Reuni 212, Perlawanan Damai Atas Ketidakadilan

0
108

Nusantara.news, Jakarta – Jutaan massa pada Reuni 212 (Minggu, 2/12) tak terbendung memenuhi kawasan Monumen Nasional (Monas) dan sekitarnya, meski sebelumnya petinggi pemerintah, beberapa pemimpin ormas, dan pihak kepolisian mengisyaratkan agar acara tersebut dibatalkan. Lepas acara itu sebagai ajang ukhuwah islamiyah dan bermuatan politik atau tidak, Reuni 212 sebenarnya menegaskan makna lain. Apa itu? Perlawanan tanpa kekerasan atas ketidakadilan.

Reuni 212 memang bisa dipandang bagian dari perjuangan politik. Tapi, politik moral. Bukan soal dukung mendukung Paslon. Itu terlalu kecil. Lalu, dimana nilai moralnya? Kata kuncinya “Aksi 212”. Aksi ini punya dua tuntutan. Pertama, menuntut keadilan untuk pribumi dan juga umat Islam. Kedua, menuntut agar tak ada lagi penistaan terhadap agama apapun. Akumulasi dari ketidakadilan yang dirasakan itu kemudian meledakkan apa yang disebut gerakan 212.

Saat aksi 212 tahun 2016 meledak yang didahului dengan aksi berjilid-jilid, adalah respons atas ketidakadilan perlakuan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang anggap telah menista agama. Kepolisian dinilai tidak tegas, sementara barisan penguasa yang berada dalam gerbong politik yang sama dengan Ahok, terkesan hendak melindungi. Baru setelah people power dalam aksi 212 tumpah, proses hukum terhadap Ahok dilakukan: tergesa-gesa dan amat cepat. Ujung dari perjuangan politik umat ini: Ahok dipenjara.

Sayangnya, selepas itu seolah ada harga yang harus dibayar terhadap “musuh-musuh” Ahok yang telah membuatnya dipenjara. Sejak itu, sejumlah aktifis 212 tersandung kasus hukum. Al-Khatthat ditahan di lapas Brimob. Alfian Tanjung divonis bersalah di pengadilan Surabaya. Buniyani, pengunggah video Ahok diganjar 1,5 tahun penjara. Bachtiar Nasir, ketua GNPF MUI saat itu harus berurusan dengan polisi. Sebagian orang menganggap itu kriminalisasi. Entahlah. Yang pasti, aksi 212 berbuntut panjang.

Habib Rizieq Sihab (HRS) selaku tokoh sentral 212 terpaksa hijrah ke Makkah, setelah diganjar 17 kasus. Di antara kasus yang menghebohkan adalah tuduhan chat porno HRS dengan Firza Husein. Sejumlah pihak menilai kasus tersebut sumir dan cenderung dipaksakan. Dan terbukti, kasus mesum itu berikut beberapa kasus lainnya, akhirnya dihentikan polisi.

Hal lain, kekerasan terhadap para tokoh muslim seringkali terjadi, penghadangan terhadap mubalig tertentu terjadi di mana-mana. Aparat keamanan tampak tidak berdaya menghadapi sebagian masyarakat yang melakukan sweeping terhadap mereka itu. Ironisnya, yang melakukan ini juga ada sebagian dari kalangan muslim sendiri. Mereka yang selama ini merasa pluralis dan toleran, justru tidak memberikan ruang perbedaan pada yang lain dan bersikap non-kompromis terhadap ide dan pikiran orang lain.

Ada kesan, kasus yang berhubungan dengan tokoh umat, juga tokoh oposisi, sangat cepat direspons dan diproses. Sebaliknya, mereka yang disinyalir pro-penguasa, bukan saja lamban, bahkan tidak diproses. Di titik ini, sebagian orang menyebut penegakan hukum di Indonesia beraroma ‘tajam ke lawan, tumpul pada teman’. Hukum menjadi kepanjangan tangan politik dan alat gebuk bagi lawan politik.

Dalam catatan yang dikeluarkan oleh Tim Advokasi (TA) GNPF-Ulama saat konferensi pers 1 tahun Evaluasi Penegakan Hukum Pasca Aksi Bela Islam di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017), diungkap, dari sekian kasus yang telah dilaporkan ke pihak kepolisan, hanya satu kasus yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni kasus tersangka penistaan agama dan UU ITE, Ade Armando. Itu pun pasca ditetapkannya Ade Armando sebagai tersangka, sampai sekarang kasusnya belum diproses, apalagi penahanan.

Begitu juga dengan kasus yang menimpa Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI yang kini menjadi Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. Meski telah dilaporkan banyak pihak lantaran pidatonya yang bermuatan SARA dan pencemaran nama baik, sampai saat ini menurut catatan TA GNPF-Ulama, kasusnya belum juga diproses. Sementara kasus yang menimpa Grimmson (ID Kaskus), Sukmawati Soekarnoputri, dan Dani Siregar tidaklah jelas statusnya. Hal serupa dengan kasus hate speech Nathan P Suwanto yang mengancam akan membunuh beberapa tokoh oposisi.

Tak hanya itu, labelisasi yang menyakiti hati umat Islam juga mengakumulasi ketidakadilan yang mereka rasakan. Misalnya label teroris, radikalis, intoleran, anti-Pancasila, dan anti-NKRI. Padahal sejak sebelum republik ini berdiri, ulama dan umat Islam adalah bagian terdepan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Peran mereka dalam mewarnai wajah NKRI bahkan tak ternilai besarnya: mulai dari turut merumuskan dasar negara, konstitusi, barisan pertahanan (tentara), hingga merawat kebhinekaan.

Namun, labelisasi umat Muslim identik dengan kekerasan dalam mengekspresikan politik kekuasaan terus berlanjut. Di masa pemerintahan Soekarno, mereka yang melawan rezim dilabeli kontra-revolusi. Partai Islam legendaris, Masyumi, yang kerap berlawanan dengan pemerintah dibubarkan dan tokoh-tokohnya ditangkapi atasi tuduhan pemberontakan PRRI/Permesta. Bung Karno juga sempat melontantarkan diksi Islam Sontoloyo.

Pada era Orde Baru, labelisasi itu muncul dalam Komando Jihad, Teror Warman, Warsidi Lampung, dan Pembajakan Woyla. Mereka disebut ekstrem kanan. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), labelisasi itu muncul dalam berbagai aksi terorisme. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), labelisasi itu dikaitkan dengan sikap dan ungkapan yang tidak menyenangkan, seperti intoleran, teroris, radikalis, anti-NKRI, mengujar kebencian kepada kelompok lain, dan sebagainya.

Tak heran, ulama berpengaruh Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) di salah satu stasiun televisi, menyatakan lepas dari afiliasi politik maupun agamanya, massa ini berkumpul menyuarakan ketidakadilan (perceive unjustice). Umat Islam menurut Aa Gym merasa sakit hatinya disebut radikal, intoleran, ingin memisahkan diri, anti NKRI, dan berbagai stigma negatif lainnya.

Di tengah-tengah suasana psikologis labelisasi seperti inilah, Reuni 212 dimaksudkan menjawab semua ketidakadilan yang ditujukan kepada umat Muslim. Dari ungkapan ‘unek-unek’ perasaan mereka, tersimpan kekhawatiran akan terjadi bencana keretakan kesatuan dan persatuan jika hal ini terus berlangsung. Perasaan yang sama itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun ke Monas. Banyak diantaranya yang berasal daerah dan luar negeri sudah sejak lama menabung, menyiapkan bekal untuk hadir.

Teranyar, barangkali kejadian-kejadian menjelang “hari H” Reuni 212 turut menjadi bahan bakar bagi massa yang hadir. Ambil contoh kasus pembakaran bendera tauhid dan pernyataan BIN yang menyebut puluhan masjid terpapar radikal.

Hanya saja, pembelaan tokoh dan umat Islam yang ingin disampaikan tersumbat oleh tertutupnya media cetak dan elektronik, karena tidak sejalan dengan pemerintah. Penguasa juga tak begitu peka dengan suara kebatinan mereka, sebab sudah tertutup dengan berbagai prasangka dan stigma. Akhirnya, turun ke jalan menjadi pilhan umat.

Lepas dari semua itu, para penggerak Reuni 212 ini meski dalam kadar tertentu sering dicap ‘radikal’ atau ‘kelompok intoleran’ oleh penguasa, juga mungkin dirugikan oleh pemerintahan Jokowi, namun mereka mampu menjadi magnet bagi kehadiran jutaan massa dan memandu aksi dengan santun, damai, dan tak menggiring massa untuk ‘menjatuhkan’ pemerintahan yang sah. Mereka melakukan perlawanan atas ketidakadilan itu dengan sikap terpuji: damai dan santun. Mereka juga menjadi lawan tanding yang ‘asyik, beradab, dan tidak culas’ bagi penguasa.

Lautan massa Reuni 212 di kawasan Monas dan sekitarnya berjalan damai dan tertib

Selain itu, berkumandangnya lagu Indonesia Raya, berkibarnya bendera merah putih di samping bendera Tahuid, berbaurnya umat Islam dari berbagai daerah bersama beberapa peserta non-muslim, serta tema-tema kebangsaan yang didengungkan di luar tausyiah keagamaan, menunjukkan acara tersebut sarat kecintaan pada negara dan agama. Barangkali inilah salah satu faktor yang membuat Reuni 212 menjadi momentum yang selalu dirindukan ‘para jamaahnya’.

Perlakuan Tak Adil Usai Reuni 212

Pasca Reuni 212, ketidakadilan juga masih dijumpai dari pihak yang kontra dengan narasi-narasi yang ‘mengecilkan’. Sebut saja perihal jumlah massa, muatan acara, hingga absennya sejumlah media ternama untuk memuatnya di berita utama.

Soal jumlah massa aksi, memang tak ada jumlah pasti, namun dengan alat apa pun kita melihat yang jelas berjumlah jutaan. Panitia Reuni Alumni 212 mengklaim jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 7,5 juta orang. Sebagian lainnya memperkirakan 8 – 11 juta. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi menyebut jumlah berbeda: 30 ribu. Beberapa media massa merilis jumlah massa 15 ribu, ribuan, ada juga yang menulis ratusan.

Sedangkan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga anggota timses capres petahana Guntur Romli, menyebut peserta reuni 212 kalah dengan penari poco-poco yang mencapai 65 ribu orang. Debat jumlah massa ini hingga sekarang masih berlangsung, utamanya di sosial media.

Kemudian muatan acara, pihak yang kontra menuding Reuni 212 tak lebih dari kampanye terselubung capres Prabowo Subianto. Sebagian mencurigai massa yang hadir mayoritas anggota HTI yang punya misi mengganti NKRI dengan khilafah. Padahal di acara tersebut, Prabowo yang hadir tak bicara soal visi-misi dan program. Bahkan Bawaslu DKI menegaskan tak ada unsur kampanye di acara tersebut. Begitupun soal peserta aksi: lintas-ormas, lintas-daerah, dan lintas-generasi.

Dari segi pemberitaan media, tampaknya sejumlah surat kabar ternama di dalam negeri tak tertarik memuat berita Reuni 212 menjadi headline atau mejeng di halaman depan. Dari 8 surat kabar terkemuka yang terbit di Jakarta, hanya 3 media yang memberitakan Reuni 212 di halaman depan. Ketiganya adalah Rakyat Merdeka, Repubika, dan Jawapos.

Yang lainnya: Kompas, menjadikan berita “Polusi Plastik Mengancam” sebagai headline. Sedangkan Media Indonesia mengangkat berita “PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer” sebagai berita utamanya. Mirip dengan Media Indonesia, Koran Sindo mengangkat berita “Rekrutmen Pegawai Kontrak Mulai 2019”. Koran Tempo, mengangkat “Menuju Ekosistem Digital” sebagai headline.

Di saluran televisi pun nyaris sama. Kecuali TV one yang menayangkan Reuni 212 dalam breaking news sepanjang acara, stasiun televisi lain tak melakukannya. Di luar TV One, semisal Kompas TV, RCTI, dan beberapa lainnya memang menayangkan Reuni 212 dalam program berita, tetapi itu pun terkesan seadanya.

Hal ini berbeda perlakuan ketika hampir semua televisi menyiarkan berita kebohongan Ratna Sarumpaet secara gegap gempita. Metro TV, TV One, Kompas TV kala itu bahkan menayangkan kasus Ratna secara khusus dalam breaking news. ‘Menggoreng’  kasus Ratna yang notabene mantan tim sukses capres Prabowo Subianto, tentu saja dibaca ada agenda setting untuk mendegradasi capres nomor 02 itu di Pilpres 2019.

Apakah Reuni 212 tak layak diberitakan? Sangat layak. Bagi para penggiat media dan kalangan jurnalis, kegiatan Reuni 212 memenuhi syarat kelayakan berita. Misalnya dari luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest), dan keluarbiasaan (unusualness). Dalam Jurnalisme Positif, kriteria tersebut merupakan rumus baku pegangan para wartawan.

Lantas, mengapa sejumlah media massa tersebut berlaku tidak adil dan seperti ogah menampilkan berita Reuni 212 dalam ruang utama?

Jika ditilik dari pemilik, latar belakang politik, dan kepentingan ideologi sejumlah media tersebut, tampaknya ada agenda setting untuk menenggelamkan peristiwa Reuni 212 dari perhatian publik, menjadikannya sebuah berita yang tidak relevan, atau paling tidak mencari “aman” dari kekuatan yang sengaja mengkooptasinya: entah itu pemilik media ataupun penguasa. Dengan agenda setting itu, media kemudian melakukan skenario lewat framing dan black out.

Akhirnya, benar kata Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia (1975): seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Tepat pula pesan yang disampaikan dalam ayat Al-Maidah ayat 8: “… Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil…”.

Sebab itu, sampaikan segala sesuatu dengan jujur, jangan berat sebelah. Jangan sampai karena kebencian pada suatu kelompok atau lawan, juga keberpihakan politik, membuat kita tidak berlaku adil.[]

Baca juga:

Reuni 212 Membuka Wajah Pers Nasional

Begini Hitung-Hitungan Perputaran Uang Gerakan 212

212, Bukan Gerakan Politik!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here