Reklamasi Surabaya Paling Parah dengan Modus Hutan Mangrove

0
366
Kawasan hutan mangrove di pesisir Surabaya kerap menjadi santapan para pengembang properti. Sekitar 70 persen kawasan mangrove Pamurbaya telah dikuasai investor.

Nusantara.news, Surabaya – Surabaya akan mempunyai Kebun Raya Mangrove seluas 200 hektare di lokasi Rungkut dan Gunung Anyar. Selain untuk kebutuhan penelitian beragam jenis mangrove, kebun raya nantinya akan dibangun jembatan bambu yang bisa jadi yang terpanjang serta menjadi jalur pejalan kaki mengeliling bozem dan kawasan mangrove.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan luasan kebun raya nantinya akan mencapai 200 hektar yang akan dicapai secara bertahap. Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini berharap proyek Kebun Raya Mangrove 200 hektar masuk dalam proyek 2018 dan bisa selesai tahun ini.

Untuk pembangunan ini, nantinya Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan Yayasan Kebun Raya dan Kementerian PU Perumahan Rakyat. Oleh karena itu tahun ini Pemkot hendak memulai untuk pembebasan lahan milik warga yang sudah ada di wilayah perencanaan pembangunan kebun raya.

Namun proses pembebasan ini diperkirakan akan memakan waktu dan akan menimbulkan konflik horizontal. Bagaimana tidak, selama ini kawasan tepi pantai yang kerap digunakan untuk lahan mangrove atau hutan bakau justru aksi tipu-tipu dan kedok bagi konglomerat hitam untuk melegalkan pembangunan reklamasi. Maklum, saat ini hampir semua lahan di perkotaan sudah habis. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan revitalisasi dan reklamasi, begitu istilahnya.

Banyak kasus yang terjadi. Seperti yang terjadi di Pulau Bali sekitar pertengahan tahun 2012. Saat itu Tanjung Benoa, salah satu kawasan di Pulau Bali dicanangkan megaproyek dalam upaya merevitalisasi kawasan tersebut oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI). Upaya revitalisasi kawasan diawali dengan usaha reklamasi dimulai dari perluasan Pulau Pudut, sebuah pulau kecil di dekat Tanjung Benoa.

Alasan revitalisasi di perairan Teluk Benoa ini, bahwa wilayah pemukiman di Bali mulai menyempit seiring berkembangnya pembangunan. Lahan pertanian juga mulai terhimpit. Akhirnya dalam upaya merevitalisasi kawasan tersebut diputuskan reklamasi sebagai usaha yang tepat untuk memperbesar lahan terutama untuk sektor pariwisata sebagai potensi utama wilayah tersebut. Padahal di kawasan tersebut terdapat habitat dan ekosistem mangrove Teluk Benoa yang berperan penting dalam menjaga kestabilitasan produktivitas dan ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang juga merupakan daerah asuhan (nursery ground), pemijahan (spawning ground) dan tempat mencari makan bagi ikan (feeding ground) beberapa jenis biota perairan.

Banyak akademisi, pagiat lingkungan, hingga seniman gencar melakukan perlawanan. Namun mereka tak berkutik setelah pada 26 Desember 2012 Gubernur Bali menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Gubernur Bali melalui SK tersebut memberikan hak pemanfaatan wilayah kepada PT TWBI seluas 838 hektar. Dalam hal ini Gubernur menyetujui rancangan upaya revitalisasi dan bersama PT. TWBI akan melakukan upaya menggiatkan kembali potensi wilayah perairan Teluk Benoa yang dalam argumen mereka perlu untuk disegarkan melalui tindakan reklamasi.

Saat SBY memerintah, dia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang menghapus kawasan Teluk Benoa dari daftar kawasan konservasi (Zona L3) pada pasal 55 ayat 5 huruf b. Selanjutnya muncul beberapa pasal baru seperti pasal 63A yang menyatakan Teluk Benoa sebagai zona penyangga (Zona P) dan pasal 101A yang berisi arahan peraturan zonasi untuk zona P. Pada pasal 101A huruf d point 6 menyatakan pada kawasan Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan upaya reklamasi paling luas 700 hektar. Dari perubahan tersebut terlihat upaya pemerintah meloloskan megaproyek milik PT TWBI.

Di Manado juga terjadi hal serupa. Sebagai salah satu kota dengan keindahan garis pantai yang membentang sepanjang 18 Km dari bagian selatan ke utara, kini kondisinya telah berubah 180 derajat. Sejak proyek reklamasi merambah, garis pantai mulai hilang karena disulap menjadi perhotelan dan pusat perbelanjaan. Salah satu dampak reklamasi itu adalah hilangnya hutan mangrove yang menjadi penyeimbang ekosistem darat dan laut tersebut.

Sejak 1998, Kota Manado telah mereklamasi areal pesisirnya untuk ekspansi properti melalui sembilan izin dan luasan mencapai 700 hektare yang memukul mundur nelayan tradisional dari sumber nafkahnya.

Reklamasi tahap pertama telah melumat pesisir pantai di tiga kecamatan, yaitu Wenang, Sario dan Malalayang. Ribuan nelayan dipaksa berada dalam dilema, antara tetap berjuang dalam himpitan reklamasi atau memilih berganti profesi.

Reklamasi demi reklamasi pun tak terbendung. Mulai dari Kecamatan Singkil, Tuminting, dan Bunaken. Proyek yang disebut Boulevard II membuat enam dari 12 kecamatan di Manado telah direklamasi. Dan, entah sudah berapa banyak hutan mangrove yang dibabat.

Jika menyusuri garis pantai dari arah selatan Manado, yang berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, hingga ke utara dengan Kabupaten Minahasa Utara, nyaris tidak ditemukan lagi hutan mangrove. Luas hutan mangrove yang tersisa di Kelurahan Tongkaina, termasuk di Bawoho, tinggal 84 hektare. Artinya jika mangrove yang tersisa di Manado hanya di Tongkaina, kini Manado daratan (tidak termasuk Manado kepulauan seperti Pulau Bunaken dan Manado Tua) hanya punya 84 hektare mangrove,

Properti Bertebaran Pantai Timur Surabaya

Di Surabaya, proyek reklamasi secara besar-besaran di kawasan Pantai Timur dan Utara Surabaya sudah dilakukan sejak tahun 2010. Di kawasan pantai itu sudah ada sekitar 600 hektare lahan yang dibuat petak-petak. Petak-petak lahan hasil reklamasi itu diuruk untuk dijadikan kawasan perumahan, vila, apartemen, serta mal. Bahkan sebagian sudah mulai dibangun perumahan, termasuk apartemen East Coast Recidence pun sudah ada.

Semakin bergeser tahun, reklamasi di kawasan Pantai Utara Surabaya akan semakin massif. Ini tentu akan semakin membahayakan. Paling tidak ada tiga pengembang yang melakukan reklamasi di kawasan pantai tersebut. Di antaranya PT Pakuwon Jati, PT Grating Jaya, dan lainnya. Di antara ketiga pengembang ini,  hanya PT Pakuwon Jati saja yang dinyatakan memiliki legalitas hukum.

Kendati memiliki ijin, namun reklamasi PT Pakuwon Jati telah telah menggerogoti lahan di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Hutan mengrove Pamurbaya yang terbentang di wilayah pesisir empat kecamatan, yakni Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar. Lahan reklamasi yang menjadi kawasan konservasi atau kawasan lindung (tanaman mangrove), akibat kebijakan Pemkot Surabaya telah dirusak oleh Pakuwon City dengan proyek reklamasi di Pamurbaya. Bahkan reklamasi pantai itu kontradiktif di mata masyarakat dan sangat merugikan. Lahan konservasi wilayah Surabaya pun mulai terkikis habis. Sehingga program Pemkot melindungi lahan untuk nafas kota, tidak sesuai kenyataan alias gagal total.

Fakta di lapangan menyebutkan, para pengusaha properti kini banyak yang memanfaatkan kawasan Pamurbaya dengan membeli lahan oloran dari nelayan setempat. Seperti kawasan Sukolilo-Keputih ke Timur, hingga berdirinya kompleks perumahan mewah dan apartemen di sana. Ya, para pengembang tetap rajin merayu warga agar menjual tanah dan tambak warga. Hasilnya, menurut, penelitian Kelompok Tani Mangrove Wonorejo, di Kecamatan Wonorejo saja, sudah 95 persen tambak dimiliki oleh perusahaan pengembang.

Pihak-pihak pengembang tersebutlah yang selama ini selalu mencari celah untuk melakukan penetrasi di kawasan lindung hutan mangrove Pamurbaya. Meski telah beberapa kali mendapati kasus-kasus perambahan hutan mangrove, Pemkot Surabaya belum juga bertindak tegas.

PT Pakuwon Jati dengan proyek Pakuwon City dianggap paling nakal dengan berbagai upaya berhasil mendapatkan 400 hektare untuk proyeknya. Reklamasi di Surabaya yang paling parah terdapat di daerah Laguna (Pakuwon City) dan dampaknya berimbas bagi penghuni daerah pesisir (baik manusia dan biota laut).

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mencatat, dampak reklamasi ancaman banjir rob dan abrasi. Belum lagi, hilangnya biota laut yang bisa menjaga ekosistem. Bahkan, hilangnya biota itu akan berdampak pada penghasilan nelayan warga di kawasan Pamurbaya. Padahal, mereka menggantungkan hidupnya pada ikan-ikan yang berkembang di sana. Sekarang reklamasi serupa juga sedang berlangsung. Dan nantinya akan muncul perumahan-perumahan lain di kawasan pesisir Surabaya.

Setiap tahun warga Surabaya harus menerima banjir karena keadaan pantai yang rusak, belum lagi banjir sewaktu musim hujan. Pemerintah bukannya mencegah melainkan menjadi kaki tangan pengrusakan ekosistem.

Data yang diperoleh dari Tim Konsorsium Rumah Mangrove Pamurbaya, saat ini kawasan mangrove Pamurbaya sekitar 70% telah dikuasai investor atau pengembang. Lahan mangrove awalnya dikuasai masyarakat, tapi kini sudah beralih ke tangan investor karena telah terjadi pembebasan lahan. Sejumlah investor yang menguasai lahan Pamurbaya, di antaranya PT Dharmaland, PT SAC Nusantara dan PT Pakuwon. Manurut informasi, PT Dharmaland dan PT Pakuwon mendapat ijin penguasaan lahan 314 hektar, sementara PT SAC Nusantara 28 hektar.

Padahal ada peraturan undang-undang nomor 5 tahun 1990 yang memuat konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya. Dengan melihat UU ini akan mengetahui daerah-daerah yang memang harus menjadi pusat konservasi. Namun pada kenyataannya, semua dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembang. Sementara rakyat harus menanggung risikonya.

Pribumi Dilarang Reklamasi

Jika kini Pemerintah Kota Surabaya akan membangun 200 hektare kawasan hutan mangrove, ada kekhawatiran dari warga bahwa lokasi itu sebenarnya disediakan untuk pengembang untuk melakukan reklamasi.

Wajar saja warga khawatir. Sebab dampak dari reklamasi untuk kawasan perumahan elit tersebut akan mengancam seluruh warga Kota Pahlawan. Warga akan terancam kesulitan air bersih. Banjir pun bisa mengancam warga setiap saat, sebagaimana di Jakarta.

Saat Nusantara.News mendatangi kawasan Pantai Ria Kenjeran, beberapa warga tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya akan adanya proyek reklamasi. Ada warga yang mengeluh tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, saat ini tengah ada penggarapan proyek reklamasi di sebelah selatan Pantai Kenjeran.

Darmaji, warga Kenjeran mengeluhkan masalah pengurukan laut untuk kegiatan komersil. Dia menceritakan, dulunya Kenjeran sangat kecil. Setiap melihat pantai, yang ada hanya hamparan laut. Tapi kini keadaan sudah berganti. Semua orang mulai mencari lahannya di pantai. Tidak hanya swasta tapi juga pemerintah berbuat tidak baik pada wilayah laut.

“Dulu Pantai Kenjeran hanya sebatas pandang, tap saat ini sudah jauh menjorok ke laut. Ini hasil reklamasi. Semua pantai diuruk untuk memperluas wilayahnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini luasan yang menjorok ke laut sudah mencapai 100 hektar. Ini hanya untuk Pantai Ria saja. Belum termasuk reklamasi untuk perumahan dan lain-lain. Kondisi ini membuat banyak warga khususnya di kampung-kampung nelayan yang protes.

Karena warga kampung nelayan tak bisa protes dan setiap protes selalu kalah, maka mereka ikutan membangun petak-petak dengan menguruk laut. Namun mereka dilarang. Setiap petak yang dibangun warga selalu ditertibkan pihak kecamatan dan kelurahan. Padahal bangunannya hanya 10 meter saja yang menjorok ke laut.

Sebagai orang pribumi, Darmaji sebenarnya merasa keberatan dengan reklamasi. Tapi ketika warga melakukan reklamasi hanya seluas 10 meter saja untuk ditempati, mereka malah diusir. Sementara mereka yang melakukan reklamasi hingga berhektar-hektar justru dibiarkan dan dilindungi.

“Ada ketidakadilan. Kami melakukan reklamasi karena tidak bisa protes. Kami cuma ikut saja dan untuk bertahan hidup. Tapi, kami dilarang. Jujur, sebagai orang pribumi yang lahir di sini, kami selalu dikoyak-koyak. Kalau memang tidak boleh melakukan reklamasi, seharusnya juga berlaku pada semua,” sindir Darmaji.

Dikatakan Darmaji, kalau memang ada rencana reklamasi lanjutan, dan belum dilakukan, maka pihaknya meminta supaya distop. Sebab dikhawatirkan reklama berkepanjangan di pantai Timur dan Utara Surabaya sudah merusak ekosistem.

Begitu pula dengan adanya hutan mangrove yang sebentar lagi digarap, Darmaji berharap agar hutan itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, bukan sebagai kedok untuk reklamasi.

Pada dasarnya hutan mangrove dibuat memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya Intrusi Air laut ke daratan. Selain itu juga mencegah terjadinya pengikisan permukaan tanah oleh aliran air (erosi) dan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut (abrasi). Hanya saja ini semua hanyalah retorika untuk mempermudah pengembang masuk.

Eufemisme yang diterapkan pemerintah Orde Baru memang terbukti sukses meredam minimnya gejolak di masyarakat. Dalam hal reklamasi dan revitalisasi, taktik eufemisme bukan tak mungkin sedang diterapkan. Bagaimana tidak? Ketika wacana reklamasi ditentang keras, dilontarkanlah rencana revitalisasi yang memberi kesan memberdayakan dan lebih sedikit kesan merusak, terlebih terdengar menguntungkan secara ekonomi. Hutan mangrove menjadi alasan utamanya. Pada akhirnya revitalisasi dan reklamasi dengan menguruk hutan mangrove tetap dilakukan. Itu dilakukan saat rakyat sudah lupa.

Mereka dengan licik menggunakan tangan-tangan penguasa untuk memenuhi syahwatnya. Pasalnya, para pengembang ini tidak mau dibenturkan dengan rakyat. Maka digunakanlah alat penguasa dengan isu penanaman hutan mangrove di bibir pantai. Apalagi, dalam pembangunannya mereka melibatkan Kementerian PU Perumahan Rakyat untuk melakukan pembebasan lahan milik warga. Dapat ditangkap indikasi proyek terselubung itu kini tengah dipersiapkan secara matang.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here