Resahkan Warga, Malang Tertibkan Parkir Liar

0
101

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Maraknya juru parkir (Jukir) ilegal yang menarik tarif seenaknya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan yang sudah ada terkait besaran pungutan parkir di Kabupaten Malang, membuat resah masyarakat. Mereka bermunculan di banyak tempat, seperti  seperti di areal toko swalayan atau di  lokasi ATM. Tarif yang mereka kenakan tak tanggung-tanggung. Kendaraan roda empat sering diminta uang parkir Rp5.000 sekali parkir.

Affandi Prasetyo, salah satu pengunjung salah satu ATM, sempat kesal karena ia dikenakan biaya parkir ketika hendak mengambil uang di ATM. “Ambil uang tidak sampai 3 menit, mereka minta uang parkir Rp5.000,” keluhnya kepada Nusantara.news, Senin (27/3)

Selain membuat warga kesal, pemasukan pemerintah daerah pun berkurang. Mengingat target retribusi parkir tahun 2017 yang tinggi, membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang menurunkan tim pengawas, untuk melihat seluruh titik parkir yang ada diwilayah Kabupaten Malang.

Pasalnya, retribusi parkir ini termasuk penyumbang dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, yakni sebesar Rp 2.1 miliar pertahun. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang ketat agar pendapatan ini tidak bocor atau dimanfaatkan oleh parkir-parkir liar.

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi mengungkapkan, hal tersebut dilakukan guna bertujuan untuk mengamankan lahan yang telah ditunjuk oleh Dishub untuk dilakukan pengelolaan yang bisa di ambil retribusinya dan tidak disalahgunakan oleh petugas parkir liar, yang justru danannya tidak masuk dalam  PAD.

“Di seluruh wilayah kabupaten Malang ada 610 titik lahan parkir sesuai penunjukkan Dishub,” ungkap Hafi Lutfi,  Senin, (27/3)

Lahan parkir yang ada tersebut nantinya akan dikelola jukir yang sudah terdata dan legal resm dari pihak pemerintahan, mereka nantinya dalam memungut jasa parkir diatur sesuai Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Perda jasa parkir itu besaran yang harus dipungut, oleh jukir untuk roda dua senilai Rp1.000 dan untuk mobil senilai Rp2.000, “Apabila di lapangan adanya pemungutan melebihi Perda itu termasuk pelanggaran,” jelasnya.

Hafi  menjelaskan, terkait dengan besaran pemungutan jika tidak sesuai apa yang telah diatur dalam perda, maka jukir tersebut liar dan jelas menyalahi aturan yang telah ada dalam peraturan perundangan daerah. Tim pengawasan yang dibentuk itu bertujuan untuk mengamankan lahan parkir yang ditunjuk, mengefektififkan pemasukan dari retribusi parkir ke PAD, dan mengurang keresahan masyarakat karena parkir liar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here