Reklamasi Pantai Utara Jakarta (4)

Reklamasi Pulau G, Amdal Berbuntut Isu Suap Nelayan

0
567
Nelayan Muara Angke berdemo di Pulau G, di Jakarta Utara, April 2016. (Foto: The Jakarta Post)

Nusantara.news, – Nelayan memenangkan gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) mengenai izin reklamasi pulau G pada 31 Mei 2016 terhadap PT. Muara Wisesa Samudera yang memperoleh izin Pemprov DKI sebagai pengelola pulau G. Berdasarkan pertimbangan, reklamasi tidak memiliki aspek kepentingan rakyat, selain itu reklamasi berdampak buruk bagi ekosistem laut dan amdal tidak melibatkan nelayan.

Saat ini atas keputusan Pemerintah, amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) dikaji ulang sesuai kebijakan Pemerintah. Namun merebak kabar bahwa PT. Agung Podomoro Land sebagai pengelola pulau G ‘menyuap’ nelayan untuk memuluskan agar proyek reklamasi lolos dari segi amdalnya. Hal ini terungkap ketika ketua Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke menyatakan bahwa 13 orang yang mengatasnamakan nelayan mendapat uang, masing-masing sebesar Rp100 juta.

Lebih lanjut, pengembang juga menyuap RT/RW di Kelurahan Muara Angke sebesar Rp160 juta, untuk memperoleh 12 ribu dukungan warga atas kelanjutan reklamasi pulau G.

Target utamanya, masyarakat diminta mendukung reklamasi pulau G dan nelayan dibujuk mencabut gugatannya pada PTUN. Diungkapkan juga bahwa tempat transaksi di Hotel Sanno Jakarta Utara pada Oktober 2016. Hal ini dibenarkan oleh ketua RT.03/RW.20 Muara Angke, nelayan memperoleh Rp20 juta – Rp100 juta per orang. Namun CEO Agung Podomoro Land dan Project Director PT. Muara Wisesa Samudera, Halim Kumala membantah pernyataan tersebut.

Jika ini terjadi tentu tidak ada jeranya bagi pengembang reklamasi, padahal kita tahu bahwa Presdir PT. Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sudah divonis 7 tahun penjara karena terbukti menyuap Mohammad Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI dari Partai Gerindra).

Temuan KPK barter untuk proyek reklamasi

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut bahwa pemberian izin reklamasi dengan kewajiban pengembang membangun banyak proyek publik sebagai “barter”. Hal ini terungkap dalam sidang Ariesman Widjaja bahwa ada 13 proyek dianggap sebagai pengurang kontribusi tambahan yang diminta Pemprov ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Padahal aturan tambahan batal ketika Mohammad Sanusi ditangkap.

Basuki Tjahaja Purnama sesuai karakternya, marah ketika keputusannya tentang barter izin dengan komitmen proyek disebut sebagai ‘barter’ karena dia tidak mendapat apapun dari proyek tersebut. Proyek dimaksud padahal menjadi pengurang distribusi tambahan yang harus dibayar pengembang karena belum ada dasar hukumnya. Sayangnya, pernyataan KPK hilang ditelan angin.

Dengan luas 161 hektare pulau G yang dibangun oleh Podomoro Group, diperlukan investasi senilai Rp 3,3 triliun (tentu bisa berubah karena penundaan), dengan asumsi NJOP sebesar Rp 25 juta per meter persegi. Salah satu proyek yang terungkap dari 13 proyek adalah biaya pembebasan Kalijodo senilai Rp 5 miliar untuk biaya 5 ribu personil gabungan Polri, Satpol PP, dan TNI untuk menggusur wilayah tersebut. Memo permintaan Ahok itu terungkap di sidang Ariesman Widjaja.

Pada kasus Trinanda Prihantoro, Staf Podomoro yang bertindak sebagai penyuap, menyeret putra sang taipan Aguan, Richard Halim Kusuma yang juga sebagai direktur Agung Sedayu Group. Akibat pemeriksaan dan menjadi saksi, Richard Halim Kusuma bersama Sunny Tanuwidjaja, dan Aguan sempat dicekal, namun kembali dilepas oleh Dirjen Imigrasi, Irjen. Ronny Sompie.

Reklamasi hanya untuk Giant Sea Wall atau Infrastruktur

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhir September 2015 mengkaji Moratorium Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan mulai mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi. Dengan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa reklamasi bukan domain hukum Pemprov DKI Jakarta, melainkan domain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reklamasi dimungkinkan hanya untuk pelabuhan, bandara, PLN, migas, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak. Proyek reklamasi akhirnya ditunda dengan perbaikan amdal, dan dikontrol penuh oleh Pemerintah.

Kekhawatiran berbagai kalangan berdasarkan pada pengalaman Pantai Indah Kapuk, Ciputra yang membuat banjir jalan tol bandara (Jl. Prof. Sedyatmo). Keragaman hayati berupa burung-burung yang habitatnya di pantai utara Jakarta, serta kelestarian hutan mangrove warisan Belanda yang menjadi Giant Sea Wall alami, menjadi hilang dan berekses ke daratan di luar reklamasi. Belum lagi masalah berkurangnya ketersediaan air bersih akibat penetrasi air laut ke daratan, pendangkalan mulai dari 13 muara sampai ke Teluk Jakarta.

Jelas sekali terungkap di sidang gugatan nelayan di PTUN bahwa pengembang reklamasi mengabaikan UU Pokok Agraria, UU Perikanan, UU Penataan Ruang, serta UU Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terkesan pemerintah melindungi pengembangan dengan alasan pembangunan Giant Sea Wall.

Hal tersebut di atas menguatkan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim kala itu untuk menghentikan sementara proyek reklamasi. Namun hal ini juga yang mengakibatkan dia “dicopot” dari jabatannya. ‘Sang bos’ atasannya malah memintanya untuk mengundurkan diri karena menganggap bahwa UU adalah buatan manusia, sehingga bisa diubah.

Rizal Ramli yang dikenal dengan jurus “kepret”, dan andalan Joko Widodo untuk membatasi “gerak” Jusuf Kalla, justru “dibuang” ketika berhadapan dengan Ahok dan taipan reklamasi.

Dukungan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Presiden Joko Widodo agar regulasi menyesuaikan diri, menjadi perhatian besar bagi kita semua bahwa reklamasi berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Dikuatkan lagi dengan iklan grup Podomoro tentang properti di lahan reklamasi. Hal ini sejalan dengan isu KTP palsu warga Cina yang menyelundup dengan kebijakan bebas visa.

Isu proyek reklamasi kembali mencuat ketika ada berita pemogokan nelayan dan pengurus RT di Muara Angke. Hanya Menteri Susi Pudjiastuti yang berpihak pada regulasi, dan jelas pembelaannya terhadap rakyat Indonesia. Ucapan tentang “masa pantai utara Jakarta yang panjangnya 25,5 kilometer tidak ada 1 meter pun untuk rakyat Indonesia”, menjadi viral.

Dikuatkan oleh twitter Karni Ilyas, “Nelayan yang biasanya bisa memperoleh Rp300.000 -Rp400.000 per hari, kini hanya bisa mendapat Rp100.000 per hari. Sungguh malang menjadi nelayan di Indonesia, dengan peraturan terbatas harus mengais rezeki di laut penuh lumpur dan berwarna kuning.”

Namun apa hendak dikata, Pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal atas nama pembangunan yang jika diwujudkan akan membuka lowongan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Langkah ini jelas kurang bijak karena rakyat juga harus diurus Negara, bukan hanya pembangunan, karena nyatanya ketimpangan sosial makin terbuka, indeks gini 0,40 dan 1% rakyat Indonesia (mayoritas Cina) memiliki 51% aset strategis, dan 10% lagi menguasai 77% aset. Itulah efek pembangunan dan digenjotnya pertumbuhan.

Harus dipertanyakan angka pengangguran dan nasib orang miskin di Jakarta yang digusur, dan diharapkan kembali ke kampung halamannya. Secara statistik angka kemiskinan membaik, tapi terasa semu di hati rakyat Jakarta karena Pemerintah membangun dengan kezaliman, dan kesejahteraan sosial hanya untuk orang kaya saja. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here