Reklamasi Pulau C dan D Sudah Terbit Sertifikat HGB?

0
292
Bocornya sertifikat Blok D telah menjadi viral di media sosial. Lepas apakah benar atau tidak, ada pelanggaran terhadap Peraturan Kepala BPN No. 12/2013, bahwa maksimum satu sertifikat HGB hanya 20.000 meter persegi. Dalam sertifikah HGB milik PT Kapuk Naga Indah itu tertera 3,12 juta meter persegi. Namun Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengaku belum menerima sertifikat tersebut.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi beberapa hari lalu membagikan sebanyak 7.500 sertifikat bidang tanah kepada warga Jakarta dan sekitarnya. Jokowi juga membagikan sertifikat untuk pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya adalah sertifikat dua pulau reklamasi  yaitu Pulau C dan D.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau reklamasi itu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kepada pengembang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB),” kata Sofyan.

Bila proses reklamasi sudah tuntas, maka hak pengelolaan akan diberikan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun Sofyan tak mengetahui secara persis berapa luas lahan yang tersertifikasi dari dua pulau reklamasi itu.

Beberapa hari lalu sempat beredar luas karena diviralkan oleh para netizen soal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau 2A (Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah). Sementara kepada Pemprov DKI Jakarta diberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) digambarkan dalam foto viral tersebut memberikan HGB seluas 3,12 juta meter persegi untuk PT Kapuk Naga Indah dalam satu berkas saja.

Padahal menurut Peraturan Kepala BPN No. 12/2013 disebutkan, HGB yang dapat diberikan maksimum hanya 20.000 meter persegi saja. Seluruh Pulau D dalam berkas viral itu diserahkan kepada PT Kapuknaga Indah seluas 3,12 meter persegi.

Tertulis sertifikat bernomor 6226 itu dikeluarkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dengan nomor 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09.05/2017.

Selain menyertifikasi Pulau C dan D, pemerintah juga mengeluarkan sertifikat untuk lahan Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) dan Pulomas. Taman BMW direncanakan akan dibangun stadion sepak bola. Sedangkan untuk aset lainnya, seperti lahan di Monumen Nasional tengah diupayakan untuk disertifikasi. Sofyan menilai masih ada aset pemerintah yang belum tersertifikasi diperkirakan karena kurang terurus.

Menteri Sofyan menambahkan total ada 1.544.941 bidang tanah di Jakarta yang menjadi target sertifikasi pemerintah. Dari jumlah itu baru 80,98% tanah yang sudah tersertifikasi. “Tahun depan kami targetkan sertifikasi di Jakarta bisa selesai,” kata Sofjan.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus membantah adanya sertifikat itu. “Yang saya tahu Pak Presiden menyerahkan sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI. Belum, belum ada itu HGB buat Pulau D.”

Dalam sertifikat itu juga tertulis, hak guna diperuntukan untuk luas wilayah sebesar 3,12 juta hektare. Surat itu ditandatangani pada Kamis, 24 Agustus 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Kasten Situmorang.

Achmad mengatakan PT Kapuk Naga Indah, pengembang yang menggarap reklamasi di Teluk Jakarta, belum mendapatkan HGB untuk Pulau D. “Masih proses pengajuan, jadi belum terbit (sertifikat) HGB-nya,” kata dia.

Menurut Achmad, PT Kapuk Naga Indah, baru mendapatkan sertifikat HPL. “Memang mereka dalam proses mendapat usulan HGB.”

Achmad menjelaskan sertifikat yang dibagikan Presiden Joko Widodo pekan lalu merupakan sertifikat HPL. Sertifikat itu diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN, untuk pengelolaan Pulau C dan Pulau D atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Pulau C dan D, kata Achmad, PT Kapuk Naga Indah masih harus melengkapi beberapa persyaratan. “Harus ngurus perizinan dulu ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”  PT Kapuk Naga juga harus memenuhi beberapa kewajiban.

Sementara Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat mengaku belum mengetahui terbitnya sertifikat tersebut. Ia sendiri mengaku menerima sertifikat HGB atas Pulau D itu.

Nggak, HGB masih belum tahu saya, saya belum tahu. Yang saya tahu HPL (hak pengelolaan lahan), HPL ke kita atas nama kita, tapi HGB masih belum saya terima,” kata Djarot di Balai Kota.

Pelajari dulu

Lepas dari benar tidaknya HGB seluas 3,12 juta meter persegi untuk PT Kapuk Naga Indah, yang jelas pemberian sertifikat itu terkesan memaksakan kehendak. Sebab dalam pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno dengan tegas menolak adanya reklamasi karena merusak lingkungan.

Namun demikian Ketua Tim Sinkronisasi untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Sudirman Said, menyebut akan menampung semua masukan bagi pemerintahan Anies-Sandi ketika sudah dilantik nanti, termasuk kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta.

“Setelah Pak Anies dan Pak Sandi dilantik, pasti akan mempelajari semua aspek dan pasti juga akan mendengar dari Pak Gubernur Djarot bahkan pasti akan mendengar juga dari presiden karena soal reklamasi kan kelihatannya berkaitan dengan pemerintah pusat,” kata Sudirman Said.

Menurutnya, Anies dan Sandi dipastikan membuka diri terhadap semua masukan dan pandangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan reklamasi.

Sampai saat ini, Tim Sinkronisasi juga masih bekerja meramu semua masukan dari masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta untuk dijadikan draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebelumnya, baik Anies maupun Sandi menyatakan tetap berpegang teguh dengan sikap awal mereka yaitu menolak reklamasi di pantai utara Jakarta. Bahkan, Sandi sempat menyampaikan akan segera mengaudit hasil kajian amdal pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibuat.

Audit akan dilakukan sesegera mungkin setelah dia dan Anies dilantik secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan terhadap keduanya dijadwalkan pada Oktober 2017 mendatang.

Kepanikan politik

Pemaksaan kehendak dalam penerbitan HGB PT Kapuk Naga Indah secara politik seolah memberi beberapa penjelasan. Pertama, ada deal sangat besar antara pengembang dengan pemerintah masa lalu. Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional Amien Rais bahkan menantang Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan data soal ini.

“Ada pejabat menerima aliran dana Rp10 triliun dalam kasus ini,” kata Amien Rais.

Kedua, sebaiknya, Pemerintah Jokowi maupun Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat menyerahkan seluruh proses sertifikasi PT Kapuk Naga Indah kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih, yakni Anies-Sandi. Lepas apakah nantinya akan dihentikan atau ditolak, etikanya memang kedua orang itu-lah yang berwenang.

Ketiga, bahkan diduga pihak Luhut berupaya keras melobi Sandiaga Uno dalam suatu percakapan serius di Hotel Darmawangsa beberapa hari lalu. Untung saja Sandi menolak keras argumentasi Luhut yang mengatakan kalau sampai reklamasi dihentikan akan membuat marah investor.

Bagi Sandi yang tidak tahu menahu soal peran dan sumbangsih investor besar dimaksud, enteng saja untuk ditolak. Mungkin kengototan Luhut untuk menggolkan reklamasi pulau C dan D justru memberi kesan investor itu telah memberikan utang budi sehingga sulit baginya menolak atau menghentikan proyek reklamasi.

Ketiga, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan didukung Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pada 2016 sepakat melakukan moratorium pembangunan reklamasi di semua pulau. Selain karena tak berizin lengkap, juga sangat merusak lingkungan.

Akibat moratorium tersebut kita tahu kemudian Rizal Ramli di-reshuffle dan posisinya digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dari sini saja terlihat sekali bahwa gestur pemerintah terhadap pengembang PT Kapuk Naga Indah adalah gestur orang yang punya utang budi.

Bagaimana jadinya ketika Anies-Sandi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Oktober 2017 nanti. Apakah akan melanjutkan atau menghentikan pembangunan di pulau reklamasi tersebut. Melihat pernyataannya selama ini, reklamasi ini akan menjadi sumber ketegangan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dimasa-masa mendatang.

Tinggal sebaiknya semua pihak menyadari legal standing masing-masing, sehingga dengan itu para pihak bisa bersikap dan mengambil keputusan. Bukan memaksakan kehendak lantaran rasa tidak enak kepada para pengembang.

Khusus para penembang, kalau mereka melaksanakan prosedur dengan benar, tidak mem-by-pass atau memaksakan kehendak, maka akan baik-baik saja. Kalau mereka bereaksi negatif atas apa yang terjadi, maka hal itu indikasi yanh memperkuat ada sesuatu di balik kengototan para pengembang dan para sekondannya di pemerintahan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here