Reklamasi Teluk Jakarta Bukan ‘Giant Sea Wall’

0
968
Foto: The Guardian

Nusantara.news – Pakar Teknik Kelautan ITB, DR. Muslim Muin mengatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan memperparah banjir. Dengan reklamasi, air laut tidak akan terhalangi untuk masuk ke daratan, air laut akan melakukan penetrasi ke kanal-kanal yang direklamasi, memicu banjir semakin parah. Reklamasi akan menaikkan permukaan air di 13 sungai karena terhambat menuju Teluk Jakarta. Pada era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012), dimana Ahok sebagai Wakil Gubernurnya, dieksekusi pembangunan ‘Giant Sea Wall. Secara faktual berubah menjadi konsep reklamasi pembangunan 17 pulau. Secara konseptual tentu sangat berbeda antara reklamasi dengan Giant Sea Wall.

Reklamasi adalah pengurugan kawasan air dengan tanah hingga menjadi daratan yang bisa digunakan sebagai lahan untuk berbagai keperluan, seperti kompleks perumahan, perkantoran, atau tempat wisata. Jadi secara definitif tidak berhubungan dengan Giant Sea Wall.

Tujuh belas pulau dimiliki oleh para taipan dan BUMN

Istilah “Sembilan Naga” muncul ketika Aguan (Sugianto Kusuma) bersama Tomy Winata dan 7 pengusaha “dunia malam” menguasai bisnis gelap ini di Indonesia. Istilah tersebut menghilang karena hilangnya judi terbuka dari Indonesia ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal (Pol.) Sutanto yang dikenal anti Judi. Aguan (Agung Sedayu Grup) saat ini justru dikenal dengan proyek propertinya yang tersebar di penjuru Jakarta.

Menjadi pertanyaan publik, kenapa baru dua perusahaan ini (Podomoro dan Agung Sedayu) yang dikeluarkan izinnya? Justru yang menjadi kasus hukum tentang pulau G yang dikelola Podomoro (PT. Muara Wisesa Samudera) yang melibatkan Mohammad Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI) divonis 7 tahun, Ariesman Widjaja (Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land) divonis 3 tahun, dan Trinanda Prihantoro (staf Ariesman Widjaja) divonis 2,6 tahun. Kasus dugaan suap ini melibatkan sang taipan Aguan, Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan Richard Halim (Direktur Agung Sedayu Group) sempat dicekal lalu menghilang kasusnya di KPK.

Ahok juga diperiksa, namun keterangan dalam BAP dan kesaksiannya di pengadilan tidak cukup bukti. Ahok memenuhi syarat dalam kasus pidana namun kebijakan dalam reklamasi merupakan diskresi dan tidak bisa dipidanakan.

Keberhasilan Singapura mereklamasi pantai timur negara itu seluas 1.500 hektar bisa menjadi hunian 200.000 penduduk, padahal pasir galiannya berasal dari laut Indonesia. Dubai dengan Palm Island dan World Island; Jepang dengan Haneda Airport, dan Pantai Utara Jakarta dengan 17 pulau terhenti karena masalah hukum.

Lalu dimana konsep Giant Sea Wall? Konsep ini membuat Prof. Emil Salim (mantan Menteri Lingkungan Hidup) yang ikut mendukung proyek reklamasi ini karena dia berpikir itu Giant Sea Wall. Kita akhirnya menyaksikan bahwa izin reklamasi hanya untuk dua pengembang. Pemerintah ingin Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) dari proyek ini dikaji ulang, saat ini proyek Pulau G sedang melakukan Amdal ulang.

Pertimbangan pembangunan, untuk mengejar pertumbuhan dengan alasan akan berdampak tersedianya lapangan kerja dan kontribusi materi untuk Pemprov DKI Jakarta. Namun seringkali pertumbuhan tidak berkorelasi seiring dengan ketersediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Penggusuran warga dan nelayan oleh Pemda DKI sudah pasti menambah orang miskin, namun pembangunan reklamasi jelas proyek yang menguntungkan bagi pengembang.  Pemprov DKI Jakarta sewaktu dipimpin Ahok tidak ramah dengan rakyat kecil.

Semangat perlawanan kampung Aquarium, nelayan Muara Angke, dan warga Luar Batang memperlihatkan Ahok tidak bijak terhadap “orang kecil”. Terkesan Ahok lebih cocok disebut bos pada developer besar reklamasi, karena di eranya, Pemprov DKI semangat belanja tanah; lahan Cengkareng, RS. Sumber Waras, tentu dipandang dari segi investasi, Oke saja. Namun dengan uang triliunan rupiah yang diinvestasikan untuk aset, jelas tidak relevan dengan fungsi Pemprov. Dengan uang senilai tersebut sejatinya banyak program kerakyatan yang bisa dilakukan.

Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, kenapa Ahok memprioritaskan dua pengembang properti yang diberi izin lebih dulu? Ada 7 pengembangan di bidang infrastruktur dan konsep Giant Sea Wall yang menjadi perhatian utama, tapi kenapa justru pembangunan properti yang menjadi prioritas?

Dengan terungkapnya suap dari PT. Agung Podomoro Land, terbongkarlah ada kebijakan yang janggal di situ, dengan dalih diskersi seorang Gubernur, Ahok lolos di persidangan. Keterlibatan Sunny Tanuwidjaja sebagai Staf Khusus dan diskusi intensif dengan dua pengembang, jelas Ahok sangat subjektif dengan dua pengembang tersebut, khususnya Podomoro.

Penguasa Pulau Buatan

Aries dalam sidang sebagai tersangka kasus suapnya mengungkap ada 13 proyek di DKI Jakarta yang dibarter dengan kontribusi tambahan yang dimaksud Ahok. Ahok sangat ketakutan dengan cuti kampanye, karena takut banyak hal terungkap, dan itu benar adanya ketika M. Soemarsono sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta mengungkap banyak hak kebijakan Ahok.

Ibarat pesilat, Ahok “kena batunya”, seolah-olah anti korupsi padahal mungkin saja melakukan tindak korupsi tapi belum bisa dibuktikan karena ada orang-orang kuat di belakangnya.

Bagaimana menjawab pernyataan Kartini Mulyadi (pemilik Sumber Waras), konglomerat farmasi pemilik PT. Tempo yang menyatakan bahwa Sumber Waras hanya menerima Rp375 miliar, padahal Pemprov DKI mengeluarkan dana Rp796 miliar untuk membeli lahan RS Sumber Waras? [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here