Reshuffle Pertaruhan Jokowi

1
126

KABAR akan diadakannya perombakan susunan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo semakin santer. Jika benar terjadi, ini adalah perombakan kesekian kalinya dalam masa tiga tahun pemerintahan Jokowi.

Banyak orang mengingatkan, tidak baik terlalu sering menyusun ulang formasi kabinet. Sebab, itu justru menunjukkan Presiden tidak selektif dalam menentukan formasi sebelumnya. Tidak selektif memilih pembantu dalam kabinet, untuk ukuran jabatan setinggi presiden, adalah sesuatu yang serius. Sebab, yang terbaca di khalayak adalah presiden tak mengenal betul orang-orang yang diserahinya memikul tugas sepenting tugas menteri.

Pandangan yang agak optimistis bisa saja melihat ini sebagai semangat presiden untuk bekerja maksimal dengan formasi yang sempurna.

Apa pun sudut pandangnya, ini adalah hak prerogatif presiden. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat itu.

Publik hanya bisa berharap, kalau toh dirombak, susunan baru nanti harus lebih mampu mendekatkan bangsa ini ke tujuan. Itu pula yang kita harapkan menjadi satu-satunya pertimbangan presiden melakukan reshuffle.

Sebab, bagi Presiden Jokowi, perombakan kabinet ini adalah pertaruhan terakhir. Masa pemerintahannya tinggal dua tahun lagi. Target-target yang dicanangkannya dalam Nawacita semakin sempit waktu pencapaiannya. Jika kabinet jadi disusun-ulang, menteri baru tentu tak bisa langsung tancap gas. Dia butuh waktu berpikir sejenak bagaimana cara terdekat mencapai tujuan. Itu pun kalau dia tahu sasaran yang hendak dituju. Artinya akan ada waktu yang tersita untuk belajar, sementara deadline semakin mendekat.

Seandainya kabinet hasil perubahan ini tak berjaya juga, tamatlah Jokowi. Kalau target-target yang dijanji-maniskan selama kampanye dulu tidak terwujud –apa pun alasannya— secara moral Jokowi tak berhak lagi mencalonkan diri sebagai presiden.

Maka, tolonglah, kalau kabinet hendak dirombak juga, ubahlah cara pemilihan menteri yang diterapkan dulu. Sebab cara itu sudah terbukti keliru.

Sudah banyak yang mengingatkan Presiden sejak awal terpilih dulu, bentuklah kabinet ahli (zaken kabinet). Hanya dengan kabinet seperti itu dia bisa duduk tenang setelah menentukan kebijakan, sebab strategi dan taktis bisa diserahkan sepenuhnya kepada menteri. Di tangan kabinet ahli, nasib Jokowi aman. Peluangnya di 2019 pun terjamin.

Sekadar mengingatkan, dalam konteks preferensi jabatan menteri, keahlian itu bukan sekadar penguasaan teknis akademis pada bidangnya saja. Tetapi meliputi juga track record yang bersih, memiliki jaringan yang kuat, serta paham mekanisme birokrasi. Dan tak kalah pentingnya, berani berinisiatif.

Sebagai contoh, seorang menteri di bidang keuangan, yang secara akademis sangat menguasai ekonomi dan moneter, akan sukar bergerak jika tidak mempunyai jaringan dengan para pelaku bisnis, para penentu ekonomi global atau pusat-pusat ekonomi dunia.

Jabatan menteri adalah jabatan politik. Namun jangan diartikan sempit bahwa itu jabatan yang dihasilkan proses politik saja. Tetapi mesti dipahami secara ekstensif bahwa orang yang duduk di jabatan menteri adalah orang yang mengerti politik secara luas dan komprehensif.

Menteri bidang energi, misalnya, tidak mesti ahli eksplorasi migas, tapi adalah orang yang paham politik energi nasional dan global. Menteri pendidikan tidak perlu dosen, tapi orang yang paham politik pendidikan dan bagaimana mengarahkan pendidikan dalam konteks kompetisi SDM global. Buat apa menaruh dokter jadi menteri kesehatan, jika tak mengerti politik kesehatan. Tak ada manfaatnya menempatkan pengusaha jadi menteri perdagangan, jika tak ada yang diketahuinya perkara politik perdagangan dunia.

Menteri itu pejabat pelaksana strategis yang merumuskan strategi pencapaian kebijakan presiden. Untuk pelaksanaan taktis sesuai strategi menteri, itu mestinya menjadi wilayah pejabat karir di kementerian/lembaga bersangkutan, mulai dari level dirjen ke bawah. Mereka berpengalaman belasan atau puluhan tahun di bidang yang sama, sehingga kecakapan teknisnya pasti mumpuni.

Itulah kriteria menteri yang mesti dicari Presiden. Sebab, memang tak mudah mengurus Indonesia. Ini negeri yang sulit. Bangsa kita ini sering mendapat peringkat tertinggi dalam hal yang buruk. Lihat saja survei berbagai lembaga pemeringkat tentang Indonesia, entah soal korupsi, kualitas layanan publik, kepastian hukum, iklim investasi dan sebagainya. Posisi Indonesia tidak terlalu menggembirakan. Boleh saja diperdebatkan soal metodologi survei, tapi lebih baik berkepala dingin saja memandangnya sebagai koreksi.

Jika dilihat skala kekusutan di negeri ini, memang banyak yang perlu diubah. Melakukan perubahan serentak pada semua bidang itu tentu sulit. Jangankan mengubahnya menjadi lebih baik, menggambarkan peta kerusakan saja sudah kesulitan tersendiri.

Kalau Presiden paham ini rencana reshuflle ini adalah pertaruhan, kita yakin dia tak akan sembarangan. Entah kalau bukan itu yang dipedulikannya.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here