Regulasi Rangkap Jabatan Tidak Sinkron, Arcandra : Tak Ada Aturan yang Dilanggar

0
217
Kantor Kementerian BUMN tempat diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN yang membolehkan pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah menjadi Komisaris BUMN/ foto bumn.go.id

Nusantara.news, Jakarta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengecam keras pejabat publik yang melakukan rangkap jabatan. Alasannya selain menabrak aturan perundang-undangan juga rawan konflik kepentingan.

Tapi kenyataannya ditemukan sejumlah pejabat publik di berbagai kementerian yang juga menjabat komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahkan Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar masih merangkap jabatan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina sejak November 2016. Selain Arcandra banyak pejabat eselon dari sejumlah kementerian yang rangkap jabatan. Apa alasan mereka?

Arcandra berkelit, berdasarkan UU Kementerian Negara yang tidak boleh rangkap jabatan hanya Menteri. “Ini sudah ada aturannya. Kalau Wamen boleh, pejabat eselon satu atau di bawahnya juga boleh,” kelit Arcandra.

Selain Arcandra ada tiga pejabat lainnya yang juga Komisaris Pertamina. Masing-masing Edwin Hidayat Abdulah yang menjabat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN.

Kemudian  Suahasil Nazara yang masih menjabat  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Satu lagi Sahala Lumban Gaol yang juga Staf Khusus Menteri BUMN.

Pengisian jabatan komisaris yang dirangkap oleh pejabat Kementerian juga ditemukan di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Namun munculnya nama pejabat kementerian menduduki posisi Komisaris BRI, terang Sekretaris Perusahaan Hari Siaga, sepenuhnya wewenang pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sebagai pemegang saham mayoritas pemerintah kan boleh menunjuk kandidatnya. Sudah pasti itu sudah diproses uji kelayakan secara internal. Nah kandidat itu yang diajukan ke RUPS dan disetujui,” ujar Hari Siaga kepada wartawan, Rabu (24/5) lalu.

Lagi pula Hari berpendapat, sejauh ini penunjukkan pejabat kementerian menjadi Komisaris BRI tidak berdampak negatif kepada perusahaan.

Saat ini ada dua pejabat kementerian di Komisaris BRI, masing-masing Gatot Trihargo yang masih menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN dan Vincentius Sonny Loho yang masih tercatat sebagai Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Alasan Penugasan

Lain dengan Arcandra yang menyebut tidak ada aturan yang dilanggar, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Komunikasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan yang juga menjabat Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk beralasan sebagai penugasan oleh pemerintah.

Penugasan itu, imbuhnya, tergantung Keputusan Menteri. Bukan atas inisiatif pribadi. “Mungkin perusahaan membutuhkan kehadiran saya sehingga ditugaskan di sana. Karena saya bagian dari pemerintah, saya tidak mungkin pergi kan?” ujarnya.

Putu juga menjelaskan, jabatannya di Krakatau Steel tidak berlaku selama dia menjabat Eselon I di Kementerian Perindustrian. Jabatan itu bisa dicabut kapan saja karena sifatnya hanya penugasan. “Hanya diperlukan dalam waktu tertentu saja,” tegasnya.

Selain Putu ada juga Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin yang juga menjabat Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Alasan penugasan juga diungkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Jangan tanya saya, saya kan hanya ditugaskan pemerintah melaksanakan tugas,” kelit Askolani.

Tidak Sinkron

Memang, para pejabat yang melakukan rangkap jabatan belum tentu bersalah. Sebab berdasarkan peraturan Menteri BUMN menyebutkan, calon komisaris BUMN dapat diisi oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah.

Persoalannya, Ombudsman dalam diskusi publik bersama KPK pada awal Mei lalu menyebut rangkap jabatan itu menabrak Pasal 17 huruf a UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

KPK juga menyebut rawan konflik kepentingan. Bahkan sanksi dari rangkap jabatan itu sudah jelas tertera dalam UU Pelayanan publik, yaitu pencopotan jabatan.

Nah di sini lah pentingnya DPR membuat regulasi yang sinkron antara satu dan yang lain. Memang sudah banyak UU yang dibuat DPR bersama pemerintah, namun acap kali pula aturan di bawahnya menabrak UU yang lain.

Sebut saja Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang membolehkan pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

Peraturan itu memang tidak melanggar UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena larangan rangkap jabatan pada Pasal 23 hanya berlaku untuk jabatan Menteri. UU ini pun tidak dijadikan acuan karena memang tidak berkait tugas Kementerian Negara.

Namun Peraturan Menteri BUMN yang mengacu kepada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara jelas tidak memperhatikan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Maka terjadi rangkap jabatan yang disebut Ombudsman menabrak Pasal 17 huruf a UU No.25/ Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Itulah pentingnya DPR merevisi UU BUMN agar peraturan ke bawahnya lebih sinkron dengan UU lainnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here