Republik Viral

0
154

SEBETULNYA, apa sih, ukuran keberhasilan sebuah pemerintah mengelola negara?  Mudah saja. Lihat apa yang ditetapkan negara itu sebagai cita-cita. Kemudian, bikin sejumlah indikator objektif untuk melihat pencapaian sesuai pentahapan yang disepakati.

Bagi Indonesia, sudah jelas, cita-cita dan tujuan diformatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Walaupun UUD 1945 sudah diamandemen empat kali, namun Preambule ini tidak diutak-utik. Itu menunjukkan kesepakatan kolektif bangsa ini untuk tidak mengubah tujuan dan cita-cita nasional.

Cita-cita nasional bangsa ini ialah Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan negara yang demikian, bangsa ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Jadi, di tengah simpang-siur berbagai hasil survei tentang keberhasilan pemerintah atau kepuasan publik terhadap Presiden, sebetulnya mudah saja mengukur keberhasilan itu: Apakah cita-cita dan tujuan nasional itu semakin dekat atau malah menjauh.

Pencapaian tujuan itu adalah tanggungjawab pemerintah, karena merekalah yang mengelola negara. Pemerintah harus bertanggung jawab melindungi seluruh warga dan segenap tanah tumpah darah negeri ini.

Pemerintah negara yang tidak mampu melindungi warganya, termasuk yang bermukim di negara lain, bisa disebut telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kalau tidak tercapai, artinya Indonesia gagal bernegara. Kita tak perlu berdebat mengenai kriteria dalam kategorisasi Robert Rotberg tentang negara kuat (strong states),  negara lemah (weak states),  negara gagal (failed states), dan negara rubuh (collapse states), karena kriterianya sudah jelas tertera dalam  Preambule konstitusi kita.

Tetapi, yang terlihat selama ini, pengelola negara justru sibuk mencari-cari tolok ukur subjektif, agar kalau ada target yang meleset tidak terlihat sebagai kegagalan. Preambule konstitusi sudah lama diabaikan sebagai tolok ukur menilai pemerintah.

Belakangan lebih merosot lagi tolok ukur itu. Yang ditentukan bukan lagi sejauh mana cita-cita negara bisa tercapai, tapi sesibuk apa pemerintah bekerja. Jadi bukan pada hasil akhir pencapaian, melainkan pada proses pencapaian.

Nah, bekerja dalam proses pencapaian itu kemudian mengalami lagi penyederhanaan arti yang tak kepalang tanggung. Kerja tidak lagi diukur dari sistematisasi pentahapan dengan ukuran objektif yang menunjukkan kesinambungan proses. Tapi, pada sesibuk apa pekerjaan itu dilakukan. Untuk menunjukkan kesibukan, ya perbanyaklah kerja. Makin sibuk seorang penyelenggara negara, makin terkesan dia banyak bekerja. Tak peduli apakah yang dikerjakan itu mendekatkan kepada sasaran atau malah menuju jalan menyimpang.

Sebagai bentuk “pertanggungjawaban” tentu saja kesibukan bekerja itu harus diperlihatkan kepada publik. Dalam penyelenggaraan negara, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah itu ada dalam sidang atau rapat eksekutif-legislatif di berbagai tingkatan. Namun mekanisme itu tentu tidak dilaksanakan tiap hari.

Sementara pemerintah membutuhkan pengakuan publik setiap hari untuk memperlihatkan bukti mereka sudah sibuk bekerja. Kebutuhan itu seperti gayung bersambut dengan fenomena maraknya penggunaan media sosial yang massif di masyarakat kita.

Dari situlah kebiasaan bermedia sosial ria ikut pula mewabah dii kalangan pemerintah. Semua aktivitas disebarkan melalui berbagai situs media sosial populer, dari yang penting sampai yang tak bernilai sama sekali. Kadang-kadang menggelikan, karena seolah ukuran sibuk bekerja itu dilihat dari seberapa sering aktivitas dengan dramatisasi audio visual terunggah ke media sosial.

Lalu, ukuran yang melihat semakin tinggi tingkat keseriusan bekerja adalah seberapa dramatis aktivitas yang ditampilkan. Selanjutnya, ukuran bagi keberhasilan pekerjaan adalah seberapa banyak respon terhadap aktivitas dramatis itu. Kalau berhasil menjadi viral, itu artinya  si pejabat mempunyai kinerja yang bagus, walau masalah pokoknya sama sekali tidak tersentuh.

Dan demam viral ini menjangkiti seluruh pejabat, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Karena viral lebih penting daripada kinerja substansial, maka menjadi masuk akal juga mengapa banyak persoalan penting gagal kita selesaikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here