Reformasi Perpajakan Lewat Badan Independen

0
264
Badan Pengelola Pajak diyakini menjadi solusi atas ketertinggalan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengejar penerimaan pajak yang hampir 10 tahun selalu di bawah target

Nusantara.news, Jakarta – Nasib Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mungkin tinggal tahun ini, karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok amendemen UU No. 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP), dimana DJP akan berubah menjadi Badan Pengelola Pajak (BPP).

Tentu saja ini merupakan sejarah baru, namun karena pembahasan revisi UU KUP molor, sehingga realisasi BPP pun diundur pada 2018. Akankah ini akan terealisasi dengan baik?

Sebenarnya gagasan pembentukan BPP bukan lah barang baru. Hampir setiap pergantian pemerintahan, pergantian menteri keuangan dan pergantian dirjen pajak, isu ini terus mencuat.

Dimasa Dirjen Pajak Hadi Poernomo (2001-2006), ia pernah mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid tentang pentingnya BPP sebagaimana Amerika memiliki Internal Revenue Service (IRS). IRS tidak termasuk di bawah satu kementerian, dia adalah lembaga super body yang langsung di bawah Presiden, keberadaannya setingkat menteri. Sehingga IRS dapat bekerja secara maksimal dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

Sementara kalau DJP sekarang, menurut Hadi Poernomo, di bawah Kementerian Keuangan, sementara menteriya tidak mengerti pajak. Mungkin saja mengerti, tapi dia bias, sehingga tak tahu detil, bagaimana seluk-beluknya, dan bagaimana memaksimalkan penerimaan pajak. Sehingga tidak jarang Menteri Keuangan justru jadi penghambat kapasitas DJP dalam menerapkan strategi penerimaan pajak.

“Kalau kita konsisten belajar di Amerika, harusnya kita juga bias meniru sesuatu yang positif dari Amerika seperti IRS. Yang namanya konsisten seperti itu. Walaupun liberal, ternyata cocok,” menurut Hadi kepada Nusantara.News beberapa waktu lalu.

Salah satu gagasan pendukung berdirinya BPP, menurut Hadi, adalah penerapan single identity number (SIN). Dirinya telah menggagas SIN dan disetujui Menteri Keuangan, bahkan didukung Presiden dalam bentuk UU KUP. Tak hanya sampai disitu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun meresmikan UU KUP revisi.

Tapi, lanjutnya, saat akan dilaksanakan terhalang oleh Dirjen Pajak penggantinya, Darmin Nasution lewat penerbitan Peraturan Dirjen Pajak. Bahkan diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang juga ikut menghambat pelaksanaan SIN.

“Mengapa demikian? Karena DJP masih di bawah kendali Kementerian Keuangan, sehingga ketika menterinya tidak selera maka SIN dan Badan Pengelola Pajak pun ditolak. Anehnya UU KUP dibatalkan hanya lewat Perdirjen dan Permenkeu,” jelasnya.

Itu sebabnya, DJP semakin sulit merealisasi target penerimaan pajak, lantaran langkahnya memungut pajak lewat startegi BPP maupun SIN tak terealisasi. Karena faktanya DJP tidak memiliki fleksibilitas dalam hal manajerial sumberdaya manusia, anggaran dan organisasi seperti intitusi pajak di negara-negara maju, sehingga tidak lincah dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia ekonomi yang begitu cepat.

Sehingga Pemerintah dan DPR harus memahami bahwa dengan menjadi BPP pun belum tentu menjadikan nstitusi kelak akan menjadi ideal jika fleksibilitas manajerial sumberdaya SDM, anggaran dan organisasi belum dimiliki. Merupakan kewajiban pemerintah dan DPR untuk memastikan intitusi pajak yang dibentuk kelak tidak hanya berganti baju, tapi juga harus benar benar dapat diandalkan sebagaimana amanat pasal 23 a UUD 1945.

Dukungan luas

Ide perubahan DJP bukan merupakan hal baru, namun realisasinya selalu terjanggal prosedural pengusulan yang bertele-tele dan lama. Disamping tidak adanya political will dari pemerintah dan DPR saat itu. Padahal beberapa tokoh masyarakat telah menyuarakan hal tersebut demi perbaikan penerimaan pajak.

Seperti Rizal Djalil, mantan Ketua BPK, berpendapat dirinya sangat setuju DJP itu harus menjadi badan tersendiri. Mengapa? Porsi penerimaan negara pada sektor pajak lebih dari 80%, tapi eksistensinya masih di bawah satu departemen.

Hal senada diungkap Gus Sholah, tokoh Nahdhatul Ulama. Dia membaca gagasan Presiden Jokowi ingin memisahkan DJP menjadi semacam badan. “Saya setuju sekali karena memang harus dipisah antara yang mengumpulkan uang dan yang menggunakan uang.

Demikian pula Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), setuju dengan penempatan DJP langsung di bawah presiden. Kalau sistem perpajakan direformasi dan DJP diberi kewenangan serta otonomi yang lebih besar, kerjanya akan lebih optimal.

Lebih tegas lagi Muhammad Feisal Tamin, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Gotong Royong. Dia telah mengusulkannya ke Presiden soal itu. Sistem koordinasi DJP masih tetap ke Menteri Keuangan, tetapi kepala badan akan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Gunadi, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, menilai sebetulnya dalam perubahan UU KUP dulu dari Kemen PAN, Almarhum Marwoto sudah mengusulkan. Hanya saja Menteri Keuangan saat itu (Sri Mulyani) mengatakan biar sejarah yang membuktikan.

Sementara pengamat dan konsultan pajak, Darussalam, menilai perlu dibentuk otoritas perpajakan sebagai badan tersendiri dengan otonomi khusus. Dengan begitu BPP dapat lebih lincah dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Sedangkan pengamat ekonomi UI Faisal Basri malah mengusulkan, tak hanya DJP, tapi juga Dirjen Bea Cukai dimasukkan dalam lembaga tersendiri yang independen dan dijauhi dari politisasi dengan gaji yang lebih proporsional”

Dari opini di atas sangat jelas, bahwa keberadaan BPP sudah berulang kali di usulkan dan diupayakan, namun selalu mentok oleh alasan-alasan tak rasional. Itu sebabnya perlu didorong kembali peralihan DJP menjadi BPP agar Indonesia tak lagi kesulitan dalam mengelola penerimaan pajak.

Mulai diseriusi

Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution sering berperan menghambat terbentuknya BPP, guliran pembentukan BPP makin menguat. Pada 2016 pemerintah dan DPR sepakat melakukan amendemen UU KUP dan saat itu diperkirakan akan rampung pada 2017, sehingga pada tahun itu juga BPP bisa beroperasi.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama mengatakan, pembentukan badan baru akan dilaksanakan jika revisi UU KUP disetujui oleh DPR.

Mekar menjelaskan, pemerintah menargetkan badan ini bisa beroperasi pada 2017. Tahap awal, BPP akan fokus pada perpajakan. Namun kedepannya akan dikembangkan pada sektor lain yang terkait dengan pajak.

Selain itu, DJP juga akan melebarkan penetrasi pengenalan pajak ke lembaga pendidikan. Setelah memasukan pembelajaran soal pajak ke sekolah menangah atas (SMA) atau setingkatnya, pada tahun depan pemerintah juga akan memasukan pajak ini dalam modul di perguruan tinggi.

Sementara untuk menggenjot penerimaan pajak sebelum jadi badan independen, DJP memiliki sejumlah strategi. Pada tahun 2016 misalnya,  DJP melaksanakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang memberikan penghapusan sanksi administrasi dan bunga atas tunggakan pajak lima tahun terakhir.

Setelah itu, DJP menerapkan program tax amnesty (pengampunan pajak) sejak 2016 hingga Maret 2017. Tahap selanjutnya, setelah data wajib pajak terkumpul dengan baik, DJP yang telah menjadi BPP menerapkan apa yang dinamakan law enforcement, dimana WP nakal akakn dikenai penegakkan hukum.

Menyusul makin luasnya animo migrasi dari DJP ke BPP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menseriusi dan menduskusikannya dengan Presiden Jokowi.

“Mumpung ini belum jadi, kita akan lihat kinerjanya selama tiga tahun ke belakang. Dimana DJP mendapat pressure banyak dari sisi target, mendapat tambahan tax amnesty. Kemudian ada oknum yang yang melakukan korupsi, ini kan pengkhianatan, “ katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menuturkan bahwa proses reformasi pajak tidak hanya berjalan saat ini saja, melainkan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Hal ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu. Jadi, dalam rangka mereformasi pajak, perlu peninjauan kinerjanya selama ini.

Peninjauan ini akan mendalami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam lembaga pengumpul pajak tersebut. Apakah permasalahanya ada pada posisi atau kewenanganya, atau strukturnya. Apakah terkait mental pegawainya atau gajinya, atau malah terkait dengan sitem data basenya.

“Saya rasa ini perlu membuat kajian lagi. Kita akan melihat secara objektif titik lemah dan titik kuatnya. Dan bagaimana mendesain ini,” ungkapnya.

Yang pasti, lanjutnya, peninjauan yang dilakukan dalam rangka memperkuat lembaga tersebut. Untuk hasilnya tunggu proses politik pembahasan dengan DPR untuk memformulasikan apa yang terbaik dalam revisi UU KUP. “Termasuk kewenangan-kewenangan dalam KUP,” ungkapnya.

Molor ke 2018

Pendirian BPP yang merupakan hasil transformasi DJP diperkirakan mundur menjadi awal 2018 dari rencana semula di Januari 2017. Bahkan desain awalnya transformasi tersebut adalah buah dari reformasi perpajakan.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu, Irawan, mengatakan target pendirian otoritas, yang diproyeksikan bernama BPP terpaksa diundur, menyusul terlambatnya proses pembahasan RUU KUP dengan DPR.

“Rencananya UU KUP selesai 2015. Jadi punya kesempatan setahun persiapan. Kenyataannya revisi UU KUP kan sampai sekarang belum dibahas,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan menargetkan Revisi UU KUP dapat dibahas dengan parlemen pada 2015. Namun pembahasan revisi UU KUP itu tidak terlaksana, dan baru masuk dalam Program Legislasi Nasional pada 2016.

Amendemen tersebut akan menjadi perubahan kelima terhadap UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Irawan menekankan pentingnya urgensi pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang akan berada langsung di bawah Presiden. Saat ini, secara strutural otoritas pajak yakni Direktorat Jenderal Pajak masih di bawah Kementerian Keuangan.

Salah satu keuntungan dari transformasi itu adalah fleksibilitas dalam merekrut pegawai dan penentuan remunerasi, guna menyeimbangi target penerimaan pajak yang selalu melonjak tiap tahunnya.

Selain pendirian badan penerimaan pajak, wacana yang saat itu mengemuka adalah opsi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN), yang menggabungkan seluruh jenis penerimaan, seperti pajak, bea cukai, serta penerimaan non-pajak lainnya.

Bisa genjot penerimaan

Pengamat Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta Yustinus Prastowo mendukung pendirian BPP lantaran badan itu akan menjadi super body yang fleksibel dan dinamis. Sehingga penerapannya dapat meningkatkan penerimana pajak.

Mencermati penerimaan pajak dalam APBN 2007-2016 yang selalu selalu di bawah target, Prastowo berpendapat pemerintahan akan menanggung risiko penyempitan ruang fiskal. Ini karena potensi perlambatan ekonomi mengancam pertumbuhan penerimaan pajak menuju di bawah dua digit.

“Pemerintahan akan melakukan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh, yang menyentuh aspek kebijakan, ketentuan, maupun administrasi dan menyusun skala prioritas dan standar capaian kinerja yang terencana, terarah, dan terukur,” ujar Prastowo.

Menurut dia, kebijakan perpajakan 5 tahun ke depan harus mencerminkan perimbangan penegakan hukum, perlindungan hak wajib pajak, pelayanan prima, dan redistribusi pendapatan yang lebih baik melalui penyediaan infrastruktur dan layanan dasar bermutu. Prastowo menyebut, selama 10 tahun belakangan, tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto) hanya sebesar 12,3% atau naik 0,2% dari kondisi 2004. Ini berada di bawah rata-rata tax ratio negara sebaya (lower-middle income countries) sebesar 17,7%, standar tax ratio untuk mencapai tujuan pembangunan milenium sebesar 25%.

Menurut Prastowo, sumber-sumber potensi penerimaan pajak belum dipetakan secara baik dan upaya pemungutan pajak belum dilakukan dengan optimal. Ini terlihat dari timpangnya tax ratio sektoral, terutama sektor-sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap PDB seperti perkebunan dan kehutanan, pertambangan, konstruksi, dan jasa.

Perlu disegerakan

Melihat peran strategis BPP, tampaknya pemerintah dan DPR jangan bermain-main lagi dengan waktu. Karena situasi makin sulit, ekonomi makin melemah dan institusi DJP makin sulit merealisasi target penerimaan pajak. Satu-satunya cara pembentukan BPP harus dipercepat karena memang kajiannya sudah lebih dari 10 tahun, sehingga sudah saatnya direalisasikan.

Pada saat BPP berdiri dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, maka sejak itu BPP dapat mengakselerasi penerimaan pajak lewat kebijakan-kebijakan strategis seperti, pembentukan SIN. Dengan adanya SIN, tidak ada lagi wajib pajak yang berani bermain-main menyembunyikan hartanya.

Disamping itu, akses BPP ke industri perbankan bisa semakin luas terutama dari sisi kredit. Sementara dari sisi debet, masih ada perdebatan dengan industri perbankan lantaran dana pihak ketiga masih masuk kategori kerahaasiaan bank. BPP hanya bisa menembus data perbankan kalau UU Perbankan ikut direvisi.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, BPP akan lebih cepat dalam membuat regulasi yang memungkinkan peningkatan penerimaan pajak tanpa harus terganggu oleh birokrasi di level Menteri Keuangan maupun Menko Perekonomian. Karena BPP bisa langsung berdiskusi dengan Presiden, dan BPP secara kelembagaan adalah lembaga yang independen.

Sepertinya rencana pembentukan BPP yang telah tertunda selama 10 tahun sudah saatnya direalisasikan…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here