Relasi Sipil-Militer di Tengah Supremasi Sipil

0
181

Nusantara.news, Jakarta – Di masa revolusi kemerdekaan, tentara ialah para wira. Merekalah para pemilik epos negeri ini. Mereka tentara rakyat. Doktrinnya jelas, seperti yang kerap digemakan Panglima Besar Jenderal Sudirman, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa. Sudirman menjadi penggerak pendulum ke mana tentara hendak dibawa.

“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga. Tentara bukan menjadi kasta yang berdiri di atas masyarakat,” kata sang jenderal.

Namun, di masa Orde Baru, tentara kerap menimbulkan trauma. Tentara justru menjelma menjadi kasta yang berdiri paling tinggi, yang dulu ditakutkan Panglima Besar itu. Presiden Soeharto menempatkan militer tak hanya berperan sebagai alat pertahanan, tetapi juga memiliki posisi strategis di bidang sosial politik dan ekonomi. Dengan dalih menjaga stabilitas, Presiden Soeharto memberikan banyak peran istimewa, menempatkan banyak perwira sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, dan sebagainya.

Sejak itu, dengan konsep Dwifungsi ABRI (yang disalahtafsirkan), peran tentara amat dominan. Pun begitu, secara sosiologis, tentara berusaha tetap menunjukkan lekat dengan rakyat, salah satunya melalui istilah “ABRI masuk desa”. Sayangnya, kemanunggalan tentara dengan rakyat pada masa ini disalahgunakan untuk memperkokoh basis kekuatan militer di ranah kekuasaan. Jatidiri TNI sebagai tentara rakyat akhirnya tergelincir menjadi tentara politik.

Tetapi seperti sebuah ungkapan “tiada pesta tanpa akhir”, dominasi ABRI akhirnya berkesudahan. Hadirnya reformasi pada Mei 1998, memaksa peran dan posisi militer berubah selaras dengan lahirnya zaman baru: Supremasi Sipil. Kondisi ini kemudian mengharuskan ABRI mematut diri. Sejumlah terobosan dan pembenahan pun dihasilkan guna mencipta tentara dengan paradigma profesional. Di antaranya, mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), menghapus doktrin dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis dan berbisnis.

TNI kemudian menyerahkan kembali fungsi sosial, politik, ekonominya kepada sipil. Sedangkan fungsi kemananan kepada Polri. TNI hanya memikul fungsi pertahanan. Secara otomatis, institusi Polri pun dipisahkan dari ABRI sesuai dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Hal ini menunjukkan reformasi di tubuh TNI berjalan baik.

Jatidiri TNI Berbeda dengan Militer Barat

Dalam diri para prajurit TNI, telah terinternalisasi perihal prinsip kelahiran, yaitu mereka merasa berhak sekaligus bertanggung jawab menentukan ke mana arah negara ini sebagai akibat dari keikutsertaan mereka dalam proses pengusiran penjajah dan kelahiran negara. Embrio tentara Indonesia bahkan lahir sebelum republik ini berdiri. Lewat laskar-laskar rakyat yang kemudian disatukan dengan eks-tentara PETA dan eks-tentara KNIL, terbentuklah Badan Keamana Rakyat (BKR) sebelum akhirnya mengubah nama menjadi TNI pada 5 Oktober 1945.

Demikian pula seterusnya TNI bersama rakyat berhasil mengatasi berbagai masalah keamanan dalam negeri, mulai dari pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga G30S/PKI 1965. Juga perlawanan terhadap negara luar seperti peperangan melawan sekutu di berbagai daerah, kontra-agresi Belanda, serangan umum 1 Maret, pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Malaysia, perjuangan integrasi Timor Timur, dan sebagainya.

Dari titik historis ini, TNI merasakan dirinya tidak hanya sebagai tentara yang bergulat dengan fisik dan senjata, melainkan juga melihat dirinya lebih-lebih sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Republik Indonesia yang merdeka serta pencapaian segala tujuannya. Itu sebabnya, TNI selalu mempunyai pendiriannya atas perkembangan negara dan bangsa. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pendirian itu kepada pemerintah, termasuk misalnya ancaman proxy war, kebangkitan komunisme (PKI), hingga pengadaan senjata ilegal di luar instansi TNI-Polri. Juga bahkan kalau pendirian TNI itu berbeda dari pendirian Pemerintah.

Berbeda dengan perspektif negara liberal, militer semata-mata hanya alat kekuasaan yang keberadaannya mutlak berada di bawah otoritas yang lebih tinggi yaitu politik sipil. Sehari-harinya mereka hanya berlatih dan menunggu titah bertempur. Selain itu, militer di negara Barat umumnya lahir setelah negara berdiri, mereka tidak dibentuk dari proses bersama rakyat melewati perlawanan terhadap kolonial hingga terbentuknya negara.

Atas dasar itu tentara Indonesia bukan seperti di negara Barat yang melulu merupakan alat pemerintah, tetapi juga tidak seperti tentara di negara Amerika Latin yang cenderung menguasai pemerintahan negaranya dengan diktator militer. Di Indonesia, TNI adalah jalan tengah (middle way), yang tidak berpihak pada kekuatan politik mana pun. Namun ketika negara dalam bahaya, di situ TNI akah hadir. Politik tentara adalah politik negara, pedomannya jelas: Pancasila dan UUD 1945.

Otonomi Militer di Tengah Supremasi Sipil

Perbincangan relasi sipil-militer di Indonesia sering terjebak pada tema-tema yang cenderung hanya mempertentangkan institusi militer dengan demokrasi. Kalangan sipil misalnya, cenderung memaknai prinsip ini sebagai civilian supremacy upon the military atau militer merupakan subordinasi dari pemerintahan sipil yang dipilih (elected politicians) secara demokratis melalui pemilihan umum.

Sementara kalangan militer enggan menerima prinsip ini. Mereka lebih tertarik dengan prinsip supremasi hukum atau supremasi rakyat ketimbang supremasi sipil. Sebab, dengan penyebutan supremasi rakyat atau supremasi hukum, TNI merasa diakui kedaulatannya dan posisinya di dalam bernegara.

Kalangan sipil beralasan, militer merupakan alat negara. Karena itu, posisi militer harus dependent (tergantung) pada keputusan pemimpin politik sebagai cermin kedaulatan rakyat. Otonomisasi militer dari sipil akan memberi peluang untuk tidak bertanggung jawab apalagi harus tunduk pada kepemimpinan sipil.

Sedangkan pihak militer beralasan, bila militer harus tunduk pada pemimpin sipil, maka yang terjadi adalah politisasi militer yang akan mengganggu statusnya sebagai the guardian of the state. Oleh karena itu, militer lebih menghendaki hubungan yang bersifat equal (setara), tidak ada yang menguasai dan yang dikuasai, tidak ada ordinat dan subordinat.

UU No.34 tahun 2004 tentang TNI secara eksplisit menyatakan bahwa TNI adalah alat negara, dengan keputusan politik negara sebagai lampu hijau pergerakannya. Memang, di era demokrasi, supremasi sipil menjadikan militer harus tunduk kepada otoritas sipil. Tetapi, pola relasi sipil-militer itu harus senantiasa diawasi, agar tidak mengarah kepada hal yang politis atau disalahgunakan untuk kepentingan kelompok kekuasaan tertentu.

Dalam pola relasi sipil-militer, indikasi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa terhadap penggunaan militer tetap ada. Menurut Samuel Huntington, ada dua relasi yang mencerminkan hubungan sipil-militer dalam suatu negara.

Pertama, Subjective Civilian Control atau Civilianizing the Military, relasi ini terbangun manakala sekelompok kekuatan (politik atau korporasi) berhasil mengendalikan tentara demi kepentingan mereka. Tentu saja, kontrol sipil dengan pola tersebut dapat merusak profesionalitas militer, sekaligus dapat menimbulkan friksi di internal perwira militer. Kepatuhan militer pada pola ini sebagai imbas adanya hutang budi pihak militer kepada sipil yang telah membantunya.

Kedua, Objective Civilian Control atau Militarizing the Military, yaitu pengendalian sipil objektif. Pola ini dipandang lebih objektif, sebab otoritas sipil memberikan otonomi kepada militer sesuai koridor konstitusi, tanpa menghilangkan kekuasaan dan kekuatan militer. Sipil hanya membatasi kekuasaan militer dengan tujuan membangun profesionalisme militer. Militer melaksanakan kehendak sipil bukan lantaran telah terkooptasi atau adanya hutang budi, melainkan kepatuhan perwira pada pemerintahan yang sah.

Kedua pola relasi yang disinggung Huntington tersebut berimplkasi pada jatidiri militer. Penggunaan militer melalui relasi pertama, akan membawa posisi militer ke dalam ranah politik praktis (kekuaasan). Penghambaam militer diberikan untuk mendukung pemangku kuasa, belum tentu mencerminkan politik negara, dan rentan disalahgunakan.

Model relasi ini pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini. Misalnya, ketika Amir Sjarifuddin menjadi Perdana Menteri, ia pernah menggunakan pola Subjective Civilian Control. Ia membentuk Staf Pendidikan Politik (Pepolit), Reorganisasi Rasionalisasi (Rera), dan mendidik sejumlah opsir-opsir politik yang ditempatkan sebagai “proxy” politik di tubuh tentara. Manuver ini dilakukan Amir karena ia menginginkan suatu angkatan perang yang dikuasai partai sosialis, partai tempat ia bernaung.

Sementara, pola Objective Civilian Control terjadi pada masa kabinet Hatta, beberapa saat pasca turunnya Amir Sjarifuddin. Keika itu, Hatta mengusung visi angkatan perang yang profesional, non-politik, dan setia kepada negara melalui pemerintahan yang sah.

Dari kepingan sejarah tersebut, posisi dan kekuatan militer ternyata amat menggoda penguasa untuk dimanfaatkan dalam memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya. Tak heran, dari era kemerdekaan  hingga reformasi, TNI telah melewati berbagai fase:  tentara pejuang, tentara politik, hingga tentara modern yang profesional. Semua itu tak lepas dari cara otoritas sipil memperlakukan dan meracik tentara dalam pemerintahannya. Karena itu, di tengah reformasi internal TNI yang masih terus berjalan serta era supremasi sipil sekarang ini, penggunaan kekuatan militer harus dilakukan sesuai keputusan politik negara. Tanpa itu, militer akan kembali tergelincir pada kepentingan kelompok tertentu atau jatuh di pusaran politik praktis. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here