Blok Masela Harus Mampu Sejahterakan Maluku (2)

Rentan Serangan Udara, Deteksi Radar Pertahanan di Kawasan Masela Sangat Rendah

0
54

Nusantara.news, Jakarta, – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk pembangunan kilang migas di Blok Masela dilakukan di darat mungkin cukup melegakan masyarakat Maluku pada umumnya. Karena, memang selama ini, masyarakat Maluku menuntut pembangunan Blok Masela akan lebih baik di daratan (onshore).

Memang, tuntutan masyarakat Maluku agar pembangunan Blok Masela menggunakan mekanisme onshore bukan tanpa alasan yang kuat. Karena, hal itu bukan saja dilihat dari kalkulasi ekonominya semata, tetapi ada faktor-faktor lain yang saling mempengaruhinya, seperti memperhitungkan sistem pertahanan negara.

Undang-undang tentang sistem pertahanan negara menyatakan bahwa seluruh sumber daya nasional yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam harus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan strategi pertahanan negara.

Ini artinya pengelolaan Blok Masela harus diperhitungkan dari sisi strategis pertahanan negara kita berkaitan dengan benturan-benturan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, karena bisa saja ada kepentingan tertentu dari pihak asing untuk menekan Indonesia jika mekanismenya memakai offshore di laut karena tidak ada kontrol.

Sementara, kondisi alutsista kita dari sisi keamanan negara untuk melakukan pengawasan sangat rendah. Sebagai contoh di Pulau Saumlaki yang tidak jauh dari Blok Masela, ada kekuatan deteksi radar yang sangat rendah sehingga jika ada pesawat terbang asing dan pesawat terbang asing dan pesawat militer masuk tidak bisa cepat terdeteksi.

Kedua, fungsi radar itu untuk menjaga jika ada intervensi dari luar negeri akan mampu mengirim sinyal ke Komando Pertahanan Udara Nasional di Makassar supaya bisa mengirim Sukhoi.

Namun, saat pesawat sudah lewat, radar sinyalnya belum sampai ke sana, sehingga kemampuan untuk mengantisipasi jika musuh menyerang, sangat rendah. Jika pemerintah tidak piawai dalam mempersiapkan Maluku khususnya di kawasan blok migas secara baik dengan membangun kekuatan Maluku sebagai kekuatan sentrifugal, maka Maluku sebagai wajah Indonesia yang menghadap ke Australia dan kawasan Asia Pasifik akan rentan terhadap tantangan-tantangan dari luar, karena di Darwin ada pusat militer AS dengan ribuan marinir dan perlengkapan perang lengkap seperti senjata serangan udara, kapal selam, dan lain-lain.

Di satu sisi, di Timor Leste ada kerjasama RRT dengan Timor Leste yang memasang stasiun satelit pemantau untuk memantau perkembangan militer di Darwin dan semua gerakan gerakan pesawat dan kapal di bagian selatan Maluku yang berbatasan dengan Australia. Apabila Indonesia tidak membangun ketahanan diri maka akan rawan.

Masalah pengelolaan Blok Masela jangan hanya semata-mata dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan tentang migas. Tetapi, harus memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang menyatakan mulai dari batas landas sampai 300 mil merupakan wilayah kedaulatan negara Indonesia, di mana laut, dalam laut, dan di dasar laut merupakan kedaulatan dan yuridiksi.

Artinya, untuk memutuskan Blok Masela dikelola dengan mekanisme onshore pemerintah tidak perlu melakukan negosiasi untuk dipengaruhi oleh investor, karena negara adalah pemegang kedaulatan dan yuridiksi yang harus dipatuhi oleh investor. Jangan mengorbankan kedaulatan dan kewenangan yuridiksi untuk kepentingan investor. Jika itu terjadi, maka jelaslah sudah akan menimbulkan problem yang berkepanjangan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here