Rekayasa yang Tak Waras

0
338

APAKAH memaksakan Letjen TNI Doni Monardo untuk menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, bisa disebut menyimpang dari akal sehat?

Kelihatannya demikian. Entah agenda apa yang tersimpan di balik penunjukan Doni Monardo dan proses jalan berliku yang jelas sekali terlihat sangat dipaksakan itu. Padahal, seperti kita bahas kemarin dalam Tajuk Nusantara, tidak ada jalan hukum bagi Doni untuk menempati kursi itu.

Letjen Doni sebenarnya adalah merupakan pilihan yang tepat untuk menggantikan Laksma (Purn) Willem Rampangilei sebagai Kepala BNPB. Sebab melihat beban tugas penanggulangan bencana, jabatan Kepala BNPB memang selayaknya ditempati oleh perwira militer.

Tetapi, itu tak mungkin diduduki Doni. Sebab dia masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Sebagai anggota TNI tentunya dia berada di bawah ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 47 UU tersebut, ditegaskan anggota TNI bisa menduduki suatu jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kecuali untuk jabatan di kantor Kemenko Polkam, pertahanan negara, intelijen negara, sandi negara, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

Artinya, jabatan sipil di BNPB yang akan ditempati Letjen Doni tidak termasuk dalam bidang yang dikecualikan tersebut. Jadi, untuk menjabat Kepala BNPB, tak ada pilihan lain, kecuali dia harus pensiun terlebih dahulu dari TNI.

Jika masih dalam dinas aktif, semua jalan sudah buntu bagi pelantikan Doni sebagai orang nomor satu BNPB. Namun, Istana rupanya bersikeras untuk menempatkan Doni di kursi tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya perwira aktif untuk memimpin BNPB. Sebab, kalau Kepala BNPB adalah pejabat aktif dari TNI, dia lebih mudah melakukan konsolidasi terkait kebencanaan. Dalam penanggulanan kebencanaan itu, menurut Moeldoko, yang action di lapangan adalah tentara dan kepolisian.

Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dalam soal ini. Soal perwira militer aktif, misalnya. Soal perwira militer itu kita setuju. Seperti kita tulis kemarin, melihat beban tugas penanggulangan bencana, jabatan Kepala BNPB memang selayaknya ditempati oleh perwira militer. Sejak lembaga ini berdiri, BNPB  memang selalu dipimpin purnawirawan perwira tinggi TNI.

Tetapi di mana urgensi dan logikanya bahwa posisi itu harus ditempati jenderal aktif? Apakah jika yang memimpin koordinasi dan konsolidasi itu perwira tinggi yang sudah pensiun, membuat tentara dan polisi yang –istilah Moeldoko—action di lapangan itu tidak patuh?

Toh selama ini Kepala BNPB Laksma (Purn) Willem Rampangilei dan pendahulunya Kepala BNPB yang pertama, Mayjen (Purn) Syamsul Muarif, berhasil melakukan konsolidasi dan koordinasi penanggulangan bencana. Anggota TNI dan Polri yang diperbantukan untuk penanggulangan bencana pasti sudah paham bahwa leading sector dalam tugas itu adalah BNPB, dan tahu bahwa keterlibatan mereka hanya tugas perbantuan.  Mereka pun belum terlalu kurang ajar untuk tidak tunduk di bawah koordinasi pensiunan jenderal.

Karena ada hambatan UU TNI untuk menempatkan perwira aktif, maka dicarilah jalan lain yakni mengubah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Kata Moeldoko, dengan perubahan itu BNPB akan ditempatkan di bawah Kemenko Polhukam.

Tujuan perubahan Perpres itu kelihatannya cuma satu, yakni menyingkirkan kendala untuk melantik Doni Monardo sebagai “panglima” BNPB. Untuk itulah dibuat Perpres baru agar bisa memindahkan kedudukan BNPB dari posisi di bawah Presiden menjadi di bawah Menko Polhukam. Kalau sudah di bawah Menko Polhukam, Doni bisa masuk tanpa melepaskan dinas aktifnya.

Nah, inilah sebab mengapa kita terpaksa menggunakan frasa “tidak waras” dalam konteks ini. Sebab, setelah tidak mungkin  memaksakan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil yang tidak dikecualikan UU TNI, jalan alternatif yang dipilih juga sama-sama melanggar hukum.

Mendegradasi kedudukan BNPB ke bawah Menko Polhukam adalah perbuatan yang bertentangan dengan UU. Sebab, menurut  Pasal 10 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB ditegaskan sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Bagaimana mungkin ketentuan UU bisa diubah oleh peraturan presiden? Bagaimana mungkin lembaga setingkat menteri berada di bawah komando lembaga kementerian? Apalagi kementerian koordinator, sesuai namanya,  bukanlah kementerian teknis melainkan hanya melakukan tugas-tugas koordinasi saja.

Belum lagi penempatan BNPB di bawah Kemenko yang dapat mengakibatkan “gempa” kepegawaian dan berpotensi “tsunami” birokrasi. Sebab, Kepala BNPB yang tadinya setingkat menteri, terpaksa harus diturunkan menjadi eselon satu. Pejabat eselon di bawahnya otomatis juga harus melorot satu tingkat, begitu terus sampai ke level paling bawah. Penurunan jabatan otomatis berdampak pula pada hak-hak keuangan dan sebagainya.

Beginilah repotnya negara diurus oleh orang-orang yang tiap sebentar bicara tentang negara hukum, tapi tak punya pengetahuan sama sekali tentang yang dibicarakannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here