan dan sasaran seperti yang ditargetkan. Selain tidak tepat sasaran juga banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia areal hutannya menjadi rusak.

“Dari target tentu masih jauh. Kita lihat program itu sudah berjalan. Ada yang memang tepat sasaran menikmati hasil dari pembagian tanah atau lahan, tetapi ada juga yang masuk ke wilayah-wilayah yang merupakan wilayah hutan. Ini yang perlu diantisipasi,” ujar Fadli Zon di acara diskusi yang digelar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur di kantor Yayasan Kalimasadha Nusantara (YKN) SHW Center di Surabaya, Selasa (3/10/2017).

Dalam diskusi yang selain dihadiri Fadli Zon, juga Ketua DPD HKTI Jatim Yusuf Husni serta para ketua DPC HKTI dari berbagai daerah di Jatim pun, kemudian berkembang dengan munculnya berbagai pertanyaan, soal tanah.

Fadli Zon, Diskusi dengan HKTI Jatim di kantor Yayasan Kalimasadha Nusantara (YKN) di Surabaya (Foto: Tudji Martudji)

Fadli menambahkan, fungsinya sebagai paru-paru dunia hutan di seluruh wilayah di Indonesia seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik. Tidak malah sebaliknya dijadikan sebagai lahan pertanian. Dirinya kemudian menyarankan agar pelaksanaan reforma agraria difokuskan di wilayah luar Pulau Jawa.

“Kita mendukung reforma agraria, tetapi jangan sampai program itu merusak hutan. Hutan harus terus dijaga dan orientasinya harus dilaksanakan di luar Pulau Jawa,” tegasnya di hadapan peserta diskusi yang juga dihadiri oleh puluhan wartawan tersebut.

Lanjut dia, itu harus dilakukan di lahan-lahan yang cukup luas seperti di Kalimantan, Sumatera yang juga menurutnya sudah cukup padat, di Sulawesi dan daerah-daerah lain.

Soal dampak negatif jika program tersebut dilaksanakan di wilayah hutan, akibatnya juga sangat besar dan berdampak pada ancaman timbulnya bencana alam. Hutan bisa habis karena terus dibabat, sumber mata air akan berkurang. Ancaman bahaya juga akan menghantui kehidupan.

“Reforma Agraria kita dukung, tapi jangan sampai merusak hutan,” tegasnya.

Di acara itu kemudian berkembang diskusi dan tanya jawab berbagai persoalan pengelolaan hak atas tanah atau agraria. Selain potensi kerusakan alam dan ancaman bahaya bagi manusia. Sejumlah peserta yang juga anggota serta pengurus HKTI dari berbagai daerah yang hadir melontarkan berbagai pertanyaan. Mereka berharap ada jawaban dan tindakan tepat dari pemerintah yang tidak merugikan rakyat.

Redistribusi Lahan Tidak Sejalan dengan Semangat Reforma Agraria

Dikutip dari diskusi ‘Menyoal Reforma Agraria’ bertajuk “Plus-Minus Rencana Redistribusi Tanah Pemerintahan Jokowi-JK” yang digelar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta, 1 April 2015. Muncul sejumlah penegasan, di antaranya ada istilah Pemerintahan Jokowi-JK “jatuh ke lubang yang sama” dalam konteks Reforma Agraria.

Karena, sebagian besar intensitas pemerintah dalam merumuskan program redistribusi lahan tidak senafas dengan cita-cita Reforma Agraria seperti yang tertuang di dalam UUPA 1960.

Sebagaimana pendahulunya, di Pemerintahan SBY-Boediono yang melabeli program redistribusi lahan pada eranya sebagai Reforma Agraria tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pokok Reforma Agraria. Tetapi saat ini, Jokowi-JK juga melabeli program redistribusi 9 juta hektar tanah sebagai Reforma Agraria.

Kita diajak jeli melihat sejumlah aspek yang harus disiapkan secara matang dan terencana, khususnya oleh Jokowi agar reforma agraria sebagaimana tersirat dalam UUPA 1960 bisa ditegakan dengan baik di Indonesia.

Itu tidak mudah, karena reforma agraria bukan sebuah kebijakan konvensional melainkan gerakan sosial yang mengandaikan adanya integrasi pemerintah dan masyarakat. Artinya, langkah yang dijalankan Jokowi-JK dari orientasi, perencanaan hingga strategi belum cukup inovatif dan visioner untuk menuju redistribusi 9 juta hektar.

Untuk diketahui, KPA mencatat setiap hari, lebih dari 353 hektar lahan pertanian berubah menjadi non-pertanian. Belum termasuk penyerahan lahan-lahan eks-HGU pada perkebunan sawit yang terus terjadi. Dampaknya, koefisien tak beranjak dari angka kesenjangan, terjadi penurunan jumlah petani secara signifikan dan angka urbanisasi maupun buruh migran terus merangkak naik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here