Regulasi Keimigrasian Mudahkan Serbuan WN Cina

0
89

Nusantara.news, Jakarta – Serbuan warga negara asing (WNA) asal Cina berpotensi mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Sejumlah WNA asal Cina yang tertangkap aparat terkait diketahui sedang menjalankan kegiatan ilegal.

Masalah serbuan WNA asal Cina sudah lama dikhawatirkan masyarakat. Bahkan, sempat beredar kabar jumlah WNA asal Cina yang sudah masuk mencapai 10 juta hingga 20 juta orang. Kabar itu menguat pasca keluarnya kebijakan-kebijakan keimigrasian antara lain adanya fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi warga negara dari 169 negara termasuk Tiongkok/Cina untuk datang ke Indonesia tanpa visa.

Ditambah kebijakan pemerintah yang mempermudah WNA untuk beralih menjadi WNI hanya melalui aplikasi online Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Apalagi jika menyimak pidato Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong, pada tanggal 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP UI, bahwa Cina akan mengirimkan banyak warga negaranya untuk datang ke Indonesia sebagai bentuk kerjasama kedua negara.

Kedatangan Yandong itu sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya Jokowi bertandang ke Cina.  Yandong menyatakan Cina akan lebih mempererat kerja sama dengan Indonesia di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora.

Karena itu, wajar jika masyarakat khawatir kehadiran mereka akan mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara. Baik kedaulatan ekonomi, budaya maupun politik terancam.

Namun, Presiden Jokowi mengaku bahwa jumlah 10 juta hingga 20 juta WNA asal Cina itu merupakan target kunjungan wisata. Jadi, bukan tenaga kerja asing asal Cina. Sehingga, tak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan soal kehadiran wisatawan asal Cina di Indonesia.

Dalam catatan Nusantara.news, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 ini, sejumlah WNA asal Cina diketahui melakukan kegiatan melanggar hukum. Kasus pelanggaran hukum WNA asal Cina yang sempat menarik perhatian publik, di antaranya lima orang berpakaian militer China bersama dua orang WNI ditangkap Tim Patroli TNI Angakatan Udara (AU) saat masuk tanpa izin ke dalam area Markas TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (27/4/2016).

Saat tertangkap, mereka sedang melakukan pengeboran. Alasannya, pengeboran itu terkait proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung. Belakangan diketahui mereka tidak ada ikatan kerja dengan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang tengah mengerjakan pekerjaan proyek kereta cepat tersebut. Selain itu, mereka juga tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan serta izin tinggal.

Lalu pada Selasa (8/11/2016), petugas Imigrasi menangkap empat WNA asal Cina menyewa 4 ribu hektar lahan di Bogor yang ditanami cabai mengandung bakteri. Hasil pemeriksaan petugas, dua dari empat WN Cina diketahui tidak memiliki paspor dan dua lainnya menyalahgunakan visa.

Sementara di sejumlah daerah, ada pula WNA asal Cina dideportasi karena menyalahi izin. Seperti yang terjadi pada awal rahun 2017 ini empat orang di Cirebon yang bekerja sebagai buruh di pabrik kapur. Mereka masuk melalui sponsor menggunakan visa kunjungan.

Sementara di Sorong, Papua, petugas juga mendeportasi tiga WNA asal Cina menggunakan visa kunjungan tapi  melakukan kegiatan bisnis ikan.

Kasus serupa hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan kasus.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto mengungkapkan, sekitar 80 persen pelaku kejahatan yang merupakan warga negara asing (WNA) diketahui tidak mengantongi paspor. Pernyataan Rikwanto itu terkait penangkapan 151 WNA asal Cina dan Taiwan. Mereka ditangkap pada Sabtu, 29 Juli 2017 lalu di tiga kota yang berbeda, yakni Jakarta, Surabaya, dan Bali secara bersamaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sebenarnya Menkopolhukam Wiranto sempat melontarkan ide untuk menghidupkan kembali satuan tugas Pengawasan Orang Asing (POA) di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Pasalnya, sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan, maka satgas pengawasan orang asing yang dulu bernama POA (Pengawasan Orang Asing)  berada di bawah koordinasi Polri dihapus.

Selanjutnya, pengawasan terhadap orang asing digantikan oleh Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) yang berada di bawah Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM.

Keinginan Menkopolhukam untuk menghidupkan POA di bawah kendali kepolisian tampaknya bisa menjadi solusi mengatasi maraknya serbuan WNA asal Cina. Mengingat, keterbatasan personil Imigrasi untuk melakukan pengawasan dan penindakan (Wasdakim). Sepanjang tahun lalu,  Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM mencatat ada 8,9 juta orang asing yang masuk Indonesia. Sedangkan jumlah petugas khusus pegawasan dan penindakan keimigrasian tidak sampai 100 orang.

Berdasarkan  PP.No.31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian, yang di dalamnya diatur antara lain dalam Pasal 199 ayat (2) PP31/2013, bahwa Timpora kabupaten/kota dan kecamatan diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi wilayah mencakup kota/kabupaten.

Keberadaan kantor imigrasi yang hanya sampai di tingkat kota/kabupaten tentu terbatas untuk mengawasi seluruh wilayah kerjanya. Contohnya di Jakarta dan Tangerang hanya ada 8 Kantor Imigrasi kelas 1 dan 2. Begitupun di Jawa Barat hanya ada 6 Kantor Imigrasi kelas 1 dan 2. Sehingga, tak heran jika keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal asal Cina sulit diketahui.

Timbul pertanyaan, jika akhirnya POA dianggap efektif mencegah masuknya pendatang haram asal Cina, mengapa UU No.6/2011 tentang Keimigrasian disahkan?

Apakah memang sudah ada grand design untuk melemahkan bangsa dan negara ini melalui pintu imigrasi?

Bila Pemerintah memang serius menangani masalah maraknya pendatang haram khususnya dari Cina, maka mungkin sebaiknya UU keimigrasian tersebut direvisi dengan menghidupkan kembali POA di bawah koordinasi kepolisian. Tak bisa dipungkiri jika kepolisian memiliki lebih banyak sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Apalagi, institusi kepolisian memiliki perangkat hingga ke tingkat kecamatan, yakni Polsek.

Sebelum semua terlambat, maka sebaiknya pemerintah segera mengambil tindakan nyata dan tegas untuk mengatasi serbuan WNA asal Cina yang kini bukan lagi kabar burung.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here