Revisi Pergub Zonasi Picu Gairah UKM DKI Jakarta

0
374
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno akan menempuh jalur diplomasi untuk pengembalian kelebihan pembayaran lahan RS Sumber Waras kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Kalau masih tidak kooperatif, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Nusantara.news, Jakarta – Karakter kebijakan seorang pemimpin sangat menentukan keberpihakannya kemana. Saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Jakarta perhatiannya cukup tinggi pada pengembang. Kebalikannya, Gubernur Anies Rasyid Baswedan memberi perhatian cukup tinggi pada usaha kecil menengah (UKM).

Itu sebabnya Anies telah mengoreksi empat kebijakan Ahok. Sebelumnya Anies telah mengoreksi kebijakan larangan motor melewati jalur Sudirman-Thamrin. Begitu Anies dilantik, kebijakan itu dihapus dengan alasan telah membuat 300-400 UKM terhambat.

Belakangan Gubernur Anies berencana merevisi Pergub No. 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR & PZ). Perda yang merupakan aturan turunan dari UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang itu, telah berimbas pada tempat usaha di Jakarta yang terancam menjadi ilegal karena berdiri di lokasi yang tidak sesuai zonasi.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, banyak warga sulit untuk mendapat izin usaha karena masalah zonasi. “Saya lagi mencoba (merevisi Pergub) izin usaha,” kata Sandi beberapa waktu lalu.

Sandi mengungkapkan, revisi tersebut dilakukan agar peluang membuka usaha di Jakarta semakin mudah. Menurutnya selama ini pendirian usaha di Jakarta terkendala peraturan tentang sistem zonasi bisnis.

“Jadi banyak yang memberikan (masukan), sangat kekhawatiran dari segi susahnya mendapatkan izin usaha, karena zonasi. Kebetulan kita lagi melakukan pembahasan untuk tata ruang ke depan. Salah satunya zonasi, saya minta di leading sector Pak Edi Junaedi (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta) untuk usaha kecil,” ujarnya.

Sandi mengatakan, dengan ketatnya aturan tentang zonasi tersebut maka pendirian hingga perkembangan usaha kecil di Jakarta akan terkendala. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi keinginannya untuk merevisi Pergub terkait izin usaha.

“Usaha yang ingin betul-betul berkembang yang terbentur permasalahan zonasi ini kita cari solusinya. Itu mungkin pergubnya saya dorong (revisi),” ucapnya.

Hingga kini Pemprov DKI telah merevisi empat Pergub yang sebelumnya diundangkan. Pergub tersebut di antaranya, Pergub tentang Pengelolaan Kawasan Monas, Pergub tentang TGUPP, Pergub tentang Pakaian Dinas, dan Pergub tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018.

Hambat UKM

Meski pemerintah telah mengumumkan kebijakan ekonomi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagai instrumen hukum untuk pengawalan tata kerja dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, para pelaku usaha UKM masih mengeluhkan soal perizinan di dunia usaha.

Padahal, perpres ini juga memerintahkan para gubernur, menteri, walikota untuk melakukan penyederhanaan peraturan yang menjadi dasar penerapan pelaksanaan perizinan usaha.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebutkan, ada beberapa aturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang selama ini menghambat pelaku usaha UKM. Salah satunya adalah  perda zonasi. Sebab, bila pelaku usaha tidak memiliki surat domisili, maka pengusaha tidak bisa memiliki NPWP dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di pemerintah daerah.

Usaha-usaha yang berada di daerah bisnis diberikan domisili, tetapi kalau di perumahan tidak diberikan domisili usaha. Padahal UKM ini adanya di perumahan.

Selain itu, dari sisi perpajakan, banyak UKM masih merasa bahwa tarif 1% terlalu tinggi. Dibandingkan dengan negara lainnya, misalnya Cina, UKM sudah tidak dikenakan pajak, malah disubsidi oleh pemerintah.

Aturan lainnya yang dirasa masih memberatkan UKM adalah terkait ekspor. Produk-produk UKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Hanya saja, masih banyak yang tidak tau dan memahami bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa dieskpor ke luar negeri.

Oleh karena itu, dia berharap agar satgas yang akan mengerjakan kemudahan berusaha ini dapat menjalankan perpres ini dengan baik. Menurut Ikhsan, perlu ada sanksi bagi K/L maupun pemda yang tidak patuh terhadap peraturan ini.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan Pergub No. 1/2014 menyebabkan 23.000 kantor bermasalah. Baik kantor untuk bisnis, kantor LSM maupun kantor partai. Sebanyak 11.000 diantaranya adalah terkait perizinan kantor UKM.

“Kebijakan zonasi ini benar-benar mengkhawatirkan, karena itu perlu direvisi,” kata dia.

Akibat kebijakan zonasi, banyak UKM yang berproduksi pindah ke daerah penyangga, seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi. Sehingga sebenarnya Pemprov DKI rugi, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) pindah ke daerrah-daerah penyangga. Itu sebabnya PAD DKI tidak maksimal semasa Pemerintahan Ahok.

Sarman menjelaskan, berdasarkan sensus ekonomi terbaru (2016), di DKI Jakarta ada sekitar 1,20 juta izin usaha. Di mana 90% izin itu dipegang oleh UKM. Itu sebabnya kebijakan zonasi itu benar-benar telah menghambat usaha UKM.

Sebenarnya niatan Ahok ada benarnya, menata ulang zonasi warga DKI Jakarta. Dimana tempat tinggal, dimana perkantoran, dimana kawasan industri, dan dimana kawasan untuk UKM. Sehingga di sekitar perumahan tak perlu bermacet-macet ria lantara ada satu tempat kuliner yang dipenuhi pelanggan, parkirnya membuat warga sulit masuk ke rumahnya sendiri. Karena itu diatur ulang untuk menghindari crowded di sekitar perumahan.

Hanya saja pemberlakuan zonasi itu begitu cepat, sementara UKM yang ada sudah memiliki izin di Jakarta. Akibat kebijakan zonasi itu, izin yang sudah ada menjadi mubazir.

Itu sebabnya disarankan agar revisi kebijakan zonasi harus tetap mengacu pada upaya menata kota, tapi juga menjaga agar UKM yang ada tidak mati atau pindah lokasi. Sebab dalam kondisi ekonomi yang masih sakit, dimana PHK terjadi dimana-mana, menggairahkan UKM adalah solusi sementara yang harus difasilitasi agar ekonomi tetap berputar.

Secara perlahan namun pasti, ketika ekonomi mulai menggeliat kembali, maka kebijakan zonasi itu dimaksimalkan kembali. Inikah yang dimaksud Anies-Sandi, maju kotanya, bahagia warganya?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here