Jika kasus Freeport Bermuara di Arbitrase (4)

Resolusi PBB dan Asas Rebus Sic Stantibus Bisa Jadi Senjata  Pamungkas  

0
235

Nusantara.news, Jakarta – Jika harus berhadapan dengan Freeport di arbitrase internasional, pemerintah Indonesia bukan hanya kuat dipayungi UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, tetapi menyimak jauh ke belakang di dalam hukum perjanjian dalam kontak bagi hasil sumber daya alam, telah dikuatkan pula oleh beberapa resolusi PBB, yakni:

  • Dalam resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas sumber daya alamnya.  Begitu pula dalam Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 12 Desemer 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973, menegaskan ruang lingkup prinsip hak permanent soverignity penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yuridiksi suatu negara.
  • Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-Hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Right and Duties of States), menegaskan kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  • Begitu juga dalam Covenant on Economic, Social and Culture Rights (Pasal 1) dan Covenant on Civil Political Rights (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966, menegaskan mengenai hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.
  • Pada Declaration on the Human Enviroment Tahun 1972 di Stockholm, pada Pasal 11 dan 12 menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. Dalam pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain.

Dengan mengacu kepada beberapa resolusi di atas, seharusnya pemerintah Indonesia menjadi lebih siap untuk menghadapi gugatan Freeport di Arbitrase Internasional. kendati pada hukum internasional dikenal adanya asas pacta sunt servanda (bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya), tetapi pemerintah Indonesia juga masih bisa memanfaatkan asas rebus sic stantibus, di mana asas ini menjamin bahwa perjanjian dapat diputus secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati ( “Merajut Kembali Nusantara”/hal.45).

Perwujudan asas rebus sic stantibus terdapat  dalam konvensi Wina 1969, yaitu dalam seksi 3 tentang pengakhiran dan penundaan bekerjanya perjanjian internasional, khususnya  pasal 62 yang menyatakan

  1. Suatu perubahan keadaan mendasar yang telah terjadi terhadap keadaan yang ada pada saat penutupan traktat, dan tidak dapat diduga oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari perjanjian   kecuali :

(a) Keberadaan keadan-keadaan itu merupakan suatu dasar penting bagi para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian; dan

(b) Akibat dari perubahan itu secara radikal memperluas kewajiban yang harus dilaksanakan di bawah perjanjian.

  1. Suatu perubahan keadaan mendasar tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, jika :

(a)   Perjanjian tersebut menetapkan batas wilayah; atau

(b) Perubahan itu merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dalam perjanjian atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lain dari perjanjian tersebut.

  1. Jika sesuai dengan ayat-ayat di atas, suatu pihak boleh menuntut suatu perubahan keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, maka pihak tersebut juga dapat menuntut perubahan sebagai dasar untuk menunda berlakunya perjanjian tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia keberadaan asas rebus sic stantibus terdapat dalam pasal 18 UU No 24 tahun 2000 yang menyatakan:

Perjanjian internasional berakhir apabila :

  1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang  ditetapkan dalam perjanjian;
  2. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
  3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
  7. Objek perjanjian hilang;
  8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam kaitannya dengan ancaman Freeport ke Arbitrase, Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto mempertanyakan Freeport mau membawa ke arbitrase yang mana. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau commercial arbitration yang diatur dalam kontrak karya? Kalau di bawa ke commercial arbitration, pemerintah pun punya hak untuk mengajukan Freeport. Karena Freeport telah lakukan wanprestasi terkait masalah pemurnian dan divestasi. Kalau ke ICSID, pemerintah Indonesia punya pengalaman menang melawan Century dan Churchill Mining. Di Comercial Arbitration, Indonesia menang melawan Newmont terkait kewajiban Newmont untuk melakukan divestasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here