Rekayasa Kartu Sakti Sinterklas Jelang Pilpres

0
133

Nusantara.news, Jakarta – Mendadak jadi Sinterklas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019. Itulah sosok Jokowi, yang gemar merogoh kocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang katanya untuk warga miskin. Seberapa efektif tiga kartu sakti terbaru Jokowi dan seberapa kontroversial program bagi-bagi uang APBN tersebut?

Janji tiga kartu sakti terbaru Jokowi mencuat ketika calon presiden 01 itu menyampaikan pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Bogor pada akhir Februari lalu. Ketiga kartu sakti tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja.

KIP-Kuliah akan ditujukan untuk membantu biaya pendidikan anak Indonesia hingga ke tingkat perguruan tinggi. Kartu ini adalah pembaruan dari KIP yang selama ini sudah digunakan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kartu Sembako Murah ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga agar semua rakyat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dapurnya.

Sedangkan Kartu Pra Kerja, kartu ini ditujukan untuk memfasilitasi pelatihan bagi para pencari kerja.

Ketiga kartu ini disebut Jokowi akan melengkapi tiga kartu sebelumnya yang sudah dijalankan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Tetapi, semua hal tersebut tidaklah cukup. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Jokowi berbinar-binar.

Dalam 9 Agenda Prioritas atau disebut Nawa Cita, program kartu sakti ini tercatat dalam janji Nawa Cita poin 5 yaitu ‘Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia’ yang dikampanyekan Jokowi-JK.

Pembagian kartu sakti itu sudah dimulai pada akhir 2014 dan awal 2015 dengan anggaran berdasarkan kementerian terkait dalam APBN dan alokasi dari subsidi BBM. Presiden Jokowi bahkan membagikan langsung kartu sakti itu ke sejumlah daerah mulai Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Jatim dan Papua.

Pembagian kartu sakti yang secara konkret penyaluran dana tunai bagi warga ini terkait juga dengan penurunan angka kemiskinan. Saat tiga kartu sakti pertama diluncuran tercatat jumlah kemiskinan 10,96%. Menurut RPJM, target 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, jumlah orang miskin harus turun menjadi 7%.

Pendistribusian KIS ditargetkan sebanyak 88,2 juta, KIP sebanyak 17,9 juta dan KKS 15,5 juta. Total anggaran untuk golongan masyarakat miskin dan rentan miskin penerima tiga kartu sakti untuk perlindungan sosial Pemerintahan Jokowi pada 2014 mencapai Rp32,4 triliun. Jumlah itu terus bertambah tiap tahunnya.

Lantas bagaimana perhitungan untuk tiga kartu saktu yang dijanjikan akan mulai diterbitkan pada 2020 tersebut? Berapa jumlah penerima KIP-Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja dan berapa anggaran yang disiapkan? Termasuk bagaimana dasar hukum penerbitan kartu tersebut?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi adalah program yang sangat baik.

Ketiga kartu tersebut akan menguatkan keberadaan kartu sakti seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dia menyebutkan sebenarnya inisiatif untuk membangun pondasi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu akan dilakukan secara jauh lebih sistematis dan terintegrasi.

Dasar hukum diterbitkannya ketiga kartu sakti tersebut sudah ada dalam UUD 1945 yang menyatakan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam batang tubuh konstitusi, ditegaskan bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak setiap warga negara, seperti Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya.

Terkait dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menurut dia, dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sri Mulyani juga menjamin ketiga kartu sakti baru Jokowi tidak akan membuat anggaran negara jebol. Dia menilai, tiga kartu tersebut merupakan program bagus sebab bisa menyempurnakan bantuan-bantuan sosial pemerintah.

“Menurut saya ini adalah satu langkah bagus dan akan lebih baik dari sisi dampak. Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menyebabkan ledakan, tapi sesuatu yang akuntabel,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memahami itikad baik pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaan anggaran sejatinya mesti sesuai prosedur dan legal.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan kasus dana talangan Century. Menurutnya, pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu menyatakan beritikad baik menyelamatkan kondisi negara dari krisis ekonomi global. “Tapi akhirnya apa? Orang masuk bui kok. Jadi itikad baik tidak satu-satunya, tetapi legal prosedural harus dipenuhi,” ujar Fahri.

Ia juga menyatakan dalam meluncurkan kartu sakti, pemerntah semestinya berkoordinasi dengan DPR. Bukan saja membahas target dan capaian program pemerintah, tetapi terkait anggaran dana yang membutuhkan dana triliunan rupiah. Pasalnya, anggaran dana tersebut dimungkinkan masih menggunakan APBN 2014 di pemerintahan SBY.

“Itulah yang kita takutkan, kalau tidak ngajak dewan, bisa gak legal,” katanya.

Anggota Komisi IX Budi Supriyanto mengatakan, selain anggaran, program KIS dan BPJS diharapkan tidak tumpang tindih. Menurutnya, KIS sama halnya dengan BPJS kesehatan. Ia mengatakan, penerapan BPJS masih jauh dari harapan mencapai sasaran. Itu sebabnya, BPJS perlu dievaluasi dari data statistik kependudukan agar tepat sasaran.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nizar Zahro, mengkritik tiga kartu ‘sakti’ yang digagas Jokowi. Ia menilai ketiga kartu sakti tersebut–KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja—sama sekali tidak ada sesuatu yang baru.

“Tiga kartu baru itu hanya ganti nama dari Bidik Misi, beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan. Ketiganya dimulai pada era pemerintahan presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Nizar.

Kalau KIP Kuliah, menurutnya, saat ini sudah ada Bidik Misi yang merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik. Program tersebut sudah dimulai sejak 2010 yang bertujuan agar anak Indonesia bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan hingga lulus.

Nizar yang juga anggota Fraksi Gerindra DPR RI itu menilai untuk Kartu Sembako Murah, sudah ada program Raskin atau Rastra yang merupakan program bantuan pangan bersyarat dari pemerintah.

“Program tersebut berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu dan sudah ada sejak Januari 2003,” ujarnya.

Untuk Kartu Pra-Kerja, kata Nizar, sudah ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut Nizar, program tersebut sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemerintah sudah melaksanakan PKH sejak 2007.

Sementara itu, analis ekonomi politik Fine Institute Kusfiardi menilai kartu yang digagas tersebut adalah mendidik masyarakat dengan hal-hal instan.

“Kalau mau menyenangkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, bansos, atau BLT (bantuan langsung tunai) sebanyak-banyaknya. Kita bangun fondasi dan pilar kukuh meski prosesnya pahit dan sakit agar bangsa ini kuat dan tidak mudah terseret gelombang,” kata Kusfiardi.

Lantas bagaiimana asumsi perhitungan anggaran yang akan ditanggung APBN 2020 terhadap ketiga kartu sakti baru Jokowi itu?

Ambil contoh angka kemiskinan per 2018 tercatat 6,9 juta orang, jika batas pengangguran miskin dengan biaya hidup Rp600 ribu per bulan, maka khusus untuk Kartu Pra Kerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp49,68 triliun per tahun.

Sementara untuk Kartu Sembako Murah, jika menggunakan patokan jumlah orang miskin 25,67 juta dan diasumsikan setiap orang miskin mendapat Rp300.000 per bulan, maka APBN harus menyiapkan anggaran Rp92,41 triliun per tahun.

Bagaimana dengan KIP-Kuliah? Jika mengacu pada KIP, dimana anak SD disantuni Rp450 ribu sebulan, SMP Rp750 ribu dan SMA Rp1 juta sebulan, maka masuk akal bila penerima kartu KIP-Kuliah menerima Rp1,5 juta per bulan. Dalam setahun dibutuhkan Rp18 juta per anak. Kalau jumlah mahasiswa Indonesia sebanyak 7,5 juta orang, maka jika diasumsikan penerima KUP-Kuliah 1 juta orang saja, maka beban APBN sudah tergambar sebesar Rp18 triliun.

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, maka kebutuhan anggaran untuk ketiga kartu sakti baru Jokowi membutuhkan topangan anggaran sebesar Rp160,09 triliun.

Jika kondisi APBN sedang sehat, angka tersebut sebenarnya kecil. Tapi jika melihat kondisi APBN kita yang sedang sakit, ditandai dengan defisit Rp349,6 triliun, maka beban tambahan tiga kartu sakti Jokowi amatlah berat.

Jadi dapat disimpulkan, ketika Jokowi menyampaikan tiga kartu sakti tambahan tersebut tidak didasarkan pada angka perhitungan yang matang, tapi lebih didasarkan tarikan politik. Maklum ini adalah masa kampanye, dimana dia berharap dukuungan dari para pemilih, maka wajar kalau janji-janji muluk itu disemburkan lagi dari mulut sang presiden.

Apakah ia akan kembali menjadi pemberi harapan palsu (PHP)? Mengingat 65 janji kampanyenya pada 2014 lalu belum terealisasi dengan baik. Kabarnya tenaga guru honorer sudah dua bulan terakhir tak menerima gaji, ini sebuah pertanda APBN mulai tersendat.

Maka benar apa kata para pengkritik penguasa sambil menirukan sang penguasa yang ambisius, “Jika saya tidak mampu memenuhi janji-janji kampanye saya, untuk membayarnya maka saya hadirkan janji baru.”[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here