Revisi UU MD3 untuk Tambah Kursi Pimpinan, Dinilai Memalukan

0
71
Kursi-kursi kosong pada pembukaan sidang paripurna ke-24 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5). Sebanyak 324 anggota dewan tidak hadir dalam sidang Paripurna tersebut. Kinerja tak beres kok minta tambah kursi pimpinan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang intinya usulan penambahan kursi pimpinan DPR-RI menjadi 7 orang, MPR menjadi 11 orang dan DPD menjadi 5 orang, menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Langkah revisi itu dinilai memalukan.

Kecaman paling telak datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajahmada (Pukat UGM) Yogyakarta. Oce Madril, seorang peneliti Pukat, di Yogyakarta, Rabu (24/5) lalu, menilai tidak ada korelasi antara penambahan kursi pimpinan dan kinerja.

Madril pun menguliti satu per satu usulan penambahan kursi pimpinan ini. Untuk MPR Madril menjelaskan kewenangannya sudah sangat terbatas dan banyak yang bersifat seremonial. Misalnya, melantik Presiden – Wakil Presiden dan membacakan pidato tahunan. Jadi tidak ada urgensinya untuk menambah kursi pimpinan.

“DPR memang memiliki tugas jauh lebih besar dari MPR. Namun perlu dipahami, fungsi pimpinan DPR itu hanya sebagai speaker,” terang Madril.

Madril mengingatkan, mestinya DPR malu, di tengah situasi makin sulitnya ekonomi dan sulitnya masyarakat mengakses kesehatan, para anggota Dewan justru meributkan penambahan kursi.

Tidak kalah telaknya, mantan Ketua DPR-RI Marzuki Alie yang gagal terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, merasa malu dengan kelakuan anggota DPR-RI sekarang ini.

“Ini aneh-aneh saja. Ribut melulu. Malu saya sebagai rakyat punya wakil seperti itu,” kecam Marzuki Alie di Jakarta, Kamis (25/5) kemarin.

Bahkan Marzuki Alie menyarankan pimpinan DPR justru dikurangi. Tiga orang sudah cukup. Biar tidak menambah anggaran. Terlebih fungsi pimpinan DPR hanya bertugas melakukan koordinasi para anggota DPR. Pengambilan keputusan tetap saja harus melalui forum sidang paripurna.

Begitu juga dengan MPR yang dia nilai fungsinya semakin tidak terlihat. Dalam pandangannya pimpinan MPR lebih banyak hadir pada acara seremonial kenegaraan hingga rapat tahunan. Juga dengan usulan penambahan pimpinan DPD menjadi 5 orang disebutnya tidak memiliki alasan logis.

“Kalau alasannya keterwakilan kenapa tidak sekalian jumlahnya 34 orang? Biar mewakili semua Provinsi yang ada di Indonesia?” kecam Marzukie Alie.

Marzuki Alie pun mengingatkan, ribut-ribut soal kursi pimpinan akan membuat citra Parlemen bertambah merosot. Karena masyarakat menilai mereka hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

“Dari pada meributkan kursi pimpinan lebih baik DPR mengawasi produk legislasi yang dibuat sudahkah diimplementasikan dengan baik atau belum?” saran Marzuki.

Namun Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy setuju atas usulan penambahan kursi pimpinan dari ketiga lembaga itu. Alasannya untuk penambahan kursi MPR penting karena lembaga itu memiliki tugas penting terkait masalah kebangsaan, ideologi dan konstitusi.

“Dengan penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 11 akan lebih menggencarkan sosialisasi 4 pilar. Koordinasi akan lebih gampang dengan menempatkan 10 Fraksi DPR dan 1 DPD dalam unsur pimpinan,” papar Robert.

Sedangkan usulan penambahan kursi pimpinan di DPD, lanjut Robert, sangat penting untuk memenuhi unsur keadilan. “Mosok dua lembaga, MPR dan DPR, kursi pimpinannya ditambah tapi DPD tidak?” cetus Robert.

Satu diantara tujuan penambahan kursi pimpinan, terang Robert, adalah menciptakan iklim kondusif. Anggota parlemen dari 10 fraksi yang ada di DPR akan bertambah kompak. Begitu juga dengan penambahan kursi pimpinan DPD akan lebih mendekat ke wilayah yang diwakilinya.

“Kalau DPR kondusif, DPD kondusif, Pemerintah kondusif, negara aman. Iya kan?” ujar Robert yang juga menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

Namun usulan penambahan kursi pimpinan itu dikecam oleh banyak kalangan. Kalau kecaman terus bergulir seperti kecaman terhadap penggunaan hak angket kinerja KPK, bukan tidak mungkin pembahasan revisi UU MD3 akan terkatung-katung. PDI-P yang ancang-ancang menempatkan kadernya di kursi pimpinan akan kembali gigit jari. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here