Reformasi Perpajakan, Memastikan Penerimaan Tanpa Shortfall

0
75
Direktur Jenderal Pajak yang baru Robert Pakpahan (kiri) berjabat tangan dengan pejabat lama Ken Dwijugiasteadi di tengah suasana penerimaan pajak yang semakin jauh dari target, pada saat yang sama pembiayaan infrastruktur semakin meningkat.

Nusantara.news, – Reformasi perpajakan belakangan kembali tenar, banyak kalangan Pemerintah Jokowi salah memilih sequence antara reformasi perpajakan dan pengampunan pajak. Sehingga program tax amnesty tak berjalan sesuai harapan.

Sequence atau urut-urutan yang dianggap benar adalah, pada tahun pertama Jokowi memimpin, harusnya ia menggalakkan reformasi perpajakan. Prosesnya diperkirakan dua tahun, baru pada tahun ketiga dan keempat ia memaksimalkan program tax amnesty. Dengan demikian program itu bisa berjalan mulus dan boleh jadi melampaui target.

Nasi sudah menjadi bubur, waktu tak bisa balik ke belakang. Artinya, meskipun tax amnesty sudah dijalankan dan hasilnya tak bisa diharapkan untuk menutup biaya pembangunan infrastruktur. Akibatnya diperkirakan banyak proyek infrastruktur mangkrak lantaran penerimaan pajak mengalami shorftall.

Itu sebabnya, walaupun telat, reformasi perpajakan harus di-drive lagi agar arah pengelolaan pajak benar-benar sesuai harapan. Sekadar informasi, sejak 2006 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu gagal dalam mengejar target penerimaan pajak, bahkan tahun 2018 sudah dianggarpak shortfall pajak. Artinya reformasi perpajakan selama ini belum dijalankan secara bersungguh-sungguh.

Bagaimana dunia mereformasi perpajakan?

Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Bentuk pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada kondisi yang dihadapi, termasuk menambah atau mengurangi tarif pajak, mengubah lapisan penghasilan kena pajak, mengubah ambang batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), mengubah dasar pengenaan pajak.

Disamping itu reformasi perpajakan juga dapat dilakukan dengan memberlakukan pajak-pajak baru dan menghapus pajak-pajak lama, mengubah komposisi penerimaan pajak maupun melakukan perubahan mendasar terhadap praktik-praktik dan prosedur administratif perpajakan. Pendek kata, reformasi perpajakan adalah perangkat unik untuk memastikan penerimaan fiskal, karena itu diperlukan seni tarik ulur, terkadang melakukan kontraksi sesuai dengan situasi ekonomi pada suatu masa.

Pada dekade 1980-an, di seluruh dunia terjadi reformasi pajak yang hampir universal. Pada periode tersebut, hampir semua negara di Eropa Barat melakukan reformasi pajak. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Akta Reformasi Pajak (Tax Reform Act) pada tahun 1986. Di Kanada diberlakukan pajak pertambahan nilai (Goods and Service Tax).

New Zealand merevisi struktur pajaknya secara mendasar. Australia melakukan perubahan substansial undang-undang pajaknya. Jepang juga melakukan reformasi pajak.

Salah satu alasan terpenting dilakukannya reformasi pajak di banyak negara-negara berkembang adalah untuk mengubah sistem perpajakan agar memenuhi persyaratan ekonomi pasar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaing secara internasional.

Sementara reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak 1983, dengan melakukan percobaan sistem perpajakan sangat mendasar, yaitu digantikannya sistem official assesment (peninggalan Belanda) dengan self assesment. Dalam sistem perpajakan yang baru ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Namun, sebenarnya sistem ini sudah pernah dijalankan pada tahun1967 lewat UU No.8/1967, PP No.11/1967. Akan tetapi, sistem ini gagal berlanjut karena saat itu tidak didukung oleh kesiapan setiap aparat perpajakan dan juga masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Reformasi perpajakan yang dipimpin Menteri Keuangan Radius Prawiro saat itu ditujukan agar lebih menegakkan kemandirian negara ini dalam hal membiayai berbagai pembangunan yang akan berlangsung dengan cara mengoptimalkan potensi dan juga kemampuan dari dalam negeri terutama dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan di luar Minyak bumi dan gas

Bukan hanya itu saja, reformasi perpajakan di Indonesia, dilakukan agar sistem perpajakan itu sendiri bisa berjalan lebih efektif dan juga efisien, sejalan dengan perkembangan era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara-negara lain. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat.

Reformasi perpajakan dilanjutkan oleh Dirjen Pajak Hadi Purnomo pada 2001, caranya dengan merapikan bidang administrasi perpajakan. Hadi mengusulkan program reformasi yang dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak (WP) terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak. Program reformasi dimaksud menjadi landasan bagi program reformasi yang lebih luas di tahun-tahun mendatang.

Ada empat kebijakan strategis DJP saat itu, yaitu membentuk Kanwil dan KPP WP Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil WP yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar. Merancang sistem otomasi baru dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memproses konfirmasi pembayaran pajak dan Surat Pemberitahuan yang memungkinkan bank untuk menginformasikan pembayaran pajak kepada otoritas DJP dalam waktu 24 jam serta mempercepat proses pencatatan penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP.

Cara lain dengan mengembangkan rencana pemeriksaan nasional yang akan menetapkan jumlah dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dalam berbagai kelompok WP berdasarkan target pemeriksaan yang mencakup 15% dari jumlah WP Besar dan menengah serta pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi berlandaskan informasi dari pihak lainnya, misalnya informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan pengembangan pemeriksaan meliputi pembangunan sistem pertukaran informasi secara berkala dan sistematis dengan DJBC secara elektronis agar data PEB, PIB, PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM, dan informasi lainnya dapat diperoleh DJP dalam waktu singkat dan akurat.

Mempersiapkan rencana penagihan tunggakan pajak yang dapat mengurangi jumlah saldo tunggakan pajak dari 1000  penunggak pajak terbesar sebesar 25% dalam tahun 2002.

Praktis, peninggalan reformasi pajak yang dilakukan Radius Prawiro dan Hadi Purnomo masih terpakai hingga saat ini. Darmin Nasution saat menjabat sebagai Dirjen Pajak pernah melakukan program sunset policy, atau pengakhiran masa penyelesaian tunggakan pajak dengan cara menghitung sendiri dan membayar.

Namun program sunset policy tidak cukup mendapat respon dari konglomerat, sehingga periodnya harus diperpanjang beberapa bulan. Hasilnya pun tidak cukup besar, yakni ada tambahan setoran penerimaan pajak sebesar Rp12 triliun, itupun diributkan karena terkesan hanya konglomerat tertentu yang mendapatkan fasilitas sunset policy. Padahal Darmin telah membuka kesempatan pada semua pihak, bahkan sudah diperpanjang pula jangka waktunya.

Reformasi Robert Pakpahan

Lantas reformasi perpajakan model apa yang harus dilakukan oleh Dirjen P ajak Robert Pakpahan agar DJP kembali ke relnya, yakni mampu mengejar target penerimaan pajak yang ditentukan pemerintah. Ada beberapa model reformasi perpajakan yang perlu dilakukan Dirjen Pajak yang baru.

Pertama, melanjutkan program tax amnesty dengan cara melakukan law enforcement, tahapan ini pernah akan dilakukan oleh Dirjen Pajak sebelumnya Ken Dwijugiasteadi lewat Direktur Penegakkan Hukum Pajak Dadang Suwarna akan memproses bukti permulaan (Bukper) 700 perusahaan besar.

Namun upaya Dadang terganjal lantaran Kadin Indonesia melobi Presiden Jokowi di Istana Negara, sehingga Bukper 700 perusahaan besar itu batal dilakukan. Padahal dari sini sudah dipastikan akan ada tambahan penerimaan pajak.

Kedua, DJP perlu melakukan reformasi teknologi informasi perpajakan agar lebih WP well informed dan user friendly. DJP perlu menganggarkan reformasi dibidang teknologi informasi sehingga seluruh sistem DJP terpadu, tidak terpecah-pecah seperti yang ada selama ini.

Pada saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Dirjen Pajak Darmin Nasution, sebenarnya sudah dilakukan pembelian sistem dan teknologi informasi yang cukup mahal. Dengan dana pinjaman Bank Dunia senilai US$400 juta reformasi teknologi informasi perpajakan pun dilakukan. Hasilnya, ternyata sistem PPh, sistem PPN, sistem PBB ternyata terpisah-pisah karena vendornya yang juga berbeda. Sehingga, maaf kalau tidak berlebihan belanja teknologi informasi dari pinjaman Bank Dunia menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikonsolidasikan.

Ketiga, Robert Pakpahan perlu melakukan reformasi kelembagaan DJP. Di Amerika lembaga pemungut pajak diserahkan kepada Internal Revenue Service (IRS), dengan sistem dan personel yang berdedikasi. Sehingga penerimaan pajak di Amerika sudah sangat maju dan bisa menopang APBN negeri Paman Sam.

Robert perlu mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar DJP dipisah dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi badan yang mandiri di bawah kendali Presiden langsung. Karena ini terkait erat dengan penggunaan anggaran, sehingga Presiden Jokowi harus tahu persis berapa penerimaan pajak yang sudah dicapai.

Keempat, menambah jumlah aparat pajak. Dari sekitar 62.000 pegawai Kementerian Keuangan, hampir 32.000 di antaranya bekerja di DJP. Ke-32.000 pegawai DJP itu harus melayani 258 juta penduduk Indonesia, jelas sangat tidak cukup, dimana satu pegawati DJP harus melayani 8.062 penduduk. Sebuah rasio yang terlalu besar.

Karena itu DJP harus menambah sedikitnya 10.000 pegawai baru yang diseleksi secara profesional sehingga rasio pelayanan pajak bisa meningkat sedikitnya menjadi 6.142 penduduk. Angka ideal pelayanan pajak adalah 1 pegawai melayani maksimum 2.000 penduduk.

Kelima, perbaikan sistem self assesment yang lebih bersahabat dan lebih mudah. Saat ini tidak semua WP paham teknis perhitungan pajak. Karena itu perlu sebuah sistem aplikasi yang lebih easy friendly sehingga WP lebih bersemangat dalam menyelesaikan pajaknya. Selama ini banyak WP yang mengeluh dan malas mengurus pajak lantaran rumitnya sistem.

Itulah beberapa model reformasi perpajakan yang bisa dilakukan Robert Pakpahan sehingga diharapkan penerimaan pajak akan tepat dan bisa terpenuhi setiap tahun. Dan yang lebih penting lagi, tidak perlu ada lagi cerita di media berapa shortfall pajak kita tahun ini, tahun depan dan tahun depannya lagi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here