Republik Stuntman

0
92

AKSI dramatisasi Presiden Joko Widodo yang mengendarai sepeda motor menjelang pembukaan Asian Games kemarin, menarik perhatian banyak orang. Banyak yang bertepuk tangan melihat kreativitas yang tak biasa itu. Konon sejumlah petinggi negara lain memberi apresiasi.

Tetapi ada juga yang mengkritisi dari segala sudut. Misalnya, ini kiat Presiden untuk menarik hati kaum milenial guna kepentingan Pilpres mendatang. Ada juga yang menilai, aksi itu berlebihan dan tidak mencerminkan keagungan kepala negara.

Presiden sendiri memberi klarifikasi bahwa tindakannya itu hanya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Toh itu tidak membahayakan keselamatan dirinya. Aksi-aksi yang berbahaya itu dilakukan oleh pemeran penggganti (stuntman) yang terlatih. Sayangnya, dalam tayangan di televisi tidak dijelaskan bahwa aksi itu dilakukan oleh stuntman dan juga tidak ada peringatan agar penonton tidak melakukan aksi serupa.

Kita memahami niat Presiden untuk memberi hiburan. Namun, para pembantu Presiden yang bertugas di bidang komunikasi publik, seyogianya memberi sentuhan edukasi pada hiburan tersebut. Sebab, dikhawatirkan gaya naik motor Presiden itu bisa merangsang –atau bahkan membenarkan—gaya berkendara yang memancing risiko. Di saat tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, bisa jadi hiburan dari kepala negara kurang pada tempatnya.

Menurut data Korlantas Polri, 73 persen kecelakaan lalu lintas dialami oleh pengguna sepeda motor. Sepanjang 2017 lalu, terjadi 98.419 kecelakaan lalu lintas dengan korban tewas sebanyak 24.213 orang, atau hampir 70 orang setiap hari. Tahun sebelumnya, 25.859 orang kehilangan nyawa di jalan raya dalam 105.374 kasus kecelakaan.

Bandingkan dengan korban meninggal akibat narkoba yang “hanya” 11.071 orang per tahun atau 30 orang perhari. Atau yang meninggal akibat stroke, penyakit paling mematikan di Indonesia, yang “cuma” 17,3 juta orang pertahun.

Penelitian WHO menyimpulkan antara tahun 2000 dan 2020, kematian akibat kecelakaan lalu lintas meningkat hampir 80 persen di negara dengan pendapatan rendah dan sedang, tetapi menurun 30 persen di negara-negara dengan pendapatan tinggi.

Jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas memang sedikit menurun. Tetapi perkara nyawa yang hilang bukan soal statistik. Sebab kecelakaan lalu lintas tidak saja berdampak buruk pada orang yang mengalami kecelakaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif kepada keluarga korban. Dalam kecelakaan yang mengakibatkan cidera, baik ringan maupun berat, selain kerugian karena kehilangan waktu produktif, juga beban berupa besarnya biaya pengobatan yang mesti dikeluarkan. Untuk kasus kecelakaan yang berakibat kematian, tidak jarang mengakibatkan kemiskinan bagi keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika yang meninggal adalah anggota keluarga yang menjadi sumber  nafkah.

Hasil penelitian Transport Research Laboratory (TRL) Ltd di 21 negara yang digunakan WHO dan Bank Dunia dalam laporan berjudul World Report on Road Traffic Injury Prevention menyebutkan, kecelakaan lalu lintas menyedot gross national product (GNP) dari suatu negara. Untuk negara dengan penghasilan sedang, GNP yang terserap sekitar satu persen atau sekitar US$ 65 miliar pertahun. Sementara di negara berpenghasilan besar bisa mencapai dua persen dari GNP, atau sekitar US$ 518 miliar pertahun.

Kecelakaan tersebut berdampak kepada perekonomian. Kerugian ekonomi akibat kecelakaan menurunkan angka PDB sebesar 2,9-3,1 persen, atau kalau dirupiahkan mencapai Rp 220 triliun.

Itu sebabnya PBB menetapkan tahun 2011 sampai 2020 sebagai Tahun Aksi Keselamatan Berlalu lintas atau Decade of Action for Road Safety. Kampanye itu diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di dunia hingga 50 persen.

Untuk menyambut program PBB itu, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Ada lima hal pokok yang digarap antara lain membentuk “perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan”.

Kalau membentuk perilaku, itu artinya kita bicara soal keteladanan. Keteladanan tidak pernah datang dari bawah, tapi selalu berasal dari atas. Presiden, karena bangsa ini memposisikan jabatan itu di urutan tertinggi, mestinya menularkan keteladanan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here