Rekonsiliasi Budaya, Akhiri 661 Tahun Perseteruan Jawa-Sunda

0
2522
"Rekonsiliasi diwujudkan melalui penggantian dua nama jalan arteri di Kota Surabaya, menggunakan nama yang menyimbolkan Kesundaan. Yakni, Jalan Prabu Siliwangi menggantikan Jalan Gunungsari dan Jalan Sunda menggantikan Jalan Dinoyo"

Nusantara.news, Surabaya – Rekonsiliasi budaya yang diprakarsai Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandai berakhirnya perjalanan sejarah 661 tahun perseteruan etnis Sunda dan etnis Jawa pasca tragedi Pasunda Bubat pada tahun 1357 Masehi.

Rekonsiliasi ini diwujudkan melalui penggantian dua nama jalan arteri di Kota Surabaya dengan menggunakan nama yang menyimbolkan kesundaan. Yakni, Jalan Prabu Siliwangi menggantikan Jalan Gunungsari dan Jalan Sunda menggantikan Jl Dinoyo.

Penggantian nama jalan tersebut menjadikan Jalan Prabu Siliwangi berdampingan dengan Jalan Gajah Mada, sementara Jalan Sunda berdampingan dengan Jalan Majapahit.

“Lewat peristiwa ini, permasalahan antara etnis Jawa dan Sunda yang terjadi sejak 661 tahun lalu, selesai hari ini. Alhamdulillah, baik saya dan Pak Aher akhirnya bisa menemukan satu titik kesamaan,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo di acara Rekonsiliasi Budaya Harmoni Budaya Sunda-Jawa di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (6/3/2018).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, rekonsiliasi ini penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya antara etnis Sunda dan Jawa. Karenanya, akibat tragedi Pasunda Bubat, kedua etnis ini kerap berselisih dalam berbagai hal yang menyangkut hubungan kemanusiaan, seperti perkawinan, pendidikan dasar, dan lainnya.

Lanjut Pakde Karwo, tragedi Pasunda Bubat adalah perang antara kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda yang terjadi pada abad ke-14 tepatnya pada tahun 1357, yang diakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara Gajah Mada sebagai Patih Kerajaan Majapahit dan Patih Kerajaan Sunda, Anepaken dalam mengartikan sebuah pertemuan persuntingan putri kerajaan Sunda, Diah Pitaloka oleh Raja Mojopahit, Hayam Wuruk. Kesalahpengertian itu mengakibatkan peperangan, yang kemudian raja sunda, isterinya, serta putri Diah Pitaloka dan pasukannya meninggal dunia.

“Jauhnya jarak antara peristiwa perang Bubat dengan munculnya beberapa naskah kuno hingga 200 tahun berikutnya, seperti Kidung Sundayana ditengarai sebagai upaya divide et impera oleh penjajah,” ujar Pakde Karwo.

Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi saat ini untuk mendudukkan tragedi Perang Bubat sebagai peristiwa kebudayaan, dan untuk melenyapkan masalah ini diperlukan terobosan-terobosan kebudayaan antara masyarakat Sunda dan Jawa, salah satunya lewat Rekonsiliasi Harmoni Budaya Sunda-Jawa.

Ditambahkan Pakde Karwo, dengan rekonsiliasi akan merekatkan bangsa Indonesia melalui simpul-simpul yang memberikan orientasi nilai perjuangan dan persatuan, dengan bingkai dan landasan keragaman budaya, sebagai sumber kekuatan bangsa Indonesia.

Sambut Baik Rekonsiliasi

Kemudian, dalam orasinya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik rekonsiliasi Sunda dan Jawa yang diwujudkan melalui hadirnya simbul Sunda pada dua ruas jalan di Surabaya, Jawa Timur. Kang Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar ini juga akan melakukan hal serupa di Provinsi Jabar, tepatnya di Kota Bandung, dengan membuat Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Kota Bandung.

“Nama Jalan Majapahit akan menggantikan Jalan Gasibu di tengah kota, kemudian Jalan Kopo diganti menjadi Jalan Hayam Wuruk. Estimasinya, penggantian kedua jalan ini dilakukan pada bulan April atau awal Mei 2018 mendatang,” katanya.

Senada dengan Pakde Karwo, Kang Aher sepakat rekonsiliasi ini menjadi bagian penting untuk mempererat hubungan antara etnis Sunda dengan Jawa.

“Sampai saat ini, ada orang Sunda yang tidak mau disebut orang Jawa, padahal mereka tinggalnya di Pulau Jawa. Nantinya, disebut orang Jawa berbahasa Sunda. Rekonsiliasi ini akan membawa dampak psikologis untuk merekatkan di antara kita,” tegasnya.

Ditambahkan, rekonsiliasi ini turut menjadi sejarah dan terobosan yang tepat untuk menyatukan Indonesia. Pasalnya, jumlah etnis Jawa mencapai 42% dari seluruh etnis di Indonesia, sedangkan etnis Sunda mencapai 14%. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 56% atau separuh lebih dari seluruh etnis di Indonesia.

“Artinya jika masalah Jawa dan Sunda selesai, maka perkara-perkara besar di Indonesia juga selesai” ujarnya.

Rekonsiliasi Rekatkan Etnik Jawa dan Sunda

Sri Sultan: “Dalam agama apa pun kita tidak pernah mengenal adanya dosa turunan. Semoga Tuhan YME menunjukkan jalan lurus-Nya, sehingga kita menjadi lebih utuh sebagai satu bangsa”

Kemudian, dalam pidatonya Gubernur Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disebut Pakde Karwo sebagai ‘Pengageng’ Budaya Jawa mengungkapkan bahwa pemberian nama-nama jalan itu diharapkan memutus sejarah kelam 661 tahun lalu atas tragedi Bubat yang meretakkan hubungan antara etnik Sunda dengan Jawa.

“DIY telah meletakkan nama Jalan Siliwangi, Pajajaran dan Majapahit menjadi satu kesatuan jalan dalam satu jalur, dari ruas simpang Pelemgurih ke Jombor, diteruskan sampai di simpang tiga Maguwoharjo. Dan, dilanjutkan lagi hingga simpang Jalan Wonosari,” terang Sri Sultan.

Ditambahkan, penamaan jalan hari ini juga menjadi tonggak awal sejarah baru rekonsiliasi etnik Sunda-Jawa. Demikian pula, kehadiran Kang Aher sebagai representasi rakyat Sunda di Jawa Barat dan Pakde Karwo mewakili rakyat Jawa di Jatim diharapkan semakin memulihkan tali persaudaraan untuk menjadi satu bangsa Indonesia yang bermartabat.

“Dalam agama apa pun kita tidak pernah mengenal adanya dosa turunan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menunjukkan jalan lurus-Nya, sehingga kita menjadi lebih utuh sebagai satu bangsa,” pungkas Gubernur DIY itu.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Akhmad Sukardi, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, Wakapolda Jatim, bupati walikota se-Jatim, bupati walikota eks Padjajaran, Jajaran komandan kodim, jajaran Polda jatim, para kapolres se-Jatim, Kepala Disbudpar Prov jatim dan Jabar, tokoh budayawan Jabar dan Jatim, mahasiswa, dan awak media.

Dalam rekonsiliasi, juga diadakan diskusi panel oleh 4 narasumber berkompeten, yakni Prof. Dr. Agus Aris Munandar, dari UI Jakarta dengan pokok bahasan “Bukti-bukti Perekat Sejarah antara Dua Etnik di Masa Silam”, Prof. Dr. Haryono dari Universitas Negeri Malang dengan bahasan “HIkmah yang dapat diambil dari Pasundan Bubat menuju Kehidupan Masa Kini”. Kemudian, dari Dr Undang Ahmad Darsa dari Universitas Pajajaran Bandung dengan pokok bahasan “Bukti-bukti Perekat di Budaya Sunda”. Serta dari Prof. Aminudin Kasdi dari Universitas Negeri Surabaya dengan pokok bahasan “Peran Majapahit di Nusantara”.

Sejarah Perang Bubat

Perang Bubat terjadi di tahun 1279 Saka atau 1357 M, abad ke-14, yakni di masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. (Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali).

“Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang”

Peristiwa itu diawali niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit, yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman di masa itu, Sungging Prabangkara.

Menurut catatan sejarah, Pajajaran oleh Saleh Danasasmita serta Naskah Perang Bubat oleh Yoseph Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri Kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembu Tal dan suaminya, Raja Kerajaan Sunda, Rakeyan Jayadarma. Ini juga tercatat dalam Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara Parwa II Sarga. Dalam Babad Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut juga dengan nama Jaka Susuruh dari Pajajaran.

Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda. Atas restu dari keluarga Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka.

Upacara pernikahan rencananya dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu (butuh rujukan) tidak lazim pihak pengantin perempuan datang ke pihak pengantin lelaki. Selain itu ada dugaan [butuh rujukan], hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, di antaranya dengan cara menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Namun, Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit, karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggrahan Bubat.

Akibat Kesalahpahaman

Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sejumlah prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk ‘naik tahta’ sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda yang belum dikuasai.

Dengan maksud itu, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggrahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak [butuh rujukan] Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk Negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang [butuh rujukan] atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Kerajaan Majapahit saat itu.

Gugurnya Rombongan Sunda

Kemudian terjadi perselisihan dan insiden antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan Negeri Sunda yang terkejut, bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula.

“Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian, hubungan Sunda-Majapahit tidak pernah pulih”

Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya (Bhayangkara) ke Pesanggrahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai Ksatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan (Balamati) yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. [Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat].

Tradisi menyebutkan sang Putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak.

Tradisi menyebutkan bahwa Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakannya dan mengirimkan utusan (Darmadyaksa) dari Bali -yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka- untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara raja Negeri Sunda. Serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana (di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda) agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori.

Akibat peristiwa itu, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit, karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang Mahkota, Raja Hayam Wuruk. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karier Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura (kini Probolinggo).

Meskipun tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun, karena tanah ini letaknya jauh dari ibu Majapahit sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan istana Majapahit.

Meski demikian, menurut Negarakertagama Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapatih sampai akhir hayatnya (1364).

Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun, hubungan Sunda-Majapahit tidak pernah pulih seperti sediakala. Pangeran Niskalawastu Kancana — adik Putri Pitaloka yang tetap tinggal di istana Kawali dan tidak ikut ke Majapahit mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil — menjadi satu-satunya keturunan Raja yang masih hidup dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kancana.

Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat Negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri ti luaran, yang isinya di antaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa.

Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati (berani mati) dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Lingga Buana dijuluki “Prabu Wangi” (Bahasa Sunda: Raja yang harum namanya) karena kepahlawanannya membela harga diri dan negaranya. Keturunannya, raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata Silih Wangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi.

Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama “Gajah Mada” atau “Majapahit”. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini.

Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali sering kali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali sepertinya cenderung berpihak kepada Kerajaan Sunda, seperti terbukti dalam naskah Bali Kidung Sunda. Penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang dengan gagah berani menghadapi kematian, sangat mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta ksatriya, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang ksatriya adalah di ujung pedang di tengah medan laga.

Nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian ini mendapatkan sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi Puputan, pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum prianya, disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup, tetapi menanggung malu, kehinaan dan kekalahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here