Rekomendasi Terbit, Meikarta Gagal Meraih Ambisinya

0
1028
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku telah menerbitkan rekomendasi Meikarta seluas 84,6 hektare. Dia menolak memberikan rekomendasi lahan seluas 500 hektare yang diminta Lippo Group karena memang lahannya tak ada seluas yang diiginkan.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menerbitkan juga rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar memberi izin pembangunan mega proyek Meikarta milik Lippo Group.

Ada banyak sudut pandang dibalik pemberian izin tersebut. Ada yang mengatakan sebagai keberhasilan Meikarta menembus birokrasi, tapi ada juga yang menilai ini adalah bentuk kegagalan Meikarta di tengah keberhasilannya. Loh kok bisa?

“Bupati memohon cuma untuk 84,6 hektare saja,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Rabu, 6 Desember 2017.

Pemberian rekomendasi itu, menurut Deddy, didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 20/2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Meikarta berada di area yang masuk kategori kawasan strategis provinsi di wilayah Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Cianjur-Purwakarta.

“Dia ada di kawasan strategis provinsi. Seperti kawasan Bandung Utara harus ada rekomendasi, bukan izin,” kata dia.

Proyek Meikarta belum termasuk pengembangan kawasan berskala metropolitan sehingga tidak perlu menggunakan Peraturan Daerah 12/2014 tentang Kawasan Metropolitan. Regulasi tersebut mengatur proyek berskala metropolitan yang ada di Jawa Barat, yakni metropolitan Bandung Raya, Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan, dan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Cianjur-Purwakarta.

Deddy juga mengatakan lokasi Meikarta sesuai dengan fungsi wilayahnya sebagai perumahan. Lokasinya juga sudah mengantongi IPPT (izin peruntukan penggunaan tanah) yang dimiliki Lippo Group tahun 1994.

Rekomendasi untuk proyek Meikarta mencantumkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang. Salah satunya soal kepastian pasokan air. “Mereka sudah dapat izin pasokan air bersih dari Jatiluhur 1.000 liter per detik (1 meter kubik per detik),” kata Deddy.

Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, menambahkan, rekomendasi baru diberikan tiga hari lalu. “Kabar di media menyebut akan ada kota baru seluas 2.000 hektare di sana. Ternyata tidak. Cuma 84,6 hektare,” kata dia.

Skala hunian dalam mega proyek Meikarta itu, menurut Eddy, juga belum masuk kategori berskala metropolitan. Sebab ada sejumlah persyaratan dalam rekomendasi pemerintah provinsi tersebut. Hal itu di antaranya larangan penggunaan air tanah karena sudah minim, memiliki fasilitas pengolahan limbah dan sampah mandiri, serta pengaturan transportasi.

Hanya 84,6 hektare

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

“Karena bupati yang memohon, tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 hektare. Kalau yang 84,6 hektare itu memang haknya. Tapi kalau mau 500 hektare tak akan pernah saya keluarkan. Bukannya tidak mau, tapi tempatnya dimana? ” ujar Deddy Mizwar kepada Nusantara.news beberapa hari lalu.

Pernyataan Deddy itu menegaskan bahwa dirinya masih menolak permohonan rekomendasi mega proyek Meikarta 500 hektare. Dan sekadar informasi, lahan 84,6 hektare sudah sejak lama dimiliki Lippo Group, hanya saja sebelumnya bernama Lippo Cikarang.

Karena belakangan Lippo Cikarang berubah nama menjadi Meikarta, maka rekomendasi itu keluar. Jadi hal yang baru itu adalah perubahan nama, sementara dari segi luasan lahan, masih merupakan luasan lahan yang lama. Pendek kata, Lippo Group gagal meraih rekomendasi luasan wilayah 500 hektare.

Persoalan lain, CEO Lippo Group mengklaim apartemen di Meikarta sudah terjual sekitar 130.000 pemesan apartemen. Padahal dengan luasan 84,6 hektare jumlah apartemen yang bisa dibangun hanyalah 52 tower apartemen dengan jumlah hunian hanya 62.000 orang. Lantas, dimana sisa 68.000 orang yang sudah terlanjut membeli itu ditempatkan?

Dengan luas lahan yang telah direkomendasikan Pemprov Jawa Barat 8,46 hektare tersebut, mega proyek Meikarta belum dapat dikatakan pembangunan kawasan selevel kawasan metropolitan. Inilah kegagalan lain Meikarta. Hanya saja Pemprov Jawa Barat memberi peluang kepada semua pengembang, tak hanya Lippo Group, untuk ikut serta dalam membangun tiga kawasan metropolitan yang disediakan.

“Kalau Meikarta mau ikut masuk di ketiga kawasan metropolitan yang sudah kami susun silakan bersaing dengan pengembang lainnya. Tapi tetap harus ikut aturan Pemprov,” tegas Deddy.

Deddy menjelaskan luas rekomendasi lahan yang dikeluarkan Pemerintah Jawa Barat tersebut sudah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan. Dia menambahkan bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang memang diperuntukkan dibangun perumahan.

Tinggal sekarang bagaimana Lippo Group bisa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Jika semua perizinan itu sudah didapatkan, maka Meikarta dipersilakan membangun dilahan yang telah lama dimilikinya itu.

Selamat memperoleh rekomendasi Meikarta, selamat berjuang untuk pengembangan selanjutnya di kawasan metropolitan yang ada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here