Reklamasi Teluk Jakarta Masuki Periode Rayuan dan Fitnah

1
188
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno tetap menolak reklamasi teluk Jakarta kendati didera isu dan fitnah

Nusantara.news, Jakarta – Seorang teman warga keturunan bercerita bahwa berhadapan dengan taipan China paling tidak seorang pejabat akan menghadapi empat fase: dirayu, dilobi, diancam, dan sampai akhirnya dimusnahkan.

Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wagub Sandiaga Salahudin Uno cepat atau lambat akan memasuki fase-fase tersebut.

Kabar terkini, majalah Tempo edisi pekan ini menulis, Anies datang ke Hambalang atas undangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk makan siang. Ia kaget ketika tiba di sana sudah ada dua tamu Prabowo yang tiba terlebih dahulu. Mereka adalah adalah bos Artha Graha Group, Tomy Winata, dan pemilik Agung Sedayu Group yang punya lima pulau reklamasi, Richard Halim Kusuma. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Gerindra, Muhammad Taufik, juga terlihat ada di sana.

Fakta itu benar adanya, tapi framing yang ingin dibangun dari berita itu adalah untuk menyudutkan posisi Anies. Paling tidak ada beberapa tafsiran terbangun dari pemberitaan tersebut.

Pertama, seolah-olah Gubernur DKI itu harus bertekuk lutut pada para taipan tersebut di hadapan Prabowo. Sesuatu yang secara faktual tidak mungkin terjadi karena kampanye Anies sejak awal, pernyataan pada saat pidato pengukuhan, hingga wawancara terakhir, Anies-Sandi masih kokoh menolak reklamasi.

Kedua, seolah-olah kehadiran para taipan itu menawarkan kompensasi Rp77 triliun atas proyek reklamasi yang akan dibangun dengan nilai mencapai ribuan triliun itu. Ini juga asumsi yang tak hanya merendahkan Anies-Sandi, juga ingin membangun framing bahwa Prabowo dan Anies-Sandi sosok yang pragmatis, sepragmatis Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan lebih parah.

Pada bagian ini bisa di-tracking dari orang dekat Prabowo, yakni Nanik S. Deyang. Dia mengatakan framing itu sama sekali tidak pas dengan sosok Prabowo yang sejak usia 18 tahun sudah menyerahkan nyawanya untuk membela negara. Sehingga sama sekali tidak bisa diterima akal sehat soal memperdagangkan reklamasi dengan para taipan tersebut.

Ketiga, lepas dari apa yang dilakukan dalam pertemuan tersebut, apalagi dikasih embel-embel dirayu dengan angka Rp77 triliun, jelas ini sebuah pelecehan ideologi seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus pelecehan terhadap Prabowo.

Anies dipastikan tidak bergeming dengan rayuan tersebut, karena ia seorang aktivis yang sudah teruji sejak kuliah. Sebagai mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) yang baru saja dilantik, terlalu naif bisa diajak transaksi reklamasi. Apalagi dia telah berkali-kali menyatakan menolak reklamasi, sehingga semua ketidakmungkinan itu coba dibenturkan dengan angka Rp77 triliun.

Money talks, hukum bahwa uang yang berbicara hanya berlaku bagi para taipan, dan segelintir pejabat yang sama sekali tidak punya idealisme.

Keempat, pelibatan taipan Tommy Winata (Artha Graha Group) dan Richard Halim Kusuma (Agung Sedayu Group), seolah ingin menunjukkan bahwa para taipan itu merasa dirugikan dengan kebijakan Anies yang menolak reklamasi. Satu hal yang publik lupa, bahwa deal reklamasi kedua taipan itu adalah dengan Ahok, tambahan pula pembangunan pulau reklamasi melanggar ketentuan, sehingga tidak bisa seenak dengkul memaksakan kelanjutannya pada Anies.

Oleh karena pulau dan ruko yang dibangun tanpa izin, tanpa IMB dan tanpa melewati kajian yang transparan, sama saja bangunan itu semua ilegal dan layak dirobohkan sebagaiana para polisi pamong praja merobohkan bangunan kumuh liar.

Bertemu konglomerat

Soal pertemuan Prabowo dengan para konglomerat di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, diakui Deyang, benar adanya. Tapi kabar yang dikembangkan jauh menyimpang dan cenderung berbau fitnah.

Antara lain, beberapa hari ini Deyang mendapat pertanyaan soal Prabowo yang katanya lewat adiknya Hashim Djojohadikusumo, melakukan deal dengan CEO Lippo Group James Riyadi soal Meikarta. Itu sebabnya DPD Gerindra Jawa Barat mencabut dukungan ke Deddy Mizward an Ahmad Saikhu untuk posisi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat..

Deyang sama sekali membantah tegas isu tersebut. Menurutnya Prabowo tidak bisa ditekan  dengan isu seperti itu. “Bagaiamana Prabowo mencabut dukungan pada Deddy Mizwar dan Ahmad Saikhu, lha buat rekomendasi saja belum?” kata dia lewat cuitan Twitternya.

Kemudian Senin pagi Deyang juga dapat lelucon dari  berita yang dimuat Majalah Tempo, soal isu Prabowo yang dikabarkan mempertemukan taipan pemilik reklamasi dengan Gubernur Anies.

“Yang terakhir saya mau jawab, ini setelah saya konfirmasi kanan-kiri, betul Prabowo didatangi para taipan, bahkan hampir setiap minggu silih berganti taipan datang.. Apa kepentingan para taipan itu??? Membujuk Prabowo supaya mau menjadi Wapres,” tulisnya.

Prabowo, menurut Deyang, tidak mungkin menyerah, jiwa juangnya sudah tumbuh sejak muda, bahkan di umur 18 tahun dia sudah menyerahkan nyawanya untuk membela negara. “Masak sekarang dia punya partai besar dan didukung jutaan rakyat nyerah gitu saja ke konglomerat?”

Soal reklamasi, Deyang menegaskan, sikap Anies dan Sandi itu juga  sikapnya Prabowo, tetap seperti sikap awal. Menolak reklamasi.

Dia berpendapat berbagai isu dan fitnah yang disasarkan kepada Anies-Sandi, Prabowo dan Partai Gerindra bertujuan untuk menjauhi para penggemar dan pendukungnya. Bahkan kehadiran Anies-Sandi adalah sebagai simbol perlawanan terhadap nafsu para taipan dan cukong Indonesia yang membangun pulau reklamasi dengan menabrak-nabrak aturan, baik di pulau reklamasi maupun di Meikarta.

“Isu dan fitnah itu untuk menjatuhkan Prabowo, Anies dan Sandi,” tegasnya.

Itu sebabnya, dalam waktu dekat dikabarkan Gubernur Anies dan Wagub Sandi akan mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengukuhkan kembali penolakannya terhadap proyek reklamasi. Alasannya, selain merusak terumbu karang yang ada, meminggirkan nasib para nelayan, juga membuat daya dukung Jakarta menjadi lebih berat.

Dengan demikian, Anies-Sandi sudah memasuki fase dirayu. Termasuk Sandi pernah diajak diskusi oleh Menko Luhut di Hotel Darmawangsa dan di kantor Menko Kemaritian. Jawaban Sandi tetap sama, tetap menolak reklamasi.

Walaupun kemudian keluar sumpah serapah yang tidak enak didengar dari Luhut, namun Anies-Sandi tetap strike forward dijalurnya. Sesuai dengan Keppres No. 52/1995, bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab soal reklamasi teluk Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta.

Apakah Anies-Sandi akan memasuki fase diancam dan dihabisi, kita ikuti saja episodenya. Karena semua mata warga DKI Jakarta, mata warga nusantara, bahkan mata warga dunia, melototi proses reklamasi yang dipaksakan.

Anies menegaskan bahwa sikapnya tidak pernah berubah, dia merasa pemaksaan kehendak yang membuat semua menjadi panas. Kalau saja berbisnis dan berpemerintahan berdasarkan rule of law yang ada, tidak ada yang rumit. Semua menjadi rumit karena memperturutkan selera, walau tak punya kuasa.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here