Tantangan Wilayah Perbatasan (3)

Revitalisasi Tata Ruang dan Penguatan Masyarakat

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Saat ini, hampir semua negara, terutama negara maju, telah mengubah orientasi politik perbatasannya dari hard border policy ke soft border policy. Pendekatan mengarahkan aspek keamanan yang sebelumnya menonjol ke pendekatan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan. Hal ini didorong oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi dunia yang semakin menuntut terbukanya hubungan antar negara.

Sementara itu, dalam hal tertentu Indonesia masih terlihat lebih mengedepankan faktor pertahanan dan keamanan (hankam) untuk meningkatkan ketahanan wilayah perbatasan. Ke depan, pemerintah seyogyanya lebih mendorong pendekatan kesejahteraan melalui berbagai program pemberdayaan, penciptaan kegiatan produktif dan merangsang inovasi lokal, khususnya sektor industri, perdagangan, Pendidikan dan pariwisata.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menghela beberapa program terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan, terutama untuk peningkatan kapasitas dan daya saing, seperti program BOPTN, SM3T, Desa Inovasi, Teknologi Spesifik Lokasi, program pengembangan STP (Science Teknology Park), serta Program Pengabdian kepada Masyarakat. LPNK di bawah koordinasi Kemenristekdikti, seperti BPPT, LIPI, BATAN dan BIG juga banyak meluncurkan program untuk mendorong pemberdayaan wilayah perbatasan.

Namun, tampaknya semua itu belum cukup, karena di samping kolaborasi antar instansi masih  lemah dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, juga karena infrastruktur dan akses ke wilayah perbatasan masih mengahadapi banyak kendala teknis, sehingga dampaknya nyaris tidak terdengar. Di sisi lain, masih sedikit keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan wilayah perbatasan, misalnya melalui program CSR (corporate social responsibility).

Karena itu, perlu “reorientasi” pendekatan untuk memperkuat pengembangan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar program-program berstrategi penta-helix dapat menjadi energi penggerak peningkatan PDB di perbatasan, tidak saja bagi Indonesia tetapi juga dirasakan oleh masyarakat dari negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Penataan Ulang Wilayah Perbatasan

Proses penataan ulang wilayah perbatasan dapat dimulai dengan pemanfaatan IPTEK dan Inovasi, selaras dengan kondisi wilayah. Hal ini dapat ditempuh melalui program penguatan sumberdaya, kelembagaan dan jaringan.

Penguatan sumberdaya setempat dapat dilakukan dengan cara penguatan SDM melalui pelatihan, pendampingan, penguatan kurikulum akademi vocational, serta technopreneurship. Penguatan kelembagaan melalui desa inovasi, Science Technology Park, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Iptek serta pengembangan local champion (unggulan lokal). Sedangkan jaringan dapat ditingkatkan melalui peningkatan klaster industri, klaster inovasi, serta peningkatan dan penyelarasan terhadap perkembangan lokal, nasional, regional dan global.

Pengembangan wilayah perbatasan harus dilakukan secara berkelanjutan, melalui penanaman budaya iptek di masyarakat. Dengan menanamkan budaya iptek sejak dini, diharapkan akan tumbuh generasi masyarakat perbatasan yang memiliki daya pikir inovatif, dinamis, kreatif, dan mandiri. Dengan cara ini kemandirian dan kekuatan masyarakat perbatasan akan meningkat sehingga akan membantu negara dalam mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan kepentingan eksternal.

Adanya rentang persoalan dan tantangan wilayah perbatasan yang sangat luas itu, maka agenda nasional atau “pekerjaan rumah” para stakeholders menjadi cukup berat, terlebih jika dikaitkan dengan upaya mewujudkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan atau etalase Indonesia. Jika itu terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan dengan mudah kita dapat mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, termasuk pengamanan sumber daya dan lingkungan, bahkan mampu mewujudkan masyarakat perbatasan yang sejahtera dan maju. Kata kuncinya adalah bahwa penguasaan iptek akan selalu menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan dan daya saing.

Agus Puji Prasetyono menegaskan, secara filosofis, problematika di kawasan perbatasan di Indonesia terletak pada landasan filsafat atau cara pandang yang menjadi dasar cita-cita dan tujuan pendirian negara RI. Sementara pada problematika yuridis, permasalahan kawasan perbatasan tidak hanya sekedar menegaskan garis batas negara, tetapi jauh lebih penting adalah memposisikan perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara di mana pengelolaannya tidak terlepas dari kebijakan maupun peraturan yang bersifat nasional. Ini merupakan landasan  yang dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi kepentingan nasional dalam arti luas melalui one regulation concept. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here