Revisi UU MD3, Dari Executive  Heavy ke Legislative Heavy

0
249

Nusantara.news, Jakarta – Ada hal fundamental yang berpotensi terjadi menyusul Revisi UU MD3. Hal fundamental itu adalah kemungkinan terjadinya pergeseran pendulum kekuasaan dari eksekutif ke legislatif atau dari executive heavy ke legislative heavy, yang ekstraknya berpotensi menggeser kekuasaan dari tangan Presiden Jokowi ke tangan partai politik.

Dari Executive  Heavy ke Legislative Heavy

Selintas tidak ada kesan bahwa revisi UU MD3 akan mengubah sistem pemerintahan dari eksekutive heavy ke legislative heavy.

Situasinya sangat berbeda dengan niat melakukan amandemen UUD 1945 yang dikemukakan secara terbuka, yakni mengatur keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Maka setelah amandemen, DPR  jadi memiliki kekuasaan membentuk dan mengajukan UU. Sebelum amandemen, kewenangan membentuk dan mengajukan UU ada di tangan presiden, sedang DPR hanya memberikan persetujuan saja.

Dalam revisi UU MD3,  memang tidak ada pembahasan terkait pembagian kewenangan seperti amandemen. UU MD3 itu sendiri memang lebih terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewenangan yang diberikan kepada DPR dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 122 huruf (k), misalnya, mengatur keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam hal ini, MKD diberikan kewenangan mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Melalui Pasal 122 huruf (k) itu, anggota DPR yang merasa dirinya dihina atau merasa DPR dihina, bisa melapor kepada MKD. Setelah diproses oleh MKD dan dinilai merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya, MKD bisa memidanakan orang perserorangan atau kelompok tersebut kepada kepolisian.

Pasal ini mirip pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Lewat pasal 122 huruf (k) ini, fungsi MKD yang awalnya hanya sekadar pengawas anggota DPR yang melanggar etika, berkembang menjadi alat untuk melindungi anggota DPR dari kritik.

Demikian juga pasal 245. Kalau pasal 122 huruf (k) merupakan alat bagi DPR untuk menyerang dan menghukum siapa saja yang merendahkan DPR, maka pasal 245 memberikan perisai bagi anggota DPR untuk menahan serangan dari pihak luar.

Pasal ini menegaskan, tidak boleh ada penegak hukum yang memanggil DPR untuk diperiksa karena dugaan melakukan tindak pidana, kecuali apabila anggota DPR itu melakukan tindak pidana khusus, korupsi.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR harus atas izin tertulis presiden. Izin tertulis presiden itu sendiri terlebih dahulu melewati pertimbangan MKD.  Pasal ini sebelumnya sudah dicabut oleh MK, tetapi dihidupkan kembali.

Kemudian pasal 73. Dengan pasal tersebut, DPR bisa meminta melakukan pemanggilan paksa terhadap siapa saja untuk dimintai keterangan terkait suatu masalah tertentu. Kepolisian bahkan diperbolehkan menyandera orang-orang yang tidak datang ke DPR setelah 30 hari dipanggil.

Semua pasal itu tidak satupun yang terkait dengan bagi-bagi kekuasaan atau terkait dengan tarik menarik kekuasaan antara legisalatif degnan eksekutif.

Namun demikian, dalam praktiknya, pasal-pasal baru dalam UU MD3 itu berpotensi  membuat eksekutif berada dalam keadaan terancam.

Dalam kasus Pansus Pelindo II misalnya. Ketika itu Pansus DPR mengeluarkan rekomendasi kepada presiden agar memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Tetapi faktanya, Rini masih dalam posisinya sampai sekarang.

Setelah UU MD3, maka rekomendasi DPR akan lebih didengar. Apalagi, menurut Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, dalam revisi UU MD3 itu,  juga ada penambahan rumusan terkait penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak mengatakan pendapat kepada pejabat negara. Belum diperoleh seperti apa rumusan tambahan itu.  Namun, diyakini rumusan tambahan itu tentunya dalam rangka memperkuat keberadaan hak-hak yang dimiliki DPR, sehingga hasil dari penggunaan hak-hak itu tidak dianggap angin lalu sebagaimana terjadi dengan hasil Pansus Pelindo II atau hasil Pansus KPK.

Sedemikan rupa, melalui pasal menyerang pasal 73 (instrumen memaksa), pasal  122 huruf (k) (instrumen menghukum) dan  pasal 245 (instrumen membentengi diri), maka keberadaan DPR menjadi semakin kuat tidak saja saat berhadapan dengan masyarakat, tetapi juga saat berhadapan dengan eksekutif.

Sehingga, walau tidak ada pasal tentang bagi-bagi kuasa atau tarik menarik kekuasaan antara DPR dengan eksekutif, tetapi dalam praktiknya, DPR akan merasa lebih kuat dari sebelumnya, sehingga secara tidak langsung berpotensi menarik bandul kekuasaan dari semula lebih condong ke eksekutif atau executive heavy ke arah legislative heavy.

Ekstraknya Mengarah ke Jokowi

Apa yang dapat disimpulkan, atau apa ekstrak atau saripati dari bergesernya bandul kesimbangan kekuasaan dari yang semula executive heavy ke arah legislatif heavy ini? Adalah, bahwa kekuasaan yang semula bertumpu di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan, berpotensi bergeser ke partai politik yang merupakan induk dari seluruh anggota DPR.

Apakah dengan demikian penguatan DPR melalui revisi UU MD3 dapat dibaca ujung-ujungnya bisa mengarah ke upaya mengeliminasi atau menumpulkan taji Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan?

Belum ada analisa ke arah itu. Namun,  ada beberapa hal yang patut dicatat terkait proses yang berlangsung dalam revisi UU MD3.

Pertama, dari 10 fraksi yang ada di DPR, terdapat 8 fraksi yang setuju dengan revisi UU MD3. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Hanura dan PKB. Dua fraksi yang tidak setuju dan memilih walkout saat paripurna adalah Nasdem dan PPP.

Kelompok fraksi yang setuju dengan revisi UU MD3 ini sangat berbeda dengan kelompok fraksi dalam kasus kontroversi pembentukan Pansus KPK, juga berbeda dengan kelompok fraksi saat voting parliamentary threshold jelang pengesahan UU Pemilu beberapa waktu lalu.

Dalam kasus kontroversi pembentukan Pansus KPK, ada 7 fraksi yang setuju yakni, PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, Nasdem dan PAN. Sementara 3 fraksi yang tidak setuju adalah Demokrat, PKS dan Gerindra.

Sementara dalam voting parliamentary threshold, ada 6 fraksi yang terkonsolidasi dalam satu kubu yang setuju parliamentary threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Sedang fraksi yang menentang angka itu adalah Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Tampak di sini bahwa dari tiga kasus ini, PDIP selalu berada dalam kelompok paling besar.

Sementara Demokrat, Gerindra dan PKS, dua kali menentang kelompok PDIP yakni dalam kasus parliamentary threshold dan Pansus KPK.

Tetapi dalam kasus revisi UU MD3, Gerindra, Demokrat dan PKS berada dalam satu kelompok dengan PDIP.

Sementara Nasdem dan PPP, ikut kelompok PDIP dalam kasus parliamentary threshold dan Pansus KPK, tetapi berada di luarnya dalam kasus revisi UU MD3.

Catatan kedua, dalam kasus parliamentary threshold dan Pansus KPK, Jokowi banyak memberikan pernyataan sehingga sangat mewarnai proses pengambilan keputusan. Sementara dalam kasus revisi UU MD3, Jokowi bungkam seribu bahasa. Saat ditanya wartawan, “Ya nanti,” jawab Jokowi lalu pergi meninggalkan para pekerja media usai menerima Kunjungan Kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Catatan ketiga, adalah pernyataan menkumham Yasonna H Laoly yang ingin revisi UU MD3 cepat-cepat diselesaikan.

Catatan keempat, adalah pernyataan anggota Fraksi Nasdem Johnny Plate saat melakukan intrupsi sebelum walkout saat paripurna pengesahan revisi UU MD 3. Johnny Plate meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda dengan alasan, substansi di dalam draf UU MD3 itu terlalu fragmatis dan memicu adanya kepentingan untuk kelompok tertentu.

“Agar revisi ini tidak disahkan hari ini dan diadakan pembahasan lagi. Ini terbuka peluang oligarki DPR, nanti DPR akan semakin dikritisi masyarakat,” ucap Johnny Plate.

Dari empat catatan di atas, dapat dimunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa Jokowi bungkam seribu bahasa terkait revisi UU MD3? Kedua, mengapa Fraksi Nasdem dan PPP mengambil sikap berada di luar kelompok 8 fraksi yang setuju revisi UU MD3? Pertanyaan ini menarik diajukan, karena apa yang bisa dilakukan Nasdem dan PPP yang notabene bukan partai besar, dengan sikap menentangnya itu?

Banyak tafsir lain yang bisa diajukan sebagai jawaban atas dua pertanyaan tersebut. Soal jokowi yang bungkam misalnya, tidak tertutup kemungkinan karena menyadari bahwa penguatan DPR itu berpotensi mengarah kepadanya.

Tafsir semacam ini tentu saja terkesan asal-asalan, walaupun ada logikanya. Yakni bahwa Jokowi adalah aktor utama yang menentang pansus yang melemahkan KPK.

Masih ada beberapa tafsir lain yang bisa diajukan, terutama apabila diletakkan dalam konteks pilpres.  Tetapi apapun tafsirnya, ada satu tafsir yang tampaknya menjadi target kecil 8 fraksi yang setuju revisi UU MD3. Yakni, melindungi para anggota DPR yang nama-namanya sudah beredar di masyarakat dan diduga menerima aliran dana mega proyek e-KTP.

Delapan fraksi yang beberapa di antaranya selama ini tidak bisa bersatu, tetapi dalam kasus e-KTP semuanya memiliki kepentingan sama, dan oleh sebab itu berdsatu dan setuju revisi UU MD3, sebagai upaya membentengi para anggota DPR yang nama-namanya sudah beredar sebagai terduga terlibat kasus e-KTP itu.

Bukankah pasal 245 UU MD3 tentang pemanggilan anggota DPR tidak berlaku bagi KPK karena yang kasus yang dihadapi anggota DPR terkait e-KTP adalah kasus korupsi yang berada dalam lingkup pidana khusus bukan pidana umum?

Betul. Tetapi melalui revisi UU MD3, melalui pasal 73 DPR kini memiliki kewenangan melakukan pemanggilan paksa, melalui pasal 122 huruf (k) DPR bisa memidanakan seseorang yang dianggap menghina atau tidak menghargai DPR dan angota DPR.

Walau pasal-pasal itu tak terkait dengan para anggota DPR yang diduga terlibat kasus e-KTP, tetapi dalam politiik praktis dikenal istilah lidah tak bertulang, yang penting ada kesepakatan mayoritas. Tampaknya inilah pula konteks pernyataan Faksi Nasdem yang meminta menunda pengesahan revisi UU MD3  dengan menyebut alasan “terbuka peluang oligarki DPR.”[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here