Rentan Banjir, Surabaya Butuh Desain Ulang Tata Kota

0
116
Aksi Walikota Surabaya Tri Rismaharini berada di tengah-tengah banjir. Menurut Risma, air bah Kota Surabaya bukanlah banjir melainkan genangan. Penyebabnya adalah tumpukan sampah.

Nusantara.news, Surabaya – Banjir yang menenggelamkan Kota Surabaya Jumat, 24 November 2017, membuat kota ini seketika menjadi labirin tanpa makna. Mengapa bisa begitu? Pakar Hukum Lingkungan, Dr. Suparto Wijoyo, SH, MH, menjelaskan kota Surabaya selama ini banyak menerima penghargaan yang acap kali dipamerkan oleh penguasa kota, yakni Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Namun banjir yang menyebar di Surabaya seakan menyedot piala-piala atau piagam-piagam penghargaan tersebut.

“Pujian yang selama ini disanjung dengan penuh hormat serentak memudar menjadi labirin tanpa makna. Banjir yang menghadang jalanan terus mendatangkan nada keras warga Surabaya yang merasa terganggu atas realitas yang tidak terbayangkan sebelumnya,” kata Suparto Wijoyo saat menghadiri Seminar Nasional Sumber Daya Alam dan Tindak Pidana Korupsi yang dihelat Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu, (25/11/2017).

Dalam acara tersebut Suparto sebenarnya juga kaget begitu mendengar Surabaya tenggelam diterjang banjir bandang. Dia mengaku mendapat kiriman video dan berita-berita di jaringan radio maupun berita di Medsos soal menggeliat gelombang air yang merendam 70% wilayah Kota Pahlawan tersebut.

Banjir Surabaya akhirnya menjadi viral di Medsos dengan bumbu-bumbu kritik yang sangat menyentil, meski terkadang sangat nyelekit tetapi tetap “menggoda” dalam koridor bahasa Suroboyoan.

Begitu pedasnya seruan itu sehingga Risma akhirnya angkat bicara terkait banyaknya titik genangan air saat hujan mengguyur Surabaya. Ya, Risma menyebut banjir Surabaya sebagai genangan. Selain itu dia mengatakan jika sampah menjadi salah satu penyebabnya.

Risma mengakui, bahwa jajarannya sudah meninjau beberapa lokasi genangan dan menemukan banyak sampah di saluran air sekitar genangan tersebut. “Banyak sampah yang menumpuk sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar,” kata Risma beralasan, Sabtu (25/11/2017).

Selain banyaknya sampah yang menyumbat saluran air, intensitas hujan kemarin, lanjut Risma, juga tergolong tinggi. “Biasanya kalau hujan deras itu kekuatannya 90 meter kubik, tetapi tadi malam hampir 124 meter kubik. Itu super lebat,” tuturnya.

Alasan Risma bahwa banjir diakibatkan dari tumpukan sampah, sebut Suparto, merupakan bagian dari lepas tanggungjawab sebagai pemimpin Kota Surabaya. Warga yang mengkritik Risma menjadi tersudutkan dengan pernyataan karambol Risma. Apalagi dikatakan juga, air bah itu bukan kategori banjir melainkan cuma genangan. Ya, genangan yang mampu menenggelamkan Kota Surabaya dan membuat jatuh korban mahasiswi Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA).

“Pemegang kewenangan dan pengguna anggaran seakan melompat tanya atas peran warga yang memfasilitasinya. Lagi pula, ini bukan banjir melainkan hanya genangan. Genangan yang merenggut dua nyawa penduduk kota. Disebut itu bukan banjir. Cukup genangan. Genangan yang menenggelamkan untuk sementara. Dalam bahasa yang paling hiperbolik akan saya katakan “ini Surabaya, tidak pernah takluk oleh banjir sekalipun”,” ucap Suparto dalam keterangannya kepada Nusantara.News.

Apapun alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dianggap mengerikan. Istilah “genangan” tentu sangat menyenangkan sebagai tanda “kota kenangan” yang lagunya dihafalkan warga metropolitan. Tapi ingatlah, bahwa genangan di Surabaya sejatinya mewarnai pemberitaan  utama harian nasional lengkap dengan foto kawasannya. Mulai dari kawasan sentral sampai dengan kondisi Pakal, Kandangan, Sememi, Benowo, bahkan Margomulyo, semua disapu air bah.

“Banyak kolega dari Jakarta, Semarang dan Medan maupun Banjarmasin sontak berkomentar kepada saya: “Cak mengapa Surabaya banjir terutama di wilayah sampeyan tinggal?” Dengan kelakar saya menjawab ringan: inilah paripurna “prestasi” Surabaya, dari banjir papan iklan sampai banjir genangan. Ingat ya, genangan saja. Genangan yang mengganggu angan-angan,” sindir Ketua Pusat Studi Mitra Otonomi Daerah Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga ini.

Diakui Suparto, beberapa wilayah Surabaya memang berubah menjadi sungai dadakan di kala hujan yang riuh di tanggal 24-25 November 2017. Dia lantas menyamakan banjir Surabaya sebagai hadiah “Hari Pahlawan” yang menggalaukan warga Kota Surabaya, sama halnya dengan Rumah Radio Perjuangan Bung Tomo telah dihancurkan.

“Suatu potret buram di ladang penghijauan dan taman-taman kota yang dibangun (Risma) terlihat estetis serta begitu romantis dengan rerimbunan tegakan bunga. Kota ini dalam ukuran manajemen pertamanan dan kebersihan memang sudah sepatutnya dikualifikasi sebagai green city,” imbuhnya.

Genangan yang Melegenda

Secara visual Kota Surabaya memang tampak cantik dari dimensi kehijauannya. Akan tetapi kota ini lambat laun tetap menggeliatkan diri dengan berubah wajah menjadi panggung liar kenakalan modernis yang tidak sentimentil terhadap lingkungan.

Suparto menyebut, ajaran lingkungan dapat terselip menjadi kamuflase yang permanen. “Kota ini sedang dibombardir papan iklan yang semakin abai terhadap kesantunan agung warganya. Pemerintahnya acapkali mengernyitkan dahi dan muncul reaksinya yang temperamental,” sebutnya.

Hampir setiap tahun ada momentum untuk  mengalami ”amnesia” perkotaan karena begitu permisif terhadap “pelanggaran sosial”. Pembangkangan hukum sebenarnya sedang dihelat  mulai kelas teri sampai kelas kakap. Seperti iklan-iklan tukang talang, badut, rongsokan, sedot wc, mobil bekas, kecantikan, kursus, bendera partai dan foto-foto para cagub sampai dengan iklan layanan umum yang tidak bersahabat pada lingkungan, sungguh sebagai bentuk tindakan kriminal atas kelestarian ekosistem kota.

Apalagi menjelang Pilgub 2018, iklan politik telah membanjiri seluruh segmen geografis negeri. Surabaya tidak hanya banjir air, tapi juga banjir iklan. “Ruang terbuka hijau tampak menjadi tanah tak bertuan. Setiap calon berlomba untuk mengkavling lahan-lahan sesempit apapun asal info dirinya bisa masuk. Anehnya adalah iklan-iklan dari para calon yang sebenarnya  masih menjadi kendali kekuasaan.  Kalaulah mereka yang berkuasa “dimabuk iklan”, secara simplistik dapat dikatakan mereka telah gagal menjalankan amanat  rakyat. Hal itu menimbulkan celoteh bahwa public relation penguasa yang kini beriklan seolah sangat rendah dalam berkinerja,” tuturnya.

Iklan cagub yang tidak tertata di setiap ruang kota ini, lanjut Suparto, membutuhkan kemauan dan keberanian Pemkot Surabaya (atau di kota-kota lain) untuk menertibkannya. Atau pemda   membangun ruang iklan yang tidak melanggar tata ruang untuk kemudian disewakan kepada para cagub. Bukankah ini akan menjadi PAD spesial bagi daerah?

Banjir iklan di Surabaya, Malang, Banjarmasin, dan kota-kota lainnya pada tataran etika kota sudah melebihi batas-batas toleransi estetika kota. “Banjir iklan ini semakin melengkapi banjir apartemen, pertokoan, pergudangan, kondominium, hotel dan air yang menggenang “sebagai kuah” menu hutan beton perkotaan. Dalam ukuran inilah Kota Surabaya memasuki pintu gerbang paradigma wouned cities alias kota-kota yang luka. Surabaya sedang terluka oleh perilaku iklanis yang ngawur tanpa mau diatur maupun “pembangunan infrastruktur” yang tidak dihitung matang genangan,” imbuhnya.

Banjir iklan dari tukang talang sampai konglomerat semakin sempurna dengan datangnya “genangan” di Kota Surabaya yang kemarin itu.

Ditambahkan Suparto, bahwa genangan musim hujan di jantung kota adalah “ritual abadi” yang mengubah citra Kota Surabaya dari kota kenangan menjadi kota genangan. Karenanya, pemimpin Kota Surabaya harus semakin giat menata kotanya. Jangan hanya care pada penghijauan saja. Untuk mengatasi banjir yang harus dilakukan ada menormalisasi serta revitalisasi sungai-sungai.

“Kenyataan ini tentu saja harus menjadi pembelajaran Pemkot untuk semakin giat menata kota. Drainase perkotaan harus terus dikembangkan dan langkah normalisasi serta revitalisasi kali-kali di Surabaya wajib hukumnya,” ujar Suparto.

Ke mana Kalidami, Kali Manyar, Kaliasin, Kalikepiting, Kalirungkut, Kali Greges, Banyu Urip, dan sejumlah kali-kali lainnya harus diredesainkan? Ini pertanyaan Suparto Wijoyo.

Kawasan yang bernama kali-kali (sungai) jelas secara ekologis menyiratkan ritme alur yang bersungai. Kali-kali tersebut sudah saatnya menjadi kanal-kanal kota yang mampu menawarkan keindahan kota dengan fungsi sebagai “jalur transportasi perairan” yang handal.

“Kali Banyu Urip dengan dinamika wilayah Surabaya Barat harus dikonstruksi sebagai sarana irigasi “pertanian kota” sekaligus drainase perkotaan yang berfungsi sebagai bank air dan distribusi air. Fungsi tunggal Kali Banyu Urip sebagai saluran irigasi di geografi Benowo   ditambah dengan fungsi drainase yang secara teknis-finansial harus dialokasikan dalam program kerja Pemkot Surabaya. Pilihan ternyata berkata beda, kali-kali di Surabaya sedang didera “box beton” demi kenyamanan “hedonis bermotor”,” tandasnya.

Dibertakan Nusantara.News sebelumnya, selama ini di sepanjang jalan Surabaya marak terjadi pembangunan gorong-gorong. Tidak hanya mengeruk sungai yang kemudian diberi box culvert tapi juga membuat sungai tersebut menjadi jalan utama yang dilalui masyarakat. Seperti proyek box culvert di Jalan Raya Kupang hingga Manukan yang belum selesai. Sungai pun disulap menjadi jalan kembar. Namun toh banjir tetap datang. Bahkan, kemacetan mencapai 6 kilometer terjadi di jalan tersebut setelah luapan banjir.

Di kampung-kampung Surabaya juga dibangun proyek gorong-gorong. Jalan-jalan diuruk kemudian diletakkan box culvert. Para pekerja kontraktor dengan seenaknya meninggalkan proyek tersebut tanpa melihat apakah drainase sudah jalan atau tidak. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) yang membawahi proyek box culvert seakan tak berkutik menangani banjir di Surabaya.

Baca juga: Surabaya Tenggelam, Proyek Rp 1 Triliun Risma Menguap

Bagi Pemkot Surabaya, merombak total fungsi saluran air di Banyu Urip menjadi saluran drainase, mempunyai fungsi ganda. Yakni, untuk menambah kapasitas jalan sekaligus antisipasi banjir.

Sejak 2010 lalu, total panjang box culvert yang terbangun di Surabaya telah mencapai 10.963 meter atau hampir 11 kilometer. Rinciannya, di tahun 2010 sepanjang 3.200 meter, 189 meter pada 2011, 889 meter pada 2012. Selanjutnya di tahun 2013, sepanjang 1147 meter gorong-gorong ditutup dengan box culvert, 2.476 meter pada tahun 2014 dan 1.076 meter pada tahun 2015.

Untuk tahun 2016, box culvert dibangun sepanjang 1986 meter. Di antaranya di jalan Zamhuri (Rungkut) sepanjang 180 meter dan Jemur Ngawinan sepanjang 520 meter.

Sementara pembangunan gorong-gorong saluran air di Jalan Banyu Urip Surabaya diklaim sudah rampung, yakni sepanjang 6,7 kilometer. Maka, pengerjaan proyek yang digadang-dagang sebagai solusi mengatasi luapan air di daerah tersebut mencapai setengahnya, dari total panjang 13,85 km.

Adapun total proyek box culvert hingga 2017, anggaran dinas PUBMP Surabaya sebesar Rp1.058 triliun. Namun hingga Oktober yang terserap hanya Rp438,3 miliar atau 41,4 persen. Anggaran tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,26 triliun karena dalam bidang pemukiman digabung ke Dinas Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang.

Namun proyek gorong-gorong yang disebut mempunyai fungsi ganda (menambah kapasitas jalan sekaligus antisipasi banjir), pada Jumat (24/11/2017) nyatanya tidak berfungsi. Artinya proyek miliaran itu gagal total. Selain banjir, macet juga tetap terjadi.

Karena itu sejumlah warga Surabaya menduga pembangunan proyek saluran air yang tidak efektif menjadi penyebab banjir Surabaya semakin parah. Tidak hanya itu, diduga pembangunan gorong-gorong hanyalah formalitas perbaikan guna meraup keuntungan pribadi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melihat kenyataan ini, Suparto Wijoyo mengatakan bahwa untuk mengatasi genangan air (banjir) di Kota Surabaya jelas dibutuhkan redesain tata kota yang sesuai dengan basis ekologisnya.

“Apabila semua kali yang ada di Kota Surabaya (yang kini puluhan telah mati) mampu dinormalisasi dan direvitalisasi, maka Surabaya banjir hanyalah utopia,” ungkapnya.

Yang namanya kebijakan, program, dan kegiatan membenahi kali-kali di Surabaya yang berporos pada alur Kalimas, Kali Lamong, Kali Surabaya, kata Suparto, merupakan titik sentrum pengembangan kota “anti banjir”. Sehingga tidak bisa digarap secara grusa-grusu tanpa rencana yang matang.

Yang terjadi selama ini, proyek gorong-gorong yang sudah dikerjakan oleh rekanan Pemkot secara asal-asalan. Setelah digali, dipasang boks, setelah itu ditinggal pergi. Padahal, saluran belum tertutup dan tersambung semua. Kontraktor dalam melaksanakan pengerjaan proyek diduga tidak mengacu Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) dan BILL of Quantity (BOQ), sehingga gorong-gorong atau saluran air tidak sesuai yang diharapkan.

“Kalaulah sesudah itu masih banjir, selayaknyalah secara akademik saya mengingat ucap prima Dante Alighieri: all ‘alta fantasia qui manco possa – ketika sampai pada momen teragung ini, aku tak mampu berkata-kata. Menulis saja,” pungkasnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here