21 Tahun Reformasi

Reformasi, untuk Apa Dilanjutkan?

0
59

Nusantara.news, Jakarta – Tersebutlah Sisyphus sang terkutuk yang sia-sia dalam mitologi Yunani. Dia dihukum para dewa untuk memikul batu besar ke atas bukit. Sesampai di puncak, batu akan digelindingkannya ke bawah. Namun Sisyphus tak peduli. Dia kembali untuk membawanya ke puncak bukit. Begitu terus berulang-ulang. Dalam esainya Mythe de Sisyphe, Filosof Prancis Albert Camus melukiskan kelakuan Sisyphus ini sebagai sesuatu yang absurd dan sia-sia.

Dalam literatur Islam, ada klausul yang lebih rumit dari mitologi Sisyphus seperti yang terekam dalam ayat Al-Quran, “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal kuat kemudian bercerai-berai kembali.” (QS 16: 92).

Penggambaran di atas tampaknya relevan untuk dilekatkan kepada ‘proyek’ Reformasi. Sebab, selama 21 tahun menyusun ulang, me-re-formasi, belum ada juga susunan baru. Atau jangan-jangan kita tak tahu sebenarnya susunan seperti apa yang hendak dibuat. Karena itu proses selama 21 tahun ini melulu hanya menjadi uji-coba aneka rupa susunan. Belum lagi suatu susunan sempurna diterapkan, kita membongkarnya dan memulai penyusunan baru dengan berpedoman peta buta. Begitu seterusnya: tak terkonsolidasi, tiada ujung, tak punya deadline.

Baca: https://nusantara.news/stop-reformasi-sekarang/

Padahal, dalam sejarah perjalanan negara ini, tiap rezim telah melahirkan bentuk baku yang terkonslidasi dengan kekhasan masing-masing. Misalnya, selepas fase gerakan sosial dalam revolusi kemerdekaan, bangsa ini menegaskan kehendak adanya perubahan politik dan sosial ekonomi: dari corak kolonialisme menuju keindonesiaan. Tak heran, BPUPKI sebagai wadah otoritatif dibentuk guna menyiapkan infrastruktur politik yang dibutuhkan: mulai dari dasar negara, konstitusi, wilayah teritori, hingga kepemimpinan.

Kemudian, di masa awal Presiden Soekarno, pemerintah membentuk kesadaran identitas dan karakter nasional. Di  bidang ekonomi, dibangun lewat nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial, termasuk nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, hingga menyusun sistem ekonomi rintisan kaum pribumi seperti Gerakan Ekonomi Benteng. Di masa ini, konesp Trisakti (berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan) dan Revolusi Mental tak lekang meski berganti rezim hingga kini.

Begitu pula di era Orde Baru, tak butuh waktu lama bagi Presiden Soeharto sejak berkuasa pada 1966 untuk mengubah sistem lama ke tujuan Tritura (bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur komunis, turunkan harga). Konsep Trilogi Pembangunan (stabilitas politik, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi), Repelita (rencaan pembagunan lima tahun), serta Tri Kerukunan Beragama (kerukunan sesama agama, kerkunan antar umat beragam, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah), adalah sedikit istilah-istilah yang melekat di benak publik dan dipandang relevan sampai sekarang.

Semua penataan struktur politik dan ekonomi Orde Baru tersebut dilakukan dengan terukur dan ajeg, tak berubah-ubah. Selebihnya, pemerintah lebih konsentrasi pada agenda-agenda negara di masa depan (menuju tinggal landas). Barangkali jika Orde Baru tidak runtuh, sistem dan pelembagan politik-ekonomi tak mengalami perubahan.

Proyek perubahan di luar negeri seperti Revolusi Prancis, Revolusi Girbachev di Uni Soviet, dan Restorasi Meiji di Jepang, misalnya, tak membutuhkan waktu lama untuk menciptakan struktur dan kultur baru yang terkonsolidasi dengan baik.

Lalu bagaimana dengan reformasi di Indonesia? Sekali lagi, bangsa ini terus berkutat pada bongkar-pasang aturan dan struktur politik-ekonomi sehingga perubahan tak pernah terkonsolidasi: reformasi (menyusun ulang bentuk) tak kunjung usai. Ditambah, tidak munculnya tokoh sentral otoritatif yang siap menyambut perubahan seperti Bung Karno (Orde Lama) dan Pak Harto (Orde Baru), membuat agenda reformasi seolah ‘tak bertuan’.

6 Visi Reformasi, Sebuah Proyek Gagal?

Harus diakui, Reformasi 1998 adalah sebuah gerakan sosial berskala besar yang mendai beakhirnya kekuasaan Soehartoa pada 21 Mei dan berganti ke era baru yang diklaim sebagai era demokratisasi. Pun begitu, reformasi yang dipengaruhi oleh visi jangka pendek–yang terpenting Soeharto tumbang dulu– berimplikasi pada kevakuman misi bersama di antara sesama elemen pendukung dan ketiadan konsep paradimatik untuk memperbaiki negara dalam jangka panjang.

Reformasi memang menawarkan visi, namun banyak yang menilai tuntutan reformasi yang tertuang 6 visi reformasi serupa slogan semata. Di samping itu, jika kita telisik dari 6 visi reformasi, tak satupun menyertakan tuntutan yang berdimensi ekonomi, semuanya berisi tuntutan politik. Hal ini berbeda dengan tuntutan gerakan sosial (revolusi sosial) yang diusung pada era kemerdekaan dan Tritura 1966.

Keenam tuntutan refomasi tersebut adalah:  (1) supremasi hukum;  (2) demokrasi yang sehat dan setara serta pemberantasan KKN; (3) pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya; (4) amandemen konstitusi; (5) pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri), dan; (6),pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Enam aspek tuntuan politik reformasi itu dalam perjalanannya dipandang tak berhasil. Poin (1) sampai (2), kini seolah bergerak berlawanan. Hukum dianggap tajam ke lawan politik namun lunglai ke pendukung pemerintah, pihak oposisi menuding pemerintah kembali bertawak otoriter, demokrasi prosedural dan berisik namun nihil substansi dan defisit kaum demokrat, jangan tanya KKN: ratusan kepala daerah ditangkap KPK, pimpinan trias politika (eksekutif, legisltaif, dan yudikatif) juga terjangkit korupsi. Makin marak.

Sementara, untuk poin (3) tidak terlaksana sama sekali. Lalu poin (4), alih-alih menyempunakan bagunan keindonesiaan tetapi justru terjadi 'kolonialisasi konstitusi' karena terjadi liberalisasi, sarat kepentingan asing, dan tercerabut dari akar bangsa. Tak heran, saat ini banyak keleompok masyarakat yang menyerukan kembali ke UUD 1945 yang asli. Poin (5) pun demikian, meskipun sudah coba direalisasikan, ia sepenuhnya belum bisa dikatakan berhasil. 

Sedangkan, untuk poin (6): pemberian otonomi daerah seluas-luasnya sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Semangat otonomi daerah belum berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan semangat pemekaran daerah tidak diiringi dengan kemampuan daerah itu sendiri baik secara SDM maupun potensi sumberdaya alam yang dimiliki.

Akibatnya, otonomi daerah yang berjalan seiringan dengan desentralisasi justru membuat daerah semakin terpuruk. Alih-alih daerah diharapkan mandiri, swakelola, swadaya, dan berkembang menurut prakarsa masing-masing dalam kenyataannya justru yang terjadi adalah kondisi paradoks. Raja-raja kecil muncul, ironisnya banyak legislator dan kepala daerah yang diciduk lembaga antirasuah karena perkara korupsi. Korupsi pun turut terdesentralisasi.

Mahasiswa menduduki gedung DPR RI saat meletusanya gerakan reformasi 1998

Tentu kita tak mungkin kembali ke masa sebelumnya, sebab hal positif di era reformasi yang sebagian merupakan keniscayaan zaman, perlu dipertahankan. Namun, mempertahankan reformasi yang sejak kelahirannya tak punya konsep jelas dan diusung oleh mereka yang saat ini tak konsisiten mengawalnya, bahkan sebagian di antaranya berada di lingkaran penguasa yang terkesan berkhianat pada cita-cita reformasi, sama saja membiarkan bangsa ini dirundung kerusakan.

Karena itu, proyek reformasi harus punya batas waktu, sambil kemudian mengoreksi dan menyempurnakannya lewat sistem baru yang lebih ajeg dan terukur. Jika tidak, untuk apa melanjutkan proyek reformasi yang dianggap gagal?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here