Reklame Gus Ipul-Anas Bertebaran, Curi Start Kampanye?

0
375

Nusantara.news, Surabaya – Kampanye belum dimulai pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas sudah pasang baliho. Di Surabaya dan Sidoarjo, papan reklame bakal cagub-cawagub Jatim yang diusung PDIP dan PKB tersebut sudah bertebaran.

Pantauan Nusantara.News, di Bundaran Menanggal, Surabaya, atau biasa disebut Bundaran Waru, reklame besar bergambar Gus Ipul-Anas tersebut terlihat sangat jelas. Selain di Bundaran Waru, reklame serupa terpasang di pinggir jalan sebelum Bundaran Aloha, Sidoarjo.

Sementara di Jalan Girilaya arah ke Putat Jaya (bekas lokalisasi Dolly), reklame besar terlihat di perempatan lampu merah. Gambar dan konten pesan sama.  Bedanya pola pemasangan dibuat vertikal.

Selain gambar Gus Ipul dan Azwar Anas, di reklame tertulis “Calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Gus Ipul & Mas Anas, Kabeh Sedulur Kabeh Makmur”. Sedangkan di pojok kiri bertuliskan “DPD PDI Perjuangan Jawa Timur”.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari membenarkan soal pemasangan reklame pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gus Ipul-Anas. Bahkan pihaknya berencana memasang reklame di sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Iya, nanti untuk semua di 38 kabupaten/kota. Dimulai dari Surabaya, sudah ada lima (reklame),” ujar wanita yang duduk sebagai anggota DPRD Jatim tersebut.

Munculnya ‘kampanye terselubung’ ini membuat risih para pengendara. Mereka menganggap partai yang mengusung calon gubernur tidak punya etika. Apalagi Gus Ipul dan Anas masih aktif sebagai pejabat publik. Satu wakil gubernur Jatim, satunya Bupati Banyuwangi. Kalau memang mencalonkan gubernur, seharusnya mereka mengundurkan diri dulu.

“Partai dan calon tidak memberi pendidikan pada masyarakat. Mentang-mentang punya kekuasaan, ruang publik seenaknya dibuat ajang kampanye. Terus itu reklame sampai berapa lama,” sindir Ari, pengendara motor saat berhenti di persimpangan lampu merah Jalan Girilaya kepada Nusantara.News, Kamis (23/11/2017).

Ari menambahkan reklame Pilgub Jatim 2018 tidak selayaknya dipasang sebelum waktunya. Sebab, waktu kampanye masih tahun depan. Kendati pemasangan tersebut berbayar dan merupakan hak pemasang, tapi cara-cara tersebut sangat tidak beretika.

“Memasang reklame hak pemasang. Tidak bisa disalahkan. Tapi kan ada waktunya. Kalau begini mana etika berpolitik. Apalagi di situ jelas-jelas menyebut calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Banyak juga kok calon-calon kepala daerah yang pasang reklame tapi masih menggunakan etika. Mereka cukup pasang foto atau gambar tapi tidak menyebutkan pencalonan,” tegas Ari.

Di Bundaran Waru, beberapa pengendara juga menyayangkan adanya ‘kampanye dini’ Gus Ipul-Anas. Sebut saja Marzuki, pengendara mobil ini sempat terhenti di jalan untuk melihat papan reklame. Menurut pria asal Sidoarjo tersebut, reklame Gus Ipul-Anas sangat tidak enak dilihat.

“Ga enak saja dilihatnya. Kayak dagangan. Masa yang lain belum kampanye, mereka malah curi start. Bukannya mereka orang-orang terkenal juga, pejabat publik. Kalau begini kan kesannya takut kalah,” kata Marzuki mengkritik.

Sementara itu Komisioner KPU Muhammad Arbayanto tidak mempermasalahkan munculnya reklame dan baliho Gus Ipul-Anas. Kendati hal tersebut dianggap berbau kampanye.

“Kami kalau untuk baliho orang yang menyatakan maju sebagai calon gubernur saat ini belum masuk dalam aturan. Dan itu tidak ada dalam aturan atau PKPU,” ujar Arba saat dihubungi, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya, aturan yang ada dalam PKPU adalah setelah penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada 12 Februari tahun depan oleh KPU. Begitu resmi ditetapkan sebagai calon, barulah diatur perangkat dan metode yang digunakan pasangan calon dalam kampanye. Hingga mendekati waktu pencoblosan Pilgub. “Kalau sekarang sama dengan orang biasa menyatakan maju calon gubernur atau kepala daerah,” bebernya.

Senada, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menuturkan urusan reklame saat ini belum masuk wilayah kerjanya. “Masalah itu akan diatur sejak para kandidat resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu. Nanti setelah tanggal 12 atau 13 Februari mereka baru sah,” ungkapnya.

Artinya pemasangan ini tidak masalah karena bakal Paslon belum mendaftar secara resmi ke KPU Jatim. “Saya tidak ngomong tidak ada masalah, karena ini bukan kewenangan KPU,” imbuhnya.

Parpol Kurang Kreatif, Celah UU Pilkada jadi Ajang Kampanye

Sosialisasi atau pengenalan diri kepada masyarakat memang sudah menjadi kewajaran. Namun apabila sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, maka kesannya mirip kampanye. Sayangnya, hal ini tidak berlaku bagi partai yang mengusung calon-calon kepala daerah.

Pemasangan reklame Gus Ipul-Anas secara kasat mata sebenarnya bukan bagian dari sosialisasi, melainkan murni kampanye. Hal ini memang sangat disayangkan. Seharusnya partai dan calon gubernur bisa memberi edukasi yang baik pada masyarakat, bukan malah berkampanye ria di jalanan. Kalau memang mau bersosialisasi, mereka bisa turun ke masyarakat dengan cara yang ‘beradab’, tentunya dengan tidak meninggalkan tugas-tugas mereka sebagai pejabat publik.

Bawaslu maupun KPU memang tidak bisa menindak pelanggaran yang telah dilakukan bakal calon tersebut. Alasannya, mereka belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Kampanye dini Gus Ipul-Anas sebenarnya dilakukan karena adanya celah dari UU Pilkada. Sehingga para bakal calon kepala daerah dengan bebas memanfaatkan masa sosialisasi.

Selama sebelum ditetapkan sebagai calon, para bakal calon tersebut akan dengan ‘bebas’ melakukan sosialisasi kepada publik, meski itu lebih mirip kampanye ketimbang sosialisasi. Sementara masa sosialisasi, sampai saat ini tidak ada aturan yang mengikat soal apa saja yang dilarang atau dibolehkan.

Pengamat Politik asal Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surochim Abdussalam mengatakan, kampanye terang-terangan Gus Ipul-Anas memang tidak menyalahi aturan KPU. Namun hal tersebut menjadi catatan tersendiri terkait etika berpolitik. “Baliho/reklame sosialisasi oke, tapi fatsun politik harus tetap dipegang teguh,” kritiknya.

Menurut Surochim, Parpol seharusnya menjadi salah satu edukator politik bagi publik. Di antaranya mendorong fatsun berpolitik dan taat asas dalam bersosialisasi politik dengan cara-cara elegan.

“Seharusnya baliho sejauh ini hanya sebatas perkenalan saja, tanpa harus menyebut sebagai calon dan tidak menyebut secara vulgar kandidasi Pilkada agar tidak dianggap mencuri start,” katanya.

Karena itu diperlukan penegasan soal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam masa sosialisasi atau prakampanye. Pemanfaatan masa sosialisasi, seperti masa prakampanye para bakal calon, hampir terjadi di semua daerah.

Surochim melanjutkan, kalau memang mau sosialisasi, seharusnya berisi pesan pro publik agar bisa berkontribusi terhadap penciptaan ruang publik yang sehat bagi masyarakat. “Itu jauh lebih elegan dan bermartabat untuk edukasi politik masyarakat Jatim,” paparnya.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) tersebut menambahkan, pemasangan reklame dengan konsep pencalonan lebih cocok jika dipasang saat kampanye. “Artinya sebagai pejabat aktif reklame itu tidak etis,” tandasnya.

“Politik, menurut saya, semakin butuh ruang yang lebih banyak mempertimbangkan aspek sopan santun sebagai penghormatan terhadap marwah politik. Jika banyak kandidat yang ‘mencuri’ start, maka akan membawa dampak pada yang lain menjadi tidak taat asas.”

Adanya reklame Gus Ipul-Anas di jalan-jalan, bisa diartikan bahwa sosialisasi itu akhirnya dianggap bukan ranah pelanggaran, meski itu sudah jelas-jelas kampanye.

Karena itu, KPU memberikan kewenangan kepada penyelenggara di daerah untuk menerbitkan keputusan pembatasan dana kampanye. Pembatasan dana kampanye pemilihan kepala daerah bisa membuat kampanye lebih substantif. Kalau hal itu tidak diatur, maka risiko terjadinya politik uang sangat besar, seperti yang saat ini dilakukan pasangan Gus Ipul-Anas.

Sedangkan Parpol, imbuh Surochim, seharusnya bisa membaca dengan jeli kalau masih tersedia ruang untuk pengenalan kandidat tanpa harus melanggar asas. Sehingga jangan ada kesan sedikit-sedikit kampanye. Adapun Parpol yang kerap menggunakan dananya untuk kampanye dibanding sosialisasi menunjukkan jika Parpol tersebu kurang kreatif.

“Parpol kita masih kurang kreatif dalam mengenalkan kandidat yang justru bisa mematik kontroversi. Karena masih ada yang belum clear dalam kandidasi menyangkut persyaratan, waktu sosialisasi dan kampanye. Mestinya isinya pesan pro publik saja sementara,” tukasnya.

Bagaimana juga, meski ada kekosongan aturan terkait masa sosialisasi, seharusnya Parpol dan kandidat tidak menjadikan hal ini sebagai ajang untuk mengampanyekan janji-janji politik para bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Selayaknya penyampaian visi-misi dan janji-janji politik seharusnya dilakukan pada masa kampanye resmi.

Sesuai aturan PKPU, masa kampanye ada jadwalnya. Sehingga tidak etis kontrak politik dan visi misi disampaikan sebelum masanya. Masa pra kampanye hanya terbatas untuk pengenalan diri.

Namun apabila ada calon yang melanggar, hal itu sulit untuk diperkarakan. Bawaslu hanya bisa efektif mengawasi kegiatan para calon pada saat kampanye resmi. Jadi bagaimana menanganinya? Masalah ini menjadi PR bagi DPR untuk membikin aturan yang lebih rinci terkait masa prakampanye, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Parpol maupun kandidat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here