Pribumi dan Nonpribumi (2)

Rekomitmen Etnis Cina Sangat Penting

0
214

Nusantara.news – Salah satu buah reformasi adalah munculnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tertanggal 17 Januari 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Semenjak itu, Konghucu sebagai keyakinan dan adat istiadat budaya Cina diakui oleh negara. Hari Raya Imlek dijadikan hari libur Nasional (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2001 tertanggal 9 April 2001), kebudayaan Barongsai menjadi hal utama ketika etnis Cina merayakan Imlek.

Momentum reformasi dimanfaatkan oleh Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia untuk mengajukan permohonan Judicial Review terhadap 14 peraturan Undang-Undang sejak era Kolonial Belanda dan pemerintah Orde Baru yang dinilai diskriminatif serta tidak demokratis.

Permohonan Judicial Review oleh kuasa hukum Pengurus Eddy Sadeli terhadap PTUN Mahkamah Agung (MA). Pengurus Paguyuban, Brigjen (Purn) Teddy Yusuf (Ketua Umum), Kamil Setiadi (Sekretaris Umum), memberi kuasa kepada Eddy Sadeli, dkk., dengan nama Tim Advokasi dan HAM. Kebijakan WNI pada era Orde Lama dan Orde Baru dibuat untuk melindungi pribumi, didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dimana peran etnis Cina terbatas. Bahkan pasca-kemerdekaan, etnis Cina bersedia membentuk pasukan Po An Tui atas permintaan Belanda dan NICA yang tidak rela Indonesia Merdeka (1946 – 1949).

Dengan alasan HAM dan demokrasi, juga sistem politik, Pemilu dan Pilkada, serta UUD 1945 diamandemen, sehingga Presiden RI boleh dari kalangan nonpribumi. Setelah euforia reformasi etnis Cina memperlihatkan karakter aslinya. Setelah menguasai ekonomi, sekarang domain politik menjadi sasarannya, khususnya di area etnis Cina yang cukup dominan, seperti: Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan lain-lain.

Perlu pemantapan wawasan kebangsaan

Pengertian kebangsaan adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu (Ernest Renan); Hatta mempertegas pada BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1945: “Himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan sebagai sesuatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, karena percaya akan nasib dan tujuan bersama”.

Bangsa sebagai himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan secara geo-politik, Indonesia tentu dari Sabang sampai Merauke. Jika ada unsur kehendak untuk bersatu dalam suatu persekutuan, tentu etnis Cina dalam perjalanan sejarah belum pernah berkomitmen menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Terasa aneh, ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 pihak Pemerintah yang mendukung Ahok -Djarot mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia semua pribumi?

Hal tersebut tidak akan aneh jika kita pernah mengetahui bahwa etnis Cina pernah mendeklarasikan diri sebagai bangsa Indonesia seperti yang dilakukan etnis Arab pada tahun 1946, mendukung kemerdekaan RI dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia keturunan Arab.

Lalu kenapa istilah nonpribumi menjadi tabu? Toh, ketika etnis Cina meninggalkan Indonesia karena kasus 1965 dan 1998, mereka tidak menganggap dirinya bangsa Indonesia? Toh, kredit BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sejumlah Rp 678 triliun, dominan bankir dari etnis Cina.

Seharusnya dibalik, jika etnis Cina ingin menjadi pemimpin politik harus ada ‘rekomitmen’, karena aset strategis sudah didominasi, sehingga 4 orang terkaya (etnis Cina) setara asetnya dengan 100 juta orang miskin (Riset Oxfam Indonesia). Istilah nonpribumi adalah konsensus yang secara tidak sadar berjalan sejak awal Republik, dan etnis Cina selama ini tidak menerima.

Etnis Cina, sebelum dominan dalam ranah politik seharusnya punya ‘wawasan kebangsaan’. Sudut pandang disamakan dalam mengelola kehidupan politik kenegaraan, dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Secara substansi, jika etnis Cina ingin satu bangsa dengan bangsa Indonesia, setidaknya ada 4 unsur yang harus dipenuhi:

  1. Kehendak dengan sadar untuk bersatu,
  2. Memiliki tujuan yang sama,
  3. Memiliki latar belakang sejarah yang sama,
  4. Satu wilayah teritori untuk ruang hidup.

Semangat kebangsaan selalu diaktualisasikan di setiap momentum yang memerlukan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kental.

Peristiwa 1998, kerusuhan rasial akibat resesi ekonomi dan krisis mata uang yang terjadi, memperlihatkan begitu tipisnya rasa kebangsaan etnis Cina. Di satu sisi, pribumi saat itu memanfaatkan krisis moneter menjadi momentum “menzalimi” etnis Cina. Etnis Cina yang relatif mempunyai “uang” kabur ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Celakanya, termasuk penerima BLBI yang sampai kini sangat merugikan Negara.

Pinjaman IMF dan Bank Dunia senilai Rp 678 triliun dalam skema BLBI dengan risiko Soeharto harus menandatangani 50 butir perjanjian dengan lembaga donor tersebut. Kita mengetahui bahwa 50 butir perjanjian tersebut merupakan jalan pintas untuk mengambil alih aset strategis Indonesia dan menjatuhkan presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Di satu sisi, rakyat Indonesia senang karena terlepas dari belenggu era otoriterian Soeharto, namun di sisi lain reformasi adalah awal dari terjadinya liberalisasi politik dan ekonomi dengan skema deregulasi.

Aset kita pasca-reformasi, Sumber Daya Alam (SDA) 85% dikuasai oleh pihak asing, perbankan 71%, dan hutan/perkebunan mencapai 67% dikuasai oleh pihak asing. Kita menjadi miris ketika BLBI hanya mampu dikembalikan 30%, sementara kita tahu pemilik bank yang menerima BLBI lari ke luar negeri, sebagai buron, banyak tinggal di Singapura.

Ketika deklarasi harta dalam program Tax Amnesty, ternyata dana repatriasi dari luar negeri jauh dari target, khususnya dana yang diparkir di Singapura. Begitu perilaku pengusaha etnis Cina untuk menghindari pajak. Sementara, kebutuhan cash flow dipenuhi sesuai kebutuhan untuk usaha mereka di Indonesia, sedangkan keuntungan diparkir di negara-negara Tax Heaven, seperti Singapura. Bahkan ada 4 pengusaha (kelas konglomerat) yang belum mempunyai NPWP, namun satu diantaranya mengikuti Tax Amnesty di saat terakhir (akhir Maret 2017). Bisa dibayangkan dengan setoran Tax Amnesty senilai Rp 1 triliun, berapa kerugian negara dalam pajak yang selama ini tidak dibayarkan oleh pengusaha tersebut.

Jati diri dan karakter bangsa

Karakter bangsa bukan hanya diturunkan secara genetika, melainkan hasil pendidikan formal dan non-formal yang jika dikembangkan menjadi etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keliru, jika masalah kebhinnekaan dan isu pribumi dan nonpribumi hanya diwacanakan ketika kasus Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mencuat. Masalah kesenjangan soial, ekonomi yang tidak berkeadilan sosial, budaya transaksional dalam Corporate Democracy telah membawa si pemilik uang menjadi magnet secara politik. Celakanya, Ahok dengan dukungan finansial yang kuat memperlihatkan arogansinya, dan menimbulkan kekhawatiran pada pribumi (khususnya Islam), bahwa jika Ahok berkuasa akan cenderung zalim.

Kekhawatiran tentang dominasi Ahok, lalu umat Islam melakukan perlawanan yakni dengan dalil Al-Maidah:51, bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memilih pemimpin non- Muslim. Justru hal ini yang ditafsirkan Ahok sebagai upaya memboikot dirinya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga respon Ahok pada pidatonya dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu menjadi peristiwa penistaan agama.

Ahok dan etnis Cina menafsir itu sebagai diskriminatif, padahal bagi umat Islam, itu masalah keyakinan. Jadi, tidak wajar jika keyakinan beragama dikonversikan dengan isu kebhinnekaan yang terus dikampanyekan pasca-demonstrasi GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI pada 411 (4 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016). Bahkan beberapa konglomerat ikut menyaksikan demonstrasi kebhinnekaan dari Hotel Grand Indonesia, suatu pemandangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ini para taipan memberi dukungan politik secara diam-diam. Rasa toleransi, rasa saling menghargai, dan saling menghormati harus terjadi dari sikap dan perilaku dengan azas tenggang rasa.

Pemimpin yang adil

Secara objektif, kegaduhan suatu negara disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan nasional. Hal ini berawal dari, apakah mempunyai kemampuan yang memadai mengelola negara, apakah bermasalah dengan integritas (KKN/Korupsi Kolusi Nepotisme), sehingga popularitas dan kredibilitas memburuk (public distrust). Salah satu faktor adalah keadilan dalam memimpin, tentu dinilai oleh 250.000 rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan aliran keyakinan yang secara subjektif menilai kinerja seorang Presiden.

Kepemimpinan Joko Widodo yang terlalu protektif terhadap Ahok dan para taipan, terlihat dari proyek reklamasi, kasus Ahok dalam penistaan agama, tuduhan makar untuk politisi dan tokoh nasional yang memprotes Ahok. Hal ini menjadi catatan khusus bagi rakyat Indonesia. Sementara Ahok yang dikenal anti-korupsi justru terlibat beberapa kasus, seperti Sumber Waras, dimana si pemilik lahan menyatakan hanya menerima 50% dari nilai korupsi yang disangkakan. Kasus ini dianggap KPK tidak memenuhi unsur, padahal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI sebagai lembaga tinggi negara jelas menunjukkan hasil audit bahwa ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Berikutnya kasus Taman BMW (Bersih, Manusiawi dan Berwibawa) dan masalah dana CSR (Corporate Social Responsibility), pembelian lahan DKI di Cengkareng, e-KTP, Ahok disebut menerima gratifikasi sewaktu menjadi Anggota Komisi II DPR RI (2010); lalu yang paling menjadi perhatian publik adalah kasus reklamasi. Pada kasus ini sempat mengorbankan satu orang Menteri, yakni Rizal Ramli (Menko Kemaritiman RI) yang mengambil kebijakan memberhentikan pembangunan reklamasi karena bertentangan dengan Undang-Undang, serta merugikan kehidupan nelayan, dan merusak ekosistem.

Presiden Joko Widodo justru meminta Rizal Ramli mengalah karena menurutnya Undang-Undang buatan manusia, jadi bisa diubah. Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo, ketika menerima demonstran Petani Kendeng (Rembang) yang menyemen kakinya atas pembangunan pabrik semen Indonesia menyatakan, “Saya tidak bisa mengubah keputusan Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo), karena sudah diputuskan.”

Ketidakadilan tersebut tentu menjadi catatan khusus bagi bangsa Indonesia, dalam membela taipan reklamasi, berani melakukan perubahan Undang-Undang, padahal proyek ini jelas-jelas sudah menimbulkan ekses, sementara demonstrasi petani yang kakinya disemen sebagai bentuk protes, salah satu demonstrannya (wanita) meninggal dunia dengan kekecewaan.

Akhirnya, jika ingin memasuki ranah politik, menjadi fase baru dalam kehidupan bernegara dengan hadirnya etnis Cina di kepemimpinan politik seperti Ahok (DKI Jakarta), Hary Tanoesoedibjo (pendiri Partai Perindo), Enggartiasto Lukito (Menteri Perindustrian/Nasdem), Rusdi Kirana (PKB/Wantimpres), Jan Darmadi (Wantimpres/Nasdem), Djan Faridz (Ketua Umum PPP), Setya Novanto (Ketua Umum Golkar/Ketua DPR RI), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), Thomas Trikasih Lembong (Ketua BKPM) dan beberapa anggota DPR RI.

Sebaiknya, etnis Cina bersatu dan mendeklarasikan diri sebagai pribumi keturunan Cina, sebagai komitmen menjadi bagian dari bangsa Indonesia, seperti juga pernah dilakukan keturunan Arab.

Bangsa Indonesia sedang diuji, nasionalisme bangsa digadaikan karena uang dan sudah menyakiti rasa keadilan serta diperlihatkan secara gamblang dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2017. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here