Rekor Baru: Presiden Divonis Bersalah

1
1309

PUTUSAN Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan Presiden Joko Widodo bersalah atas kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, mendadak ramai dibicarakan. Sebetulnya putusan ini terjadi hampir setahun lalu.  PT Palangkaraya memutus perkara pada 19 September 2017. (Baca: https://nusantara.news/kasus-karhutla-jokowi-dikalahkan-rakyat/)

Apakah mendadak ramainya pembicaraan soal ini terkait dengan Pemilu 2019, tak terlalu penting dipersoalkan. Tetapi yang patut dicatat adalah ini kejadian pertama dalam sejarah Indonesia, seorang presiden divonis bersalah oleh pengadilan. Putusan PT Palangkaraya itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Presiden Joko Widodo dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah sehingga menimbulkan bencana asap yang menganggu warga.

Tanggapan Presiden Jokowi pun baru disampaikan kemarin. Presiden mengatakan dirinya menghormati putusan tersebut. “Tapi ada upaya hukum yaitu kasasi,” katanya di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, 23 Agustus 2018.

Harus kita katakan, ini luar biasa. Ini monumental dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Belum pernah seorang presiden di negeri ini dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan lembaga peradilan. Biasanya, apabila presiden melakukan kesalahan, vonis bersalah terhadap dirinya dijatuh oleh lembaga politik.

Bung Karno misalnya, bentuk vonis yang diberikan kepadanya adalah penolakan MPRS terhadap pidato pertanggungjawabanya yang berjudul “Nawaksara”. Pidato yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1966 di depan Sidang Umum ke-IV MPRS ditolak  lembaga tertinggi negara itu dengan mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967.

Demikian pula dengan Presiden Habibie. Pidato pertanggungjawabannya pada tanggal 14 Oktober 1999 di depan Sidang Umum MPR, ditolak oleh lembaga itu pada  20 Oktober 1999.

Penolakan MPR untuk menerima pidato pertanggungjawaban kedua presiden itu tentu karena ada kesalahan yang dilakukan. Tetapi, apa bentuk kesalahan kedua presiden itu tidak jelas benar secara hukum. Sebab, kesalahannya ditentukan berdasarkan pertimbangan politik. Apalagi dalam kasus Presiden Habibie, keputusan untuk menolak pidatonya diambil melalui voting.

Tapi, dalam kasus Presiden Jokowi ini, kesalahannya dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan. Tentu dengan saling mengadu argumentasi dan bukti-bukti dari kedua belah pihak.

Kasus ini merupakan citizen lawsuit, atau gugatan warganegara terhadap penyelenggara negara. Presiden dianggap melakukan kelalaian untuk memenuhi hak-hak warganegara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad). Karena konteksnya adalah pemerintah maka kategorinya adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Ada tujuh orang warga negara yang menggugat Presiden Joko Widodo karena dinilai telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Melalui gugatan itu warga meminta kepastian supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Gugatan itu terdaftar di PN Palangkaraya dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Selain Presiden sebagai Tergugat I, warga juga menggugat secara berurutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim PN Palangkaraya pada 22 Maret 2017. Majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Para tergugat juga divonis membayar biaya perkara Rp150 ribu.

Selain sisi monumental tadi, kita memandang perkara ini sebagai momentum penegakan hukum, momentum pembuktian bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan dijatuhkan vonis bersalah kepada Presiden, ada bukti otentik tentang pelaksanaan Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selama ini menghukum “orang besar” adalah pekerjaan yang nyaris mustahil di negeri ini. Saking mustahilnya, kita sulit membedakan, apakah bersamaan di dalam hukum itu prinsip atau cita-cita. Kenapa? Karena kita tak pernah berhasil menerapkan prinsip tersebut secara sempurna dalam peradilan kita. Meski sudah merdeka 73 tahun kita masih belajar untuk menerapkannya. Tapi, tak pernah belajar sungguh-sungguh. Bahkan banyak sekali momentum menerapkan prinsip tersebut yang berlalu begitu saja.

Momentum kali ini mestinya jangan dilewatkan. Kalau presiden saja bisa dinyatakan bersalah, itu mesti menjadi bekal bagi para hakim yang lain untuk menunjukkan kekuasaan konstitusional mereka yang dijamin oleh Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kita mengapresiasi sikap Presiden yang akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sekiranya Presiden masih dinyatakan bersalah, kita mendorong agar Presiden melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Sebab upaya hukum harus dilakukan sampai ke titik akhir agar keadilan bisa ditegakkan.

Sikap  Presiden itu dan keberanian majelis hakim di PN dan PT Palangkaraya itu mesti dijadikan titik awal lahirnya peradilan yang benar-benar merdeka di Indonesia.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here