Paket Kebijakan Ekonomi 16 (4)

Relaksasi DNI, Kebijakan Terlalu Liberal

6
61
Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap Paket Kebijakan Ekonomi 16 untuk merangsang investasi asing masuk ke dalam negeri, namun banyak kalangan menolak karena kebijakan itu dianggap terlalu liberal.

Nusantara.news, Jakarta – Nasib Paket Kebijakan Ekonomi 16 tak seumur jagung. Baru saja dipublikasikan, sembilan hari kemudian ditunda pelaksanaannya. Pemicunya adalah karena kebijakan itu lahir searah, tanpa komunikasi dengan pelaku, bahkan terkesan membawa misi asing.

Paket Kebijakan Ekonomi 16 merupakan kelanjutan dari paket kebijakan sebelumnya. Selama Pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan paket 1 hingga 15.

Ekonom Rizal Ramli mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi 16 lebih baik dibatalkan, sebab Paket Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu mencerminkan ideologi liberal.

Cerminan ideologi liberal, menurut dia, karena jajaran menteri bidang perekonomian di belakang Jokowi menganut paham ekonomi liberal.

“Saya kira lebih bagus dibatalkan, cuma banyak menterinya memang ideologinya liberal. Sementara Pak Jokowi, dilihat dari pidato-pidatonya dulu sih, kan soal Nawacita, Trisakti, itu kan tidak liberal,” tegas Rizal.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menyoroti kebijakan memperbolehkan perusahaan asing menguasai 100% investasi di 54 bidang usaha.

Rizal mengatakan kebijakan ini bakal menggerus pelaku-pelaku usaha kecil. Ia mencontohkan bidang usaha warung internet yang akan dibebaskan untik asing. Usaha warnet adalah usaha rakyat. Dengan modal lima komputer dan ruangan kecil di rumah, masyarakat sudah bisa buka usaha. Tentunya akan tergerus dengan pengusaha bermodal tebal dari Eropa, Amerika, dan China.

“Ini enggak beres, ini terlalu jauh. Bagaimana enggak benar, merebut usaha kecil untuk rakyat. Ini bertentangan dengan Tri Sakti dan Nawacita,” ucapnya.

Bahkan kader muda PDIP yang sangat dekat dengan Jokowi, Maruarar Sirait menilai paket yang baru diterbitkan Menko Darmin terlalu liberal dan membahayakan pengusaha UMKM Indonesia.

Menurut dia, paket kebijakan tersebut berpotensi mematikan UMKM. Selain itu, ia menilai paket kebijakan itu terlalu liberal dan tidak sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

“Itu bukan ide Pak Jokowi, saya yakin itu ide Pak Darmin. Makanya, saya minta direvisi kebijakan itu,” ujar Maruarar.

Kritik yang disampaikan Maruarar terutama menyasar rencana revisi Peraturan Presiden nomor 44/2016 tentang DNI sebagai langkah lanjutan dari peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.

Revisi Perpres yang ditujukan untuk mendongkrak investasi dan menjaga aliran dana asing masuk ke Indonesia itu akan merelaksasi 54 bidang usaha yang sebelumnya masuk dalam daftar DNI. Sebanyak 25 bidang usaha di antaranya bisa dimasuki investor asing hingga 100%.

Menurut Maruarar, relaksasi DNI sejumlah bidang usaha seharusnya bisa dilakukan tanpa perlu menyasar industri UMKM. Sebab, banyak UMKM yang merupakan industri padat karya dan membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dari kalangan angkatan kerja minim skill.

Apalagi, kata dia, kebijakan ini juga bertentangan dengan semangat Paket Kebijakan Ekonomi jilid 3 yang mendorong pertumbuhan UMKM dengan memudahkan masyarakat mendapatkan Kredit Usaha Rakyat KUR).

“Buktinya kan sudah jelas, pajaknya dikurangi. kemudian bunga KUR juga dikurangi. Itu kan sudah bagus, itu kan sebenarnya kebijakan pro UMKM. Di satu sisi kita ingin rakyat tidak menganggur, di sisi lain ya jangan ada kebijakan yang terlalu pro pada asing, terlalu liberal,” ujar Maruarar.

Kebijakan relaksasi ini dikeluarkan di tengah lemahnya minat investasi asing di Indonesia. Berdasarkan cacatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-September 2018 investasi asing hanya mencapai Rp293,7 triliun atau hanya 61,5 persen dari target Rp477,4 triliun.

Ditunda sementara

Menanggapi kerasnya penentangan terhadap relaksasi DNI, Darmin memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelonggaran investasi asing. Penundaan dilakukan setelah pemerintah mendengarkan masukan dari kalangan dunia usaha yang merasa keberatan dan butuh penjelasan mengenai pelonggaran tersebut.

Selanjutnya, pemerintah akan menunggu masukan agar pelonggaran investasi asing tidak menganggu pengusaha dalam negeri. Dalam perubahan kebijakan DNI, pemerintah rencananya membuka pintu bagi aliran modal asing sebesar 100% untuk 25 bidang usaha.

“Soal DNI sejak kemarin sebenarnya sudah kami jelaskan, terutama kepada Kadin dan HIPMI. Tapi katanya kurang penjelasannya, ya tidak apa, katanya mau ada acara di Solo? Ya nanti ayo saya datang, jelaskan,” Darmin berseloroh.

Ia mengatakan penundaan dilakukan  untuk menggencarkan sosialisasi sembari menunggu masukan dari kalangan pengusaha. “Setelah sosialisasi, kami akan duduk bersama-sama. Nanti setelah itu, bagaimana hasilnya ya itu yang akan kami naikkan ke Presiden,” jelasnya.

Bersamaan dengan penundaan implementasi tersebut, pihaknya juga akan menahan draft revisi rancangan peraturan presiden soal daftar negatif investasi untuk tidak diserahkan dulu  ke Presiden Jokowi.

Melihat gestur kebijakan yang tanpa koordinasi tersebut, wajar kalau akar kebijakan itu sangat lemah. Dan wajar kalau mendapat penentangan yang luas, hingga akhirnya kebijakan itu harus ditunda. Tidak menutup kemungkinan kebijakan itu dibatalkan.

Boleh jadi kebijakan aneh itu ada pesan sponsor pihak asing.[]

6 KOMENTAR

  1. kebijakan pasti ada pro dan kontra tapi bagaimana pun juga pemerintah ingin membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia dan bissa bekerja kita tunggu saja kebijakan selanjutnya mudah mudahan sangat bermanfaat buat negeri ini.

  2. Sebaiknya, Jika itu nampak liberal dan tidak bersahabat dengan masyarakat maka diinventarisi dan di batalkan saja. Karena, mau tidak mau, semua kebijakan menyangkut hajat orang banyak.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here