20 Tahun Reformasi

Reformasi, Orde Tanpa Paradigma

0
73

Nusantara.news, Jakarta – Dua dekade lalu, reformasi di Indonesia mengakhiri tiga dekade Orde Baru yang sudah tampak kepayahan. Kamis pagi, 21 Mei 20 tahun lalu, Presiden Soeharto dipaksa turun tahta setelah berhari-hari mahasiswa berdemonstrasi. Kata reformasi menjadi mantra sakti kala itu. “Re-formasi” berarti menyusun ulang atau membentuk kembali. Pendek kata, reformasi menjanjikan mimpi indah tentang Indonesia esok hari.

Namun, 20 tahun berjalan, pendulum reformasi sepertinya bergerak ke arah mimpi buruk: penuh ironi dan paradoks. Sejak awal, para pengusung reformasi memang tak menyiapkan ‘cetak biru’ sebagai pemandu jalan. Reformasi bergerak serupa banteng matador keluar dari biliknya: yang penting Soeharto lengser. Para pendukung pemerintahan lama banyak yang bersalin rupa, sementara kaum reformis tak punya daya tahan yang tangguh. Para penumpang gelap menyergap. Reformasi jadi oleng jalannya.

Bahkan, jika kita telisik dari 6 visi reformasi, tak satupun menyertakan tuntutan yang berdimensi ekonomi, semuanya berisi tuntutan politik. Wajar saja, di tengah pembusukan politik, wajah ekonomi di era rezim reformasi pun kian jelas bopengnya. Hal ini berbeda dengan tuntutan gerakan perubahan (revolusi sosial) yang diusung pada era kemerdekaan dan Tritura 1966: mengusung perbaikan ekonomi dan politik. Tak heran, dalam situasi reformasi yang ternyata tidak lebih baik dari era sebelumnya, ada kerinduan publik pada sebuah era yang telah ditumbangkan itu.

Mengapa reformasi seakan kehilangan arah, dan justru mulai diperolok oleh generasi tua yang hidup di masa Orde Baru, atau dikutuk generasi baru yang lahir selepas reformasi 1998? Ternyata, sebab dari semua itu, reformasi berjalan tanpa paradigma. Reformasi dilahirkan tanpa melalui persiapan yang matang, digerakkan secara emosional dan tergesa dengan tujuan yang penting Soeharto tumbang. Akhirnya, reformasi hanya memunculkan perubahan penguasa baru namun sistem dan mentalitas tetap sama, bahkan boleh jadi lebih buruk.

Dibanding 20 tahun reformasi yang tak kunjung terkonsolidasi, di masa dua puluh tahun pertamanya, Soeharto mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara hampir sempurna. Ia berhasil membangun sistem yang mapan untuk menopang kekuasaannya. Terlepas dari betapa koruptifnya elite di lingkaran Orde Baru, rezim ini berhasil menjalankan program-program politik dan ekonominya dengan teratur.

Kaum pro-reformasi boleh saja berdalih bahwa selama masa itu tidak ada suksesi kekuasaan sehingga program-program pemerintah yang gagal di masa sebelumnya bisa dilanjutkan di era berikutnya. Tapi, dalih kaum pro-reformasi itu kehilangan relevansinya jika melihat betapa gagal para politikus produk era reformasi menambal lubang-lubang yang ditinggalkan Orde Baru. Bahkan, dalam beberapa hal, mereka turut memperbesarnya. Korupsi tetap merajalela, oligarki politik semakin kuat, dan perselingkuhan penguasa-pengusaha kian lazim di mana-mana.

Paradigma Orde Lama dan Orde Baru

Di masa kepemimpinan Soekarno atau era pasca-kemerdekaan 1945, yang menjadi paradigma adalah kemerdekaan: mencipta tatanan baru, lepas dari sistem kolonialisme. Tak heran, sesaat setelah kemerdekaan, BPUPKI sebagai wadah otoritatif dibentuk guna menyiapkan infrastruktur politik yang dibutuhkan: mulai dari dasar negara, konstitusi, wilayah teritori, hingga kepemimpinan.

Di masa-masa awal itulah, pemerintahan Soekarno-Hatta (sebagian kalangan menyebutnya Orde Lama) kemudian melakukan berbagai kebijakan integrasi nasional, seperti penataan politik, nasionalisasi ekonomi, pembangunan karakter dan identitas keindonesiaan, serta mempersatukan daerah yang sempat terberai dalam suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar. “Mosi integral Moh. Natsir” tahun 1950 menandai babak baru Indonesia kembali ke bentuk NKRI, sekaligus ujung dari upaya paradigmatik para tokoh di fase itu.

Selepas Orde Lama, muncul gerakan sosial baru yang juga menuntut perbaikan dalam dimensi politik dan ekonomi melalui apa yang disebut “Tritura (Tiga Tuntuan Rakyat)”: retooling kabinet dari unsur-unsur komunis, bubarkan Partai Komunias Indonesia (PKI), dan turunkan harga. Di bidang politik, pembersihan kabinet dari komunis (perombakan kabinet Dwikora), dan pembubaran PKI. Sementara di bidang ekonomi seperti stabilitas harga dan pendayagunaan sektor pertanian, segera direalisasikan “penguasa baru”.

Paradigma Orde Baru kala itu adalah “Pembangunan”. Pemerintah mengemasnya dalam paket “Trilogi Pembangunan” (stabilitas politik, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi) yang berjalan secara terencana, sistematis, dan ajeg. Tak butuh waktu lama bagi Orde Baru untuk mengubah sistem lama sekaligus menunaikan amanat Tritura. Sejak awal berkuasa pada 1966, PKI langsung dibubarkan dan 15 menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965 diamankan.

Presiden Soeharto juga hanya dalam waktu 9 tahun (1966 – 1985) mampu mengkonslidasikan perubahan politik lewat stabilitas dan pelembagaan politik: 5 paket UU politik seperti (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum; (2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR/MPR; (3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; (4) UUNo. 1 Tahun 1985 tentang Referendum; (5) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa, serta penyderhanaan partai politik (1973), dan asas tunggal Pancasila (1985).

Setelah itu, Orde Baru fokus menggenjot pembangunan guna mengkonsolidasikan sektor ekonomi nasional: diantaranya konsep ekonomi Pancasila, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemberian subsidi, kebijakan harga dan tarif, pendayagunaan minyak dan gas bumi, serta lainnya, membawa dampak positif bagi ekonomi nasional dan kehidupan sosial masyarakat. Lepas dari korupsi yang merebak di tataran elite Orde Baru, namun pemerintah berhasil membawa Indonesia menjadi negara Swasembada Pangan tahun 1985, sumber APBN tak mengandalkan pajak, harga-harga kebutuhan terjangkau, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rata-rata sebesar 7% sehingga sempat dijuluki ‘Macan Asia’.

Semua penataan struktur politik dan ekonomi Orde Baru dilakukan dengan alur paradigmatik dan ajeg, tak berubah-ubah sehingga kedua struktur tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik. Selebihnya, pemerintah bisa lebih konsentrasi pada agenda-agenda negara di masa depan (menuju tinggal landas). Barangkali jika Orde Baru tidak runtuh, sistem dan pelembagan politik-ekonomi tak mengalami perubahan.

Hal yang juga penting, gerakan perubahan yang terjadi di masa kemerdekaan hingga lahirnya Orde Baru, tersedianya tokoh sentral yang memiliki otoritatif melakukan pembenahan. Di era pasca-kemerdekaaan ada sosok Soekarno yang begitu powerfull, di masa Orde Baru punya tokoh Soeharto yang amat digdaya.

Bandingkan di era reformasi, perubahan berjalan tanpa paradigma. Bagaimana mungkin mencipta perubahan di masa depan dengan pencapaian yang jelas, jika reformasi berjalan tanpa alat ukur dan gamang menentukan titik akhir. Kondisi ini diperparah  karena tak ada tokoh sentral yang otoritatif menyambut transisi perubahan hingga terkonsolidasinya semua tuntutan reformasi.

Akibatnya, bangsa ini terus berkutat pada bongkar-pasang “sparepart” dan bergerak liar: masuk ke pusaran liberal-kapitalistik, tercerabut dari akar dan jati diri, disambar para makelar politik-ekonomi, terkatung-katung di tengah lalu lintas kepentingan dan penetrasi global (termasuk tipu daya asing). Sungguh mengerikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here