Reklamasi Dilanjut, Anies ‘Dikalahkan’ Perpres Jabodetabekpunjur

1
3141
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Nusantara.news, Jakarta – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bakal menjadi payung hukum reklamasi Teluk Jakarta diapresiasi banyak pihak. Dua Raperda yang ditarik dari pembahasan DPRD tersebut adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Tampaknya Gubernur Anies memang serius untuk mewujudkan janji-janjinya menghentikan proyek reklamasi. Sebab draf Raperda tersebut mengandung peta-peta yang persis seperti yang diinginkan pengembang. Sehingga Anies perlu mengubah peta-peta dalam Raperda tersebut sehingga reklamasi berhenti.

Sayangnya, langkah Gubernur Anies bakal mendapat perlawanan dari pemerintah. Sebab saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah agar pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta dapat tetap berjalan. Padahal Gubernur Anies menegaskan, proyek reklamasi tidak dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Artinya, Pemprov DKI sudah memutuskan untuk memberhentikan proyek yang dikerjakan di Teluk Jakarta itu.

Selama ini proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan karena adanya tumpang tindih peraturan. Tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan menjadi penyebabnya. Setidaknya ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Di antaranya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Saat Gubernur DKI masih dipegang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadikan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sebagai acuan. Adapun pasal yang digunakan adalah Pasal 4 yang menyebutkan wewenang dan reklamasi pantai utara ada pada Gubernur DKI Jakarta. Meski Perpres Nomor 54 Tahun 2008 menyebut reklamasi terkait penataan ruang, namun tidak mencabut kewenangan pemberian izin oleh Gubernur seperti yang dituangkan dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995.

Peraturan inilah yang membuat Ahok menilai dirinya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Sebab, dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi kewenangan dari pemerintah pusat.

Nah, ketika dua Raperda ditarik oleh Gubernur Anies agar proyek reklamasi dapat dihentikan, pemerintah justru mencari solusi agar pembangunan reklamasi Teluk Jakarta harus dilanjutkan. Alasannya, reklamasi merupakan proyek nasional yang pembangunannya diprioritaskan. Soal aspek legalitas, hal itu dapat dibenahi melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Revisi Perpres 54/2008 ini rencananya akan mengatur secara khusus soal reklamasi Teluk Jakarta.

Dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, melalui revisi Perpres akan ada arahan bagaimana pembangunan di proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat dilakukan. Perpres akan membuat detil prosedur pembangunan reklamasi. “Ketika RZWP3K belum menjadi Perda, tidak boleh terkunci, artinya tidak boleh pembangunan berhenti,” kata Ridwan di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Revisi aturan ini juga akan dibicarakan secara intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam hal ini KKP juga memiliki peraturan sendiri terkait dengan reklamasi. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih lagi.

Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus seizin KKP. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar (ha) dan izin pelaksanaan reklamasi untuk luas di atas 500 ha membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Atas dasar itu, kewenangan izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur DKI setelah ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur setelah ada Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 ditargetkan selesai akhir 2018. Adapun saat ini, pemerintah tengah melakukan konsultasi publik terhadap rencana revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 selama tiga bulan sejak 16 April hingga 31 Juli 2018.

Padahal sebelumnya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yang terdiri dari beragam organisasi, pernah bertemu Anies pada awal Desember untuk menjelaskan dampak reklamasi dan tindakan yang dapat dilakukan Gubernur DKI Jakarta menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Dari hasil kajian ilmiah Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta disampaikan dampak reklamasi Teluk Jakarta dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan hukum yang disusun para ahli, akademisi dan praktisi. Proses pengkajian harus sesuai dengan udang-undang dan harus melalui proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan melibatkan partisipasi publik.

Namun ditariknya draft Raperda harapannya dapat menghentikan reklamasi dan dilakukan revisi dengan menyerap aspirasi publik. Pemprov DKI Jakarta memang tidak bisa membatalkan pembentukan kedua Raperda tersebut. Pasalnya, aturan tersebut wajib dilakukan untuk rencana pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di reklamasi Teluk Jakarta. Sebab yang namanya pemerintahan dan kota harus berjalan sesuai dengan perintah Undang-undang dengan mempunyai rencana pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan Raperda harus dibuat.

Dengan adanya Raperda yang menyebutkan bahwa reklamasi itu salah, maka Pemprov DKI Jakarta dapat membatalkan seluruh Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang berkaitan dengan reklamasi.

Setidaknya ada enam langkah yang bisa diambil Gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Pertama, mencabut Peraturan Gubernur No.146 tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kedua, mencabut Peraturan Gubernur No.206 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No.137 Tahun 2017 yang mengatur Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan G. Ketiga, tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi.

Keempat, menarik kembali Rancangan Peraturan RZWP3K DKI Jakarta, untuk dilakukan review, yang antara lain menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta.

Kelima, melakukan kajian komprehensif hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan melakukan kajian komprehensif tentang dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah terlanjur dibangun (Pulau C, D dan G) dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik. Keenam, pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta.

Dengan ngebutnya pemerintah pusat merevisi Perpres 54/2008 menjadi Perpres 54/2018, dikhawatirkan hal ini akan melemahkan posisi Gubernur Anies. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak lagi memiliki kewenangan mengatur reklamasi Teluk Jakarta seperti yang pernah dilakukan pendahulunya Ahok. Adapun revisi Raperda yang dilakukan Pemprov DKI nantinya, tidak akan mempengaruhi Perpres.

Sementara pemerintah beralasan revisi aturan ini akan menekankan keterpaduan rencana hulu, tengah, hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Wilayah hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, tengah sebagai kawasan penyangga dan resapan air, hilir sebagai kawasan budidaya, sementara pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan budidaya.

Dengan revisi tata ruang diharap dapat menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Jabodetabekpunjur, kawasan yang terintegritas, nyaman dihuni, menjadi counter magnet ekonomi dan investasi nasional yang bertaraf internasional, namun memiliki keberlanjutan lingkungan di masa mendatang.[]

 

 

1 KOMENTAR

  1. kalau mau diteruskan ganti konsepnya bang jangan ngurug laut tapi BIKIN KOTA DI ATAS LAUT LENGKAP DENGAN TAMAN-TAMAN LAUTNYA …………….

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here