Renegosiasi Perdagangan, Ancaman Proteksionisme Trump

0
62

Nusantara.news Meksiko adalah salah satu negara yang tak pernah tenang sejak keterpilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Mulai dari ancaman pembangunan tembok batas, pengetatan imigrasi, hingga kenaikan pajak barang ekspor.

Dalam perdagangan, Meksiko dan AS bersama dengan Kanada bekerja sama di bawah payung trilateral NAFTA (North American Free Trade Agreement). Setelah Trump terpilih, perjanjian tilateral bakal ditinjau ulang dengan tujuan agar lebih adil dalam versi AS. Tentu, ini akan memangkas “keuntungan” perdagangan yang selama ini dinikmati Meksiko dan Kanada. Karena renegosiasi cenderung akan lebih menguntungkan AS, dimana Trump menganut proteksionisme.

Perdagangan bebas antara AS dan Meksiko telah berlangsung selama lebih dari dua dekade yang menjadi urat nadi perekonomian negara itu. Hingga kemudian Trump datang, maka kerja sama tersebut terancam dievaluasi. Nilai perdagangan antara kedua negara yang mencapai USD 500 miliar per tahun pun terancam terganggu, sampai ada kepastian soal negosiasi ulang. Pemerintah Meksiko menunggu kepastian Trump dengan risiko terjadinya penurunan kinerja ekonomi di dalam negeri sehingga bisa menggangu stabilitas politik.

Jika NAFTA masih menunggu nasib, lain halnya dengan Trans-Pasific Partnership (TPP), perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat (sampai 23 Januari 2017) dan Vietnam. Trump langsung memutuskan bahwa AS menarik diri dari kesepakatan TPP tak lama setelah dirinya dilantik sebagai Presiden AS.

Negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan TPP juga tak kalah cemas menghadapi sikap Trump, karena khawatir dengan mundurnya AS dari TPP akan berpengaruh pada perekonomian negara masing-masing anggota. Salah satunya Australia, yang secara politis selama ini tergantung dengan AS. Australia bahkan sempat “merayu” Cina, raksasa ekonomi lain selain AS untuk masuk dan menjadi leader di TPP menggantikan AS. Padahal, dulu TPP dibuat sebagai penyeimbang persaingan perdagangan di kawasan Asia di bawah dominasi Cina.

Belakangan, meski Cina belum menerima ajakan Australia masuk TPP, tapi perjanjian perdagangan Cina Australia ditingkatkan. PM Cina Li Keqiang telah bertemu Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove di Gedung Pemerintahan Australia di Canbera, Kamis 23 Maret lalu. Pertemuan fokus membahas kerja sama perdagangan Cina-Australia, di tengah ke meningkatnya khawatiran bahwa AS bakal menerapkan kebijakan proteksionisme dalam pergadangan.

Pada saat TPP semakin suram karena sikap proteksionisme Trump, Beijing justru mendorong Canbera untuk terlibat perluasan Jalur Sutra Baru yang diretas Beijing. Kebijakan merupakan bagian dari inisiatif Cina melalui One Belt, One Road (OBOR).

Rencana Renegosiasi Perdagangan Trump

Trump saat ini tengah mempersiapkan Perintah Eksekutif (Executive Order) untuk meninjau ulang 14 kerja sama perdagangan AS. Sudah bisa ditebak, arah negosiasi adalah ‘memenangkan’ AS dengan slogan ‘America First’ dan kebijakan perdagangan yang lebih proteksiois.

Renegosiasi perjanjian NAFTA dengan Meksiko dan Kanada, merupakan target perintah eksekutif Trump. Demikian juga perjanjian-perjanjian perdagangan yang akan mempengaruhi lebih dari 20 negara dari Amerika ke Asia, termasuk Indonesia.

Sumber Gedung Putih mengatakan pada Rabu (22/3), sebagaimana dilansir Reuters, mengatakan bahwa perintah eksekutif Trump kemungkinan bakal dikeluarkan minggu ini.

Awal bulan lalu, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan, “Kami akan meninjau kembali semua transaksi perdagangan saat ini, mencari tahu apakah kita dapat meningkatkan kerja sama.”

Tawaran kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral AS mencakup negara-negara: Australia, Bahrain, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Yordania, Meksiko, Maroko, Nikaragua, Oman, Panama, Peru , Singapura dan Korea Selatan.

Senator Orrin Hatch dari Partai Republik yang berasal dari Utah yang memimpin Komisi Keuangan di Senat mengatakan dia akan mendapat tugas untuk mengkaji transaksi kerja sama perdagangan.

“Saya pikir kita harus mulai bergerak,” kata Hatch. “Jika dia (Trump) ingin melakukan perjanjian secara sepihak atau bilateral, dia harus bertemu langsung mereka.”

Pejabat bidang perdagangan Trump, termasuk penasihat Gedung Putih Peter Navarro dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross telah lama mengatakan bahwa aturan yang bersumber dari ketentuan NAFTA perlu diperketat, untuk mengecualikan komponen yang lebih dari luar blok perdagangan. Renegosiasi tersebut akan sejalan dengan jargon Trump sejak masa kampanye “Buy American, Hire American”.

Indonesia tentu akan ikut terdampak, walaupun tidak terlalu langsung jika sejumlah perjanjian perdagangan AS dilakukan review. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mewaspadai proteksionisme dalam perdagangan yang diterapkan oleh pemerintahan AS yang baru, Donald Trump. Di pertemuan para Menteri Keuangan G20 di Jerman beberapa waktu lalu, proteksionisme Trump sudah sangat mengancam, sehingga pertemuan G20 gagal menyepakati ‘pasar bebas’. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here