Reforma Agraria, Perlunya Lahan Abadi untuk Melindungi Petani

0
114
Saat ini banyak lahan produktif yang menjadi peruntukan lain, menjadi area properti dan kawasan industri. Fadli Zon menyebut perlunya lahan abadi untuk melindungi petani.

Nusantara.news, Surabaya – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendukung penuh reforma agraria pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya program redistribusi lahan. Ketua Umum HKTI Fadli Zon menilai redistribusi lahan yang dibagi pengelolaannya dengan Perhutani sebagian besar sudah berjalan. Namun jika tidak mengindahkan prinsip-prinsip pokok reforma agraria, dikhawatirkan akan membuat lahan habis.

“Ini tantangan buat pemerintahan Jokowi. HKTI mendukung redistribusi lahan. Ada lahan yang bisa digunakan seluas 7 juta hektar, sementara menurut BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada luas 9 juta hektar. Tapi realisasinya tidak seperti yang diharapkan pemerintah. Bila dihitung luasnya jauh lebih kecil,” terang Fadli Zon di sela-sela dialog dengan wakil DPC HKTI se-Jatim di kantor Sigit Haryo Wibisono (SHW) Center, Surabaya, Selasa (3/10/2017).

Diakui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, persoalan lahan makin hari makin sulit didapat petani. Petani tidak punya cukup lahan. Demikian juga masalah akses, irigasi, hingga sumber daya manusia. Dengan Jokowi melabeli redistribusi 9 juta hektar tanah, ada keraguan besar program tersebut akan menuai kegagalan seperti yang dilakukan pendahulunya SBY-Boediono. Sehingga cita-cita reforma agraria yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 belum mampu ditegakkan.

Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi.  Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Berdasar data BPS, per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa.

Kebijakan pertanian juga turut memperparah kemiskinan pedesaan. Berdasarkan penelusuran Nusantara.News, terdapat 59 rumah tangga tani yang keluar dari sektor pertanian/jam, artinya ada 1 rumah tangga tani hilang di setiap menitnya. Jika rata-rata kepemilikan lahan produksi petani 0,3 hektar dan ditanami padi, rata-rata hanya akan menghasilkan Rp. 4.290.000, atau Rp. 1.072.500 setiap bulannya. Di sisi lain kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras juga lebih berorientasi pasar, tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani. Hal ini turut mendorong lonjakan angka migrasi dari desa ke kota yang akhirnya berdampak serius pula terhadap regenerasi dan munculnya angkatan muda di sektor ini.

Memang bukan hal mudah, mengingat reforma agraria bukanlah sebuah kebijakan konvensional semata, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengandaikan adanya integrasi pemerintah dan masyarakat. Dengan prasyarat tersebut, berbagai langkah Jokowi-JK hingga saat ini dinilai belum cukup inovatif dan visioner.

“Pemerintah dalam merumuskan reforma agraria, belum menunjukkan perombakan struktur yang timpang, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam,” ujar Fadli.

Dalam perompakan struktur itu, menurut Fadli, ada pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, mempertahankan sumber-sumber ekonomi, pengurangan sengketa, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan ketahanan pangan yang menjadi orientasi yang tak kalah penting dari reforma agraria. Karena itu HKTI ingin bersinergi dengan pemerintah untuk merumuskan hal itu.

Tahun lalu, Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Reforma agraria ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Adapun objek reforma agraria berasal dari pelepasan kawasan hutan, HGU habis, tanah terlantar dan transmigrasi yang ditarget seluas 4,5 juta hektar. Sementara 4,5 juta lainnya merupakan legalisasi aset. Selama 3 tahun berjalan, redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 Ha. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat 32.146 Ha. Sementara itu, redistribusi dari pelepasan kawasan hutan seluas 0 Ha. Legalisasi aset sejak tahun 2015 tercatat seluas 609.349 Ha. Jika dibandingkan, terlihat hanya mendorong sertifikasi daripada redistribusi lahan.

Dalam pertemuan presiden dan pejabat negara di Istana Negara, Fadli Zon sempat mempertanyakan regulasi atas kebijakan dan program yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Dalam perspektif kebijakan perhutanan sosial, tanah hutan negara boleh dikelola oleh kelompok organisasi masyarakat untuk program “penghentasan kemiskinan” dengan tetap menjaga linkungan. Tanah hutan negara di Pulau Jawa yang diberikan ijin pemanfaatan kepada rakyat selama 35 tahun adalah semuanya faktual sebagai tanah kosong yang sudah lebih 5 tahun hingga 15 tahun gagal diselesaikan oleh pihak Perum Perhutani.

Namun Fadi menyebut, kondisi rakyat di sekitar lokasi Tanah Hutan Negara tersebut tetap miskin. Padahal kebijakan dan program Kementerian LHK memanfaatkan lahan hutan negara yang kosong dimaksud untuk dijadikan perhutanan sosial dalam rangka penghentasan kemiskinan. Kebijakan dan program perhutanan sosial menerapkan, setiap Kepala Keluarga (KK) menerima  maksimal 2 (dua)  Ha dan dibantu dengan Perbankan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Universitas, dan “off taker” pembeli hasil. Program perhutanan sosial menjamin hutan akan tertutup baik tapi rakyat mendapat tambahan hasil. Selama 25 tahun hutan tetap hancur oleh Perhutani dan rakyat tetap miskin.

Sebaliknya, di sini Jokowi menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlalu detil dan tepat. “Seharusnya kalau Permen No 39 tahun 2017 bermasalah, Jokowi bisa mengeluarkan kebijakan ekonomi (new economy policy). Apakah redistribusi dan legalisasi lahan seluas 9 juta hektar ada atau tidak. Intinya kita dukung selama tidak ganggu hutan dan lingkungan. Selama tidak merusak hutan, yang berdampak pada mata air dan bencana alam,” tutur politisi Gerindra ini.

Permen LHK No 39 tahun 2017 pada prinsipnya berupaya menyeimbangkan penguasaan lahan kaum petani miskin yang selama ini hanya rata rata 0,24 ha per KK. Artinya, Permen LHK ini merupakan upaya reforma agraria versi kehutanan dalam bentuk pembukaan akses rakyat ke dalam lahan hutan yang dikuasai negara. Selama 35 tahun sangat memadai untuk usaha ekonomi rakyat. Permen LHK ini bukanlah bermakna “bagi-bagi tanah”. Permen LHK ini justru membuka access rights (hak-hak untuk jalan masuk) bagi kaum petani selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Namun faktanya, Permen ini justru mengarah ke bagi-bagi lahan hutan tanpa kontrol dan karenanya bertentangan dengan UU Kehutanan dan peraturan pemerintah yang ada di atasnya. Permen ini justru memberi kesempatan kepada para pemegang ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) untuk membabat kayu dalam hutan lindung. Sementara pemegang IPHPS yang berkesempatan untuk mengelola hutan dianggap tidak cakap, sehingga kondisi hutan Indonesia tinggal tunggu bencana alam.

Jika dikontekstualisasikan, sebenarnya redistribusi lahan belum terindikasi mengarah pada perwujudan berbagai orientasi tersebut. Bahkan, cenderung hanya sebagai program pengurangan angka kemiskinan konvensional, yakni dengan membagi tanah pada buruh tani dan tani gurem.

Berbagai permasalahan agraria yang masih merundung banyak sektor juga belum menjadi prioritas dari Jokowi, sehingga program redistribusi 9 juta hektar seolah “menutup mata” terhadap ribuan konflik, tingginya praktik rente hingga lemahnya penegakan hukum agraria. Padahal, seluruh persoalan tersebut harus menjadi satu paket dengan proses redistribusi lahan. Tanpa itu, langkah-langkah yang dilakukan Jokowi tidak bisa diklasifikasikan mengarah pada reforma agraria.

 Diakui atau tidak, dalam konteks reforma agraria, aspek perencanaan merupakan bagian yang menentukan keberhasilan implementasi, karena dalam perencanaan dibahas secara komprehensif terkait data-data, kelembagaan serta berbagai faktor pendukung lain. Sayangnya saat perencanaan dilakukan secara prematur. Dalam kasus redistribusi 9 juta hektar, berpotensi besar menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

Sementara itu makin hari terjadi penumpukan masalah di Pulau Jawa maupun pulau-pulau lain. Pengelolaan menjadi tumpang tindih. “Apa yang diamanatkan UU, jauh dari harapan petani. Semangat baik, tapi pelaksanaan teknis bermasalah. Ya, petani mulai sulit menggarap lahannya sendiri,” kata Fadli.

Ditambahkan Fadli, saat ini banyak lahan produktif yang menjadi peruntukan lain, seperti menjadi area properti dan kawasan industri. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Laju alih fungsi atau konversi lahan pertanian ini sangat massif. Angka riil di lapangan, laju konversi lahan itu diperkirakan lebih besar dari data survei 2012, yakni rata-rata 100 ribu hektar per tahun.

Untuk itu, pemerintah diminta lebih tegas menegakkan aturan pelarangan alih fungsi lahan itu. Jika terus dibiarkan, hal itu akan mengancam cita-cita mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. “Akibatnya, Indonesia akan makin bergantung pada impor pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahun,” tukasnya.

Fadli menyatakan perlunya lahan abadi untuk produksi pertanian. Soal lahan abadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya telah diterbitkan pada 2012, tetapi pelaksanaannya masih menemui hambatan. Baru sekitar 215 dari 600-an kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan aturan tersebut. Secara de facto dan yuridis, HKTI mendukung implementasi UU, sebab sentral industri telah mengancam. “Harus ada perlindungan. Lahan abadi untuk produksi pertanian kita perlu dilindungi. Ini untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian untuk properti dan industri, khususnya pada lahan produktif di Jawa. Di sini pemerintah harus berani bertindak tegas. Kalau ada sawah yang jadi kantong produksi beras nasional, harusnya jadi lahan abadi. Jadi, nggak boleh dikonversi. Ada sudah aturan, tapi masalah sanksi belum tegas,” sindir Fadli.

Meski perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam UU, namun menurut Fadli sanksi bagi pelanggaran aturan konversi lahan pertanian perlu dipertegas. Misalnya, setiap kepala daerah yang mengizinkan terjadi konversi lahan, harus diberikan denda atau dipotong dana transfernya.
“Atau ada sanksi politik, apa pun bentuknya. Untuk menyelamatkan lahan pertanian memang harus dibutuhkan hal-hal yang ekstrem agar konversi lahan tidak terjadi,” paparnya.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan saat ini lahan pertanian yang masih eksis di Indonesia seluas 8,1 juta ha. Sementara itu, sekitar 44 persen sawah atau 3,4 juta ha berada di Pulau Jawa, dari total persawahan yang mencapai 7,74 juta ha.

Melihat kondisi yang terjadi, Fadli menyebut swasembada beras hanya akan menjadi isapan jempol. Pasalnya, lebih dari 100 ribu ha lahan per tahun hilang akibat alih fungsi lahan. “Kalau terjadi konversi lahan terus-menerus, di sisi lain kita tidak mencetak lahan baru, otomatis swasembada pangan sulit tercapai,” ujar dia.

Lanjutnya, selama ini proses konversi lahan tidak seimbang. Sehingga menimbulkan masalah baru. Apabila terjadi pengurangan 100 ribu ha per tahun, pencetakan lahan baru harus lebih besar, setidaknya 300 ribu ha per tahun karena tiap tahun ada pertambahan penduduk.

Realisasi untuk cetak sawah pada 2016 sebesar 129.096 ha. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi cetak sawah pada 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 26.607 ha dan 20.070 ha. Pemerintah mengharapkan realisasi cetak sawah sampai akhir September 2017 ini mencapai 57.626 ha atau 80 persen dari target 2017 sebesar 72.033 ha.[]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here