Reklamasi, Game is Over

0
389
Rencana pembangunan kawasan reklamasi pantai utara Jakarta benar-benar terhenti sama sekali sejak ditariknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi.

Nusantara.news, Jakarta – Cita-cita sembilan naga membangun reklamasi pantai utara Jakarta pupus sudah. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menolak di awal-awal kampanye dan ketika dilantik, kini giliran ia menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi.

Penarikan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari Program Legislatif Daerah (Prolegda) DPRD DKI Jakarta dilakukan Anies sejak 22 November 2017 silam. Raperda itu diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada masa jaya-jayanya.

Raperda reklamasi merupakan pembahasan reklamasi yang paling alot. Sebelum ditarik, dua raperda yakni Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) dihentikan pembahasannya.

Dengan demikian pembahasan Raperda Reklamasi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan sama sekali. Reklamasi benar-benar game over.

Cerita persekongkolan

Dibalik penghentian pembahasan Raperda Reklamasi ternyata banyak cerita persekongkolan. Persekongkolan besarnya, para konglomerat yang masuk dalam sembilan naga membiayai Ahok dalam Pilkada 2017 silam, sementara Ahok akan memberikan konsesi garapan pembangunan pulau di kawasan reklamasi tersebut.

Tapi sebelum semua berjalan dengan mulus, ternyata pat gulipat itu tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah memperkarakan CEO PT Agung Podomoro Land Tbk. Ariesman Widjaja, kasusnya telah dovonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ariesman divonis 4 tahun penjara dengan tuduhan suap.

Ariesman dalam persidangan mengaku bahwa dirinya telah menggelontorkan dana awalnya Rp400 miliar ke Pemprov DKI dimasa Gubernur Ahok. Namun dalam sidang lanjutan terungkap jumlah itu ternyata membengkak menjadi Rp1,6 triliun.

Ariesman dalam upayanya menyuap DPRD DKI lewat anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi dan asisten pribadinya Trinanda Prihantoro turut serta menerima vonis serupa.

Selain Ariesman, KPK juga pernah memproses secara maraton bos dari Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan dan konsultan politik Ahok, Sunny Tanuwidjaja. Bahkan KPK telah mencekal keduanya, namun entah mengapa belakangan keduanya dibebaskan. Karenanya KPK dikritik telah melakukan praktik tebang pilih dalam penegakkan hukum.

Selain nama-nama di atas, ada nama pimpinan DPRD DKI lainnya seperti Muhammad Taufik, Prasetio, yang kabarnya diperdengarkan percakapannya di sidang Tipikor. Namun sampai kini keduanya masih aman damai. Termasuk sejumlah anggota DPRD yang ditengarai menerima aliran dana dalam proses pembahasan Raperda Reklamasi.

Termasuk di antaranya Bestari Barus yang dikabarkan menerima mobil Alphard putih dari Sanusi. Namun ia mengembalikan Alphard tersebut setelah sebulan menginap di rumahnya. Setelah itu Bestari mengembalikan Alphard tersebut pada saat kasus reklamasi mencuat.

Cerita lain soal mark down harga lahan di kepulauan reklamasi yang ditulis sebesar Rp3 juta per meter persegi, ternyata lahan di daerah sekitar reklamasi rerata sudah mencapai Rp10 juta hingga Rp12 juta per meter persegi. Tujuannya, kelebihan mark down harga ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang terlibat dalam pembahasan Raperda Reklamasi.

Pendek kata, kasus reklamasi pantura Jakarta benar-benar kasus persekongkolan jahat. Anehnya menjelang pelantikan Anies-Sandi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seperti membela para pengembang dan bertekad melanjutkan reklamasi.

Bahkan kabarnya Luhut bertemu dengan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno untuk memastikan bahwa reklamasi akan dilanjutkan, sambil menakut-nakuti kalau reklamasi dihentikan maka investor akan lari. Namun Sandi tak bergeming, ia tetap pada pendirian janji kampanyenya, bahwa reklamai harus dihentikan.

Game over

Lepas dari cerita reklamasi yang gegap gempita dan menimbulkan kegaduhan publik, Gubernur Anies menjelaskan pencabutan Raperda Reklamasi dilakukan karena saat ini tengah dilakukan pengkajian kembali terhadap Raperda itu. Anies menilai raperda tetsebut sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

“Kita akan kaji lagi karena situasi hari ini itu berbeda dengan situasi masa lalu. Kita ingin membangun kawasan pantai Jakarta berdasarkan kondisi Jakarta sekarang dan ke depan,” kata Anies di Balaikota beberapa hari lalu.

Ia menyatakan kajian nantinya dilakukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) bidang Pengelolaan Pesisir Jakarta. Anies beralasan melalui kajian ulang, materi yang akan dijadikan perda dapat berlaku untuk masa akan datang.

“Dari sana kita memiliki rancangan yang lebih matang untuk dijadikan sebagai Perda. Karena itu penarikan ini bukan soal presentase sama sekali, penarikan ini justru kita mau me-review secara keseluruhan. Baru dari sana kita atur lewat perda supaya perda yang dihasilkan bukan sekedar mengatur yang sekarang ada tapi justru mengatur ke masa depan,” jelasnya.

Anies menolak penarikan raperda tersebut terkait dengan kontribusi tambahan 15% yang pernah diusulkan gubernur terdahulu. Meski demikian Anies tidak mau merinci revisi Raperda yang ditarik itu.

Sebelumnya Ariesman keberatan dengan ketentuan kontribusi tambahan 15 persen dalam Raperda RTRKS Pantura yang diajukan Ahok. Atas kasus tersebut keduanya sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pembahasan dua raperda sempat kembali didorong oleh Gubernur Djarot Saiful Hidayat setelah pemerintah pusat mencabut moratorium proyek reklamasi. Djarot saat itu menyatakan kontribusi 15% harus menjadi pasal dalam RTRKS Pantura. Namun seiring pergantian kepemimpinan DKI Jakarta, raperda yang mengatur nilai kontribusi tambahan bagi pengembang ditarik Anies

Kemarin Anies menerima tamu istimewa, yakni sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam kesempatan itu para alumni memaparkan hasil kajiannya tentang bahaya reklamasi pantai utara Jakarta. Karenanya alumni ITB merekomendasikan Anies untuk menghentikan reklamasi sama sekali, dan tampaknya Anies menyepakati.

Hanya saja Wagub Sandi sepertinya memiliki persepsi yang berbeda. Sandi pernah mengatakan dalam proses reklamasi itu prosedurnya keliru, Perda, Pergub, PP bahkan UU banyak yang ditabrak. Ke depan, kalau reklamasi harus diteruskan maka harus sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan demikian, sorry to say, reklamasi game over.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here