Relasi AS – RRC: Pasang Surut Kebijakan ‘Satu Cina’ (2)

0
111

Nusantara.news, Jakarta – Para petinggi di Washington melihat RRC sebagai pion Uni Soviet yang paling berbahaya di kawasan Asia Pasifik. Oleh karenanya, ketika KMT hijrah ke Taiwan dan mendeklarasikan kelanjutan pemerintah Republik Cina (Taiwan), AS langsung memberikan pernyataan resmi Republik Cina merupakan satu-satunya negara yang “merepresentasikan” seluruh rakyat Cina. Ini merupakan langkah diplomasi politik luar negeri Washington untuk mengisolasi RRC.

Krisis politik di semenanjung Korea di awal dasawarsa 1950-an antara kelompok komunis dan kelompok non-komunis semakin memberikan keyakinan AS bahwa ekspansi komunis di Asia bukan isapan jempol. Pertentangan di semenanjung Korea akhirnya meletus dalam bentuk konflik bersenjata. AS memutuskan untuk memberikan bantuan militer dan personel kepada kelompok non-komunis di selatan, sementara US dan RRC melakukan hal yang sama bagi kelompok komunis di utara semenanjung Korea.

Perang yang berlangsung sejak 1950 – 1953 akhirnya membelah semenanjung Korea menjadi dua negara: Republik Rakyat Korea atau yang dikenal juga sebagi Korea Utara dan Republik Korea yang popular disebut Korea Selatan. Khawatir kaum komunis melakukan ekspansi, AS menyisakan sebagian pasukannya di Korea Selatan, dan dengan demikian, memperkuat pasukan pendudukan AS di Okinawa (Jepang) yang lebih dulu dijadikan pangkalan militer AS pasca Jepang bertekuk lutut.

Berakhirnya Perang Korea di tahun 1953 bersamaan dengan kemenangan D. Eisenhower (P. Republik) dalam pemilu sebagai pengganti Truman. Di masa kepresidenannya ia menggunakan seluruh dasar-dasar kebijakan luar negeri AS yang telah diletakkan Truman. Dengan demikan, baik Truman maupun Eisenhower memilki kesamaan pandangan dan persepsi tentang bahaya ekspansi komunis. Dalam kebijakan luar negeri terhadap Asia, keduanya juga mengambil posisi yang sama di mana RRC diposisikan sebagai musuh nomor satu AS.

SEATO: Mengepung RRC dengan Kekuatan Militer

Selama masa kepresidenannya Eisenhower tak sedikitpun mengendurkan kebijakannya untuk melawan komunisme. Setahun setelah Perang Korea berakhir AS mempelopori suatu pakta pertahanan di Asia Tenggara: Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Organisasi kerjasama militer ini ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila. Pakta ini beranggotakan 8 negara, yaitu: AS, Australia, Selandia Baru, Perancis, Inggris, Pakistan, Filipina dan Thailand. Dua negara lainnya yang tidak menjadi anggota tapi memperoleh perlindungan dari pakta ini adalah Kerajaan Laos dan Vietnam Selatan.

Sementara itu Indonesia juga dibujuk AS untuk bergabung ke dalam pakta ini. Dalam rapat kabinet di akhir bulan September yang berlangsung lebih dari empat jam membahas tawaran AS, akhirnya pemerintah Indonesia yang berada di bawah pimpinan PM Ali Sastroamidjojo (PNI) secara resmi menolak bergabung ke dalam SEATO. Pada saat itu AS telah mencatat bahwa Indonesia terlalu independen dan sulit digiring untuk masuk ke dalam orbit politik globalnya melalui SEATO.

Pakta ini merupakan perwujudan dari strategi pembendungan warisan Truman. SEATO memang diciptakan sebagai pakta militer anti-komunis, terutama terhadap RRC. Kerangka kerja organisasi ini didasarkan atas kemampuan mobilisasi kekuatan militer setiap anggota yang terkoordinasi untuk melakukan aksi tertentu bilamana dibutuhkan di mana AS akan memberikan bantuan berupa dana, personil dan fasilitas militer.

Untuk mempercepat kerja SEATO, AS melakukan revitalisasi terhadap dua pangkalan militernya yang sebelumnya telah dibangun di Filipina, yakni: Subic untuk angkatan laut dan dan Clark untuk angkatan udara. Sekadar catatan tambahan, dari kedua pangkalan militer inilah AS memberikan sokongan dana dan peralatan militer kepada kaum pemberontak PRRI dan Permesta untuk melawan pemerintah Indonesia pada pertengahan dasawarsa 1950-an.

Eks Pangkalan AU AS di Clark, Filipina

Lebih dari itu, kemunculan pakta ini antara juga didorong oleh krisis politik di Vietnam yang ditandai oleh semakin sengitnya konflik antara kaum komunis dengan di bawah kepemiminan Ho Chi Minh dengan Perancis yang ingin kembali menjadi kolonialis di Indocina. Perancis berhasil mendirikan rezim boneka di Vietnam Selatan dengan menempatkan Bao Dai sebagai sebagai kaisar. Sementara di Vietnam bagian utara telah berdiri Republik Demokratik Vietnam yang diproklamasikan oleh Ho Chi Minh. Selain menganut Marxisme-Leninisme, Ho Chi Minh juga dikenal sebagai seorang nasionalis dan anti-imperialis militan.

Pada bulan Mei 1954, Viet Minh, tentara komunis dan kaum nasionalis radikal berhasil mengalahkan pasukan Prancis yang disokong persenjataan AS dalam Pertempuran Dien Bien Phu dan menguasai secara penuh Vietnam bagian utara. Hal ini menyebabkan Perancis sepenuhnya menarik diri dari wilayah itu berdasarkan kesepakatan para pihak pada Konferensi Jenewa, Swis, tahun 1954.

Era Perang Dingin pada dasawarsa 1950-an dicirikan oleh berbagai upaya yang dilakukan AS untuk membendung komunisme, tidak saja melalui cara terbuka, tetapi juga dengan cara tertutup. Negara-negara yang tidak sehaluan dengan AS dalam membendung ekspansi komunis kerap menjadi korban intervensi AS dalam bentuk destabilisasi politik hingga pendongkelan melalui berbagai kudeta militer.

Dengan dasar pemahaman semacam itu, Menlu AS John Foster Dulles (yang juga kakak kandung Direktur CIA Allen Dulles) di era Presiden Eisenhower menyatakan secara terbuka pada masyarakat dunia bahwa secara moral setiap negara di dunia harus merapatkan barisan ke AS dalam melawan komunisme, dan oleh karenanya, AS sama sekali tidak dapat mentolerir sikap netral. “Netralitas adalah sikap yang tidak bermoral,” kata Dulles. Kata-kata ini merupakan pernyataan politik Dulles yang paling dikenang di sepanjang era Perang Dingin. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here