Restrukturisasi Internal, Cara Efisien Selamatkan Bumiputera

0
658
Harapan baru penyehatan AJB Bumiputera 1912 lewat restrukturisasi internal. Berhasil kah?

Nusantara.news, Jakarta – Gagalnya Pengelola Statuter (PS) menyelamatkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyadarkan kita bahwa perusahaan asuransi mutual itu perlu penanganan khusus. Ide terbaru restrukturisasi AJB Bumiputera 1912 lewat restrukturisasi internal.

Mengapa perlu restrukturisasi internal? Ya karena, berbagai upaya menghadirkan investor eksternal dalam setahun terakhir gagal total. Mulai dari PT Evergreen Invesco Tbk, menghadirkan konglomerat Ercik Thohir dari Mahaka Group, sampai upaya menghadirkan Samsung Life, Allianz Life hingga perusahaan asuransi asing lainnya.

Selain berpotensi menghabiskan dana besar, restrukturisasi eksternal juga menghadapi persoalan bentuk badan usaha. Para investor rerata menggunakan badan hukum perseroan terbatas (PT), sementara AJB Bumiputera 1912 menggunakan badan hukum mutual. Itu sebabnya tidak pernah ada titik temu, sekaligus tak ada solusi.

Karena itu belakangan muncul ide baru dengan cara restrukturisasi internal yang irit dan tak memerlukan biaya sama sekali.

Adalah analis sekaligus praktisi asuransi Irvan Rahardjo. Ia menyarankan perlunya restrukturisasi internal terhadap AJB Bumiputera 1912, tanpa mengundang investor luar. Adapun cara yang bisa ditempuh ada tiga tahap.

Pertama, melakukan perpanjangan jangka waktu polis. Dengan kata lain  melakukan ‘moratorium penebusan polis’. Untuk menerapkan tahap ini perlu ekstra kerja keras meyakinkan pemegang polis yang dalam bentuk usaha bersama (mutual).

Dalam asuransi berbadan hukum mutual, pemegang polis adalah sekaligus anggota atau pemilik perusahaan. Karena itu diperlukan sosialisasi proaktif menjemput bola  ke seluruh cabang AJB Bumiputera 1912 di Indonesia.

Kedua, menurunkan tingkat  bunga  hasil investasi (return) yang dijanjikan dalam polis. Dengan cara pertama dan kedua ini, cadangan premi dan klaim AJB Bumiputera 1912 akan turun  signifikan. Tapi lagi-lagi, harus kerja ekstra untuk meyakinkan pemegang polis.

Ketiga, menggenjot pendapatan premi secara an-organik atau pertumbuhan non alamiah. Caranya, dengan meminta kebijakan afirmasi (affirmatif  policy) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar AJB Bumiputera 1912 pasca restrukturisasi mendapatkan bisnis dari bank-bank BUMN dan perusahaan BUMN.

“Karena akibat dari restrukturisasi OJK yang gagal selama setahun  terrakhir, produksi AJB Bumiputera mengalami penurunan yang sangat tajam,” kata Irvan.

Dia berpendapat, dengan menempuh tiga tahapan diatas, maka gap antara aset dan kewajiban sebesar Rp3,5 triliun tahun ini bisa diatasi. Pada tahun  2018 ini polis jatuh tempo AJB Bumiputera 1912 senilai  Rp5,7 triliun dibandingkan pendapatan premi yang hanya Rp2,2 triliun.

Bubarkan PS

Dengan resolusi restrukturisasi internal di atas, maka upaya yang dilakukan PS tidak diperlukan lagi. PS merencanakan akan mencairkan aset finansial senilai Rp2 triliun untuk untuk membayar klaim pemegang polis dan mengembalikan dana investor.

Karena dengan pola restrukturisasi internal, maka para pemegang polis tak memerlukan lagi menerima klaim. Klaim itu ditunda hingga satu dua tahun ke depan, sementara kinerja kesehatan AJB Bumiputera akan pulih kembali.

Itu sebabnya Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 bakal melayangkan surat kepada OJK untuk membubarkan PS.

Jaka Irwanta, pemegang polis yang juga cucu salah satu pendiri AJB Bumiputera 1912 usai bertemu dengan BPA, Rabu (7/3). Jaka bertemua BPA ditemani dua pemegang polis lainnya, yakni Boyamin Saiman (dari MAKI) dan Nyoto Dwi Wicaksono.

Jaka mengatakan, isi surat yang akan dikirim BPA kepada OJK merupakan usulan dari pemegang polis karena melihat gagalnya penyelematan AJB Bumiputera jilid pertama.

“Jadi entah dibubarkan atau diganti pengelola statuter-nya atau bentuk direksi baru,” ungkap Jaka.

Sejak diambilalih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 lalu, seluruh direksi AJB Bumiputera berstatus nonaktif dan digantikan oleh pengelola statuter. Skenario penyelamatan AJB Bumiputera dilakukan dengan cara membentuk perusahaan asuransi baru bernama PT Asuransi Jiwa Bumiputera (PT AJB). Perusahaan itu merupakan anak usaha dari PT Bumiputera Investasi Indonesia Tbk (GREN), eks PT Evergreen Invesco.

AJB Bumiputera bekerja sama dengan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga seluruh pembukaan polis baru dialihkan kepada PT AJB. Sebagai gantinya, PT AJB akan membagi keuntungannya sebesar 40% setiap tahunnya kepada AJB Bumiputera dari keuntungan yang diraih selama 12 tahun.

Sayang, skema restrukturisasi tidak tidak sesuai dengan rencana karena perbedaan visi dan misi ketika kerja sama telah berlangsung. Selain itu, AJB Bumiputera 1912 juga menilai pendapatan yang diraih PT AJB tidak sesuai ekspektasi awal, sehingga keuntungan yang diberikan kepada AJB Bumiputera semakin kecil.

Untuk itu, kerja sama tidak diteruskan sejak awal tahun ini. Dampaknya, PT AJB diwajibkan berganti nama dan tidak boleh menggunakan infrastruktur AJB Bumiputera. Kini, PT AJB telah berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka atau Bhinneka Life.

Tak hanya soal penyelamatan asuransi tertua di Indonesia itu, Jaka juga menyoroti soal terbentuknya PS sebelum terbit aturan dari pemerintah.

“Pengelola Statuter itu dibentuk Oktober 2016, empat hari kemudian dari sejak dibentuk, saya kirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan,” kata Jaka.

Surat itu, ditulis atas nama Tim Advokasi Penyelamatan Bumiputera 1912. Ia mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 mengenai pengaturan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual).

Padahal, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 tersebut, disebutkan jika pemerintah diharuskan membuat aturan khusus mengenai asuransi mutual. Kemudian, ia mendapatkan balasan dari Kementerian Keuangan pada bulan November 2016 yang menyatakan peraturan pemerintah sedang dalam proses.

“Tapi sampai sekarang aturan itu belum ada,” tegas Jaka.

Tak hanya dibubarkan, BPA juga akan mengirimkan surat permohonan ke OJK untuk membentuk tim guna mengaudit pengelola statuter. Tim tersebut akan memeriksa apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola statuter sejak bertugas tahun 2016 hingga saat ini.

“Jadi harus ada tolak ukur, sebelum ada pengelola statuter bagaimana dan setelah ada Pengelola Statuter bagaimana. Nanti bisa dilihat hasilnya,” demikian Jaka.

Jika memang terbukti melakukan kesalahan selama menjadi PS, Jaka berharap OJK juga melakukan tindak lanjut.

Makin hari makin terbuka cara-cara cerdas dan hemat untuk menyelamatakan AJB Bumiputera 1912. Lantas mengapa OJK harus mempertahankan cara mahal dan tak berhasil sebagaimana dilakukan PS?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here