Reformasi Agraria, Antara Kritik Amien dan Ancaman Luhut

0
361
Politisi senior Amien Rais menuding program bagi-bagi sertifikat sebagai ngibul. Namun menteri senior Luhut Binsar Panjaitan tak terima dan mengancam akan membongkar dosa Amien Rais. Pertanyaannya banyak mana dosa Amien Rais dengan dosa Luhut?

Nusantara.news, Jakarta – Perihal kritik politisi senior Amien Rais soal bagi-bagi sertifikat ‘bohong’ Presiden Jokowi, mendapat hardikan dan ancaman langsung dari menteri senior Luhut Binsar Panjaitan. Asal muasal kritik sebenarnya bermuara pada reformasi agraria yang dirasakan timpang.

Amien Rais dalam sebuah diskusi di Bandung, Minggu (18/3), menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi sebagai suatu pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia-Afrika.

Luhut memperingatkan Amien Rais agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Bahkan dia juga sempat melontarkan kata-kata ancaman.

“Jangan asal kritik saja, nanti kamu jadi pejabat saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa?” tegasnya.

Reformasi agraria bukan sertifikat

Sebenarnya latar belakang ketegangan antara Amien—Luhut adalah soal reformasi agraria yang dalam perjalanannya dirasakan tidak adil. Rakyat diberikan selembar sertifikat atas tanah yang dimilikinya. Tujuannya mulia, yakni untuk membuat aset tanah 1rakyat menjadi lebih produktif dan bankabel.

Sementara ada satu konglomerat di tanah air, yakni Grup Sinarmas, bisa menguasai 5 juta hektare tanah di seluruh Indonesia. Jelas ada ketimpangan yang nyata antara selembar sertifikat tanah untuk rakyat dengan sebagian konglomerat yang dengan leluasa menguasa lahan begitu luas.

Menurut catatan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), dewasa ini, ketimpangan struktur penguasaan dan konflik agraria masih ramai terjadi. Monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat. Dari seluruh wilayah daratan di Indonesia 1.905 juta hektare, 71% dikuasai korporasi kehutanan, 16% oleh korporasi perkebunan skala besar, 7% dikuasai oleh para konglomerat.

Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja. Dampaknya 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3% kekayaan nasional, dan 10% orang terkaya menguasai 7% kekayaan nasional.

Politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan petani, sebab tanah dan kekayaan agraria lainnya telah dirubah fungsinya menjadi objek investasi dan bisnis oleh pemerintah yang berkuasa. Tercatat, rata-rata pemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 dan tidak bertanah.

Per Maret 2017, dan sekarang belum jauh berbeda, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, (BPS, 2017). Situasi ini telah berkontribusi besar meningkatkan angka pengangguran dan buruh murah di perkotaan akibat arus urbanisasi yang terus membesar.

Meskipun beberapa kali menjadi program kerja para penguasa, faktanya reformasi agraria yang sejati sesuai amanat UU Pokok Agraria tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Seperti halnya dengan pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK juga telah memasukkan reformasi agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada butir ke-5 program Nawacita.

Bahkan pada tahun 2016, Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reformasi agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Hanya saja yang menonjol dari program reformasi agraria hanya tampak pembagian sertifikat. Tak lebih.

Itu pun tidak sesuai target. Presiden Jokowi berkali-kali mengancam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil soal pembagian sertifikat. Jokowi menargetkan tahun 2017 pembagian sertifikat sebanyak 5 juta bisa diserahkan kepada masyarakat, tahun 2018 ditargetkan jumlah itu naik menjadi 7 juta sertifikat kemudian menjadi 9 juta sertifikat dapat diserahkan kepada masyarakat pada 2019.

Padahal selama ini Sofyan Djalil hanya mampu menerbitkan 400.000 sertifikat setiap tahun. Apakah mampu mengejar 7 juta sertifikat?

Belum serius

Sehingga aspek keadilan, pemerataan, dan ketimpangan penguasaan lahan, kepemilkan dan pemanfaatan tanah, seperti belum disentuh sama sekali.

“Jadi apa yang dikatakan ngibul menurut Pak Amien Rais itu ada benarnya. Bahwa, ada beberapa gelintir orang memegang HGU atas jutaan hektar sementara jutaan warga miskin belum memiliki sejengkal tanahpun,” ungkap Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Alisera dalam cuitan twitternya hari ini.

Bahasa Amien, menurut Mardani memang vulgar, tapi itupun difahami karena pemerintah memang gagal faham. Puas dengan sertifikasi tanah yang memang selama ini milik rakyat. Menurutnya tak ada yang baru.

Yang ada sekarang program sertifikasi tanah yang awalnya memang sudah dimiliki masyarakat. Itu sebenarnya satu hal yang baik karena membuat aset menjadi produktif dan bankable.

“Program itu baik. Tapi tidak menyelesaikan permasalahan mendasar masyarakat. Hal mendasar adalah hak atas tanah,” katanya.

Diakui Mardani bahwa pemerintah bekerja keras tapi tidak berani menyentuh akar permasalahan yaitu reformasi agraria, land reform, redistribusi tanah dengan benar dan adil.

Land reform maksud, menurut dia, secara sederhana adalah reformasi pertanahan. Negara membagi tanah negara (mayoritas berbentuk hutan dan HGU yang sedang dilepas) diberikan pada komunitas, kelompok atau individu yang dibantu hingga mampu terlepas dari kemiskinan. Pemerintah bahkan belum memiliki road map yang jelas untuk masalah land reform. Institusinya masih masalah dalam hal koordinasi.

Tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal ini. Di Filipina, Presiden Rodrigo Roa Duterte Badan pada 2017 membentuk Land Use Act dimana di dalamnya dibentuk Badan Distribusi Tanah Nasional, yakni super body yang membabat masalah koordinasi dan urusan komando pertanahan satu pintu.

Hingga saat ini peta tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) berbeda dengan peta tanah Kementerian Kehutanan. Yang akhirnya memakan korban dari rakyat dan petugas BPN. “Jadi apa yang dikatakan pak Amien walau vulgar, tapi benar,” kata Mardani.

Respon Luhut, menurut dia, mestinya jangan personal dan emosional. Bagaimanapun beliau menteri senior yang perlu menunjukkan adab yang elegan ketika menghadapi kritik yang substansial. Bukan malah mengancam, sehingga menurunkan kredibilitas sang menteri senior.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengamati sepanjang 2017, dia belum melihat Pemerintah Jokowi serius mengerjakan agenda reformasi agraria. Padahal masalah utama petani di pedesaan adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.

“Ketimpangan justru semakin melebar khususnya dalam tiga dekade terakhir. Sumber-sumber agraria di pedesaan kini dikuasai oleh korporasi,” kata Fadli.

Ia menilai, pemerintah justru menerjemahkan agenda reformasi agraria sebagai agenda bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, bagi mereka yang belajar kajian agraria, tahapan awal dari reformasi agraria adalah registrasi tanah.

Karena tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pemilikan tanah. Sementara, sertifikasi adalah tahapan paling akhir. “Bukankah menggelikan di satu sisi pemerintah menjanjikan reformasi agraria, namun tanah obyek reformasi agrarianya sendiri tidak jelas?” sesalnya.

Lebih ironis lagi, selama masa pemerintahan Jokowi, konflik agraria justru meningkat drastis. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 659 konflik agraria terjadi pada 2017. Dibanding 2016, konflik agraria yang terjadi pada 2017 meningkat hingga 50%.

“Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kembali pemerintah bahwa indikator keberhasilan pembangunan bukanlah berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil diselesaikan, namun apakah para petani, nelayan, dan rakyat kita secara umum kehidupannya semakin membaik atau tidak,” tegasnya.

Nasionalisasi tanah konglomerat

Di tengah kuatnya ketimpangan soal keadilan kepemilikan tanah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia. Tanah itu harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Dia menyebut ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu.

“Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinarmas memiliki 5 juta hektar,” kata Hafid beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, Hafid menyebutkan, sebanyak 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2% penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia.

Idealnya distribusi tanah mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin.

Bagi Komnas HAM, distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah.

“Pengalaman di Afrika Selatan, 5% penduduk kulit putih menguasai 50% tanah, negaranya bubar. Kita 0,2% penduduk menguasai 74% tanah. Inilah satu distribusi lahan paling ekstrim di dunia,” ujar Hafid.

Penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk ini berimbas pada maraknya penggusuran di beberapa kota, termasuk di Jakarta.

Jadi, sampai di sini baru kita paham apa kritikan Amien Rais bahwa program bagi-bagi sertifikat itu ngibul, ada benarnya. Tinggal kita sulit memahami ancaman Luhut soal dosa Amien Rais, sebab kalau mau dibuka justru lebih banyak dosa Luhut. Jadi masih ada aroma ancam-mengancam pada masa Orde Baru.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here