Rekonsiliasi Tak Harus Berkoalisi

0
101

Nusantara.news, Jakarta – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak dalil gugatan sengketa pilpres pada pada Kamis (27/6/2019) kemarin disikapi Prabowo dengan mempersilakan partai pendukungnya memilih jalan masing-masing. Di antara lima partai pengusung Prabowo (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya), nama Demokrat dan PAN yang santer terdengar merapat ke Istana.

Sementara PKS, berharap parpol yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur bertransformasi menjadi oposisi pemerintah. "Mencintai negeri ini di dalam dan luar pemerintah sama baiknya ketika itu semata-mata memang ingin betul-betul untuk rakyat. Menurut saya, kita sedang membangun budaya organisasi. Kami tetap menyatakan posisi sebagai oposisi adalah posisi yang mulia," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Di pihak lain, upaya sejumlah politikus untuk "mendamaikan" kedua kubu usai putusan final dari MK mulai telihat. Hal itu tentu sah-sah saja dilakukan. Ikhtiar mereka bisa menurunkan ketegangan politik yang meruncing belakangan ini dan agar polarisasi di kalangan akar rumput bisa mereda. Pertikaian yang banyak timbul akibat kompetisi politik yang sengit selama pemilihan umum sudah seharusnya dihentikan. Tak ada lagi "kami" dan "mereka" yang berhadap-hadapan.

Persoalannya, meski negosiasi memang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik, tawar-menawar di ranah ini tak boleh direduksi menjadi arena transaksional belaka. Sejatinya, rujuk politik itu harus dilandasi kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya adalah merekatkan kembali rakyat yang terbelah oleh perbedaan pandangan dan pilihan dalam pemilihan umum lalu. Rekonsiliasi juga mesti didasarkan pada penghormatan terhadap aturan main demokrasi.

Setelah pemilu berakhir dan sengketa hasil pemilu diputus oleh MK, kedua kubu perlu bersalaman untuk mengakhiri kompetisi. Kubu yang kalah semestinya konsisten dengan ideologi dan gagasan mereka tanpa tergoda masuk dalam pemerintahan. Mereka tidak perlu kasak-kusuk meninggalkan koalisi calon presiden yang semula mereka usung.

Sedangkan mereka yang menang juga tak perlu repot-repot dan bernafsu menggaet partai lawan untuk bergabung. Memasukkan wakil partai penyokong Prabowo ke kabinet bakal melemahkan oposisi sekaligus merugikan demokrasi. Sebab itu, upaya kedua kubu mencari kompromi harus tetap didasari etika politik. Rekonsiliasi bukan berarti harus masuk koalisi. Apalagi disertai transaksi jabatan.

Mantan Ketua MK Prof Dr Mahfud MD dalam acara halalbihalal Korps Alumni HMI (KAHMI) di Hotel Savana, Minggu (30/6), menegaskan perlunya segera ada rekonsiliasi antara calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Namun, rekonsiliasi yang dimaksudkan ini tidak harus selalu keduanya bergabung dalam bentuk koalisi. Upaya rekonsiliasi yang harus dijalani adalah kembali ke posisi masing-masing untuk melaksanakan konstitusi.

“Melaksanakan konstitusi tidak harus bersatu dalam bentuk koalisi untuk masuk ke dalam pemerintahan saja.Tapi, bisa juga dilakukan dengan adanya salah satu pihak yang menjalankan pemerintahan dan ada pihak yang menjadi oposisi. Tujuannya untuk mengkritisi kebijakan. Jadi, terciptalah suatu pemerintahan yang seimbang,” ujarnya.

Tradisi Loncat Perahu

Tradisi lompat perahu ke biduk pemenang setelah pemilu usai memang tidak dimulai pada 2019. Tabiat ini sudah berlangsung utamanya sejak bangsa ini memasuki era pemilihan langsung tahun 2004.

Di Pilpres 2004, Golkar dan PPP mengusung paslon yang pada akhirnya kalah di putaran pertama. Golkar mengusung Wiranto-Salahuddin, sedangkan PPP mengusung Hamzah-Agum. Setelah itu keduanya mengalihkan dukungan kepada Megawati-Hasyim yang ujungnya juga keok di putaran kedua oleh SBY-JK.

Ketua Umum (Ketum) PPP Hamzah Haz dan Ketum Golkar Akbar Tandjung menolak masuk koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-JK. Namun, JK sendiri merupakan kader Golkar. Mulanya dia ikut konvensi capres Golkar. Namun, saudagar berdarah Bugis itu mundur dari konvensi dan menjadi cawapres SBY. Politikus-politikus Golkar dan PPP, yang menunjukkan dukungannya kepada SBY atau JK, turut dapat jatah di kabinet susunan SBY-JK.

Dari PPP, ada Bachtiar Chamsyah (menteri sosial) dan Suryadharma Ali (menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah). Dari Golkar, ada Aburizal Bakrie (menko perekonomian; lalu kesra), Fahmi Idris (menteri tenaga kerja dan transmigrasi), Rachmat Witoelar (menteri lingkungan hidup), dan Paskah Suzetta (menteri negara perencanaan pembangunan nasional).

Sepanjang lima tahun pemerintahan SBY-JK, lanskap politik internal partai juga berubah. JK terpilih sebagai Ketum Golkar pada 2004 dan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP pada 2007. Sedangkan Wiranto dan Prabowo Subianto, dua kader Golkar, mendirikan partai baru, masing-masing Hanura dan Gerindra. Golkar bersama Hanura mengusung JK-Wiranto di Pilpres 2009. Sedangkan PDIP dan Gerindra mengusung Megawati-Prabowo. Dua paslon ini kalah oleh petahana, SBY-Boediono, yang diusung lima partai.

Tanpa ada perdebatan panjang, Golkar mengalihkan dukungannya untuk pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa kadernya pun dapat posisi menteri: Agung Laksono (menko kesra), Muhammad Sulaeman Hidayat (menteri perindustrian), serta Fadel Muhammad dan Sharif Cicip Sutarjo (menteri kelautan dan perikanan).

Selama sepuluh tahun SBY menjabat presiden, PDIP menempatkan diri sebagai oposisi, walaupun sejumlah kadernya ingin merapat dan SBY pun mengajak PDIP bergabung mendukung pemerintahannya. Hanura dan Gerindra mengikuti jejak PDIP sebagai oposisi di periode kedua pemerintahan presiden SBY. Walhasil, tiga partai ini tidak dapat jatah menteri kala presiden dijabat SBY.

Setelah pemerintahan SBY purna, Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2014. Bedanya, Prabowo kini mencalonkan diri menjadi presiden dengan didampingi politisi PAN, Hatta Rajasa. Keduanya didukung Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, PPP, dan PBB. Kali ini, Prabowo mesti berseberangan dengan Megawati, rekan elektoralnya pada 2009.

Jokowi-Ma'ruf Amin beserta para elite partai pendukungnya di Pilpres 2019

Dalam Pilpres 2014, Prabowo-Hatta harus melawan Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari partai PDIP, Hanura, Nasdem, PKPI, dan PKB. Namun, Prabowo lagi-lagi menelan pil pahit. Ia kalah dengan perolehan suara 46,85 persen. Sementara Jokowi melenggang sebagai presiden, Prabowo menjadikan KMP sebagai koalisi partai oposisi pemerintah Jokowi.

Pasca itu, satu per satu partai yang mendukung KMP mengubah haluannya. Mulai dari PPP yang sejak awal memang dirundung konflik dualisme. Partai Amanat Nasional (PAN) yang merapat ke Jokowi setelah tampuk kepemimpinan beralih ke Zulkifli Hasan. Lalu, Golkar yang bergabung dengan pemerintah setelah suksesi ketua umum melalui aklamasi untuk Setya Novanto.

Tindakan pragmatis partai politik yang meninggalkan koalisi setelah jago mereka dipastikan kalah, hanya semata-mata memburu kuasa tentu saja tidak elok. Kebiasaan semacam ini seharusnya tidak diterima sebagai kewajaran. Hal ini selain menggambarkan amat longgarnya (hilangnya) platform dan ideologi di tubuh partai, juga akibat pemahaman yang keliru terhadap makna oposisi. Oposisi yang terbenuk semata-mata karena tidak dapat posisi, mudah menanggalkan garis perjuangannya manakala diiming-imingi posisi.

Sudah saatnya semua pihak menyadari bahwa keberadaan oposisi yang berkualitas mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi. Adanya partai oposisi di parlemen justru menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jika semua partai politik dirangkul masuk ke koalisi pendukung pemerintah, tak ada lagi perdebatan seputar kebijakan pemerintah dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Jika sudah begitu, pemerintah rawan menyalanggunakan kekauasaan dan bergerak ke arah otoriter.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here