Evaluasi Akhir Tahun Jokowi-JK

Revolusi Mental Jokowi, ‘Tong Kosong Nyaring Bunyinya’ (1)

0
236

Nusantara.news, Jakarta – Menjelang akhir tahun 2018 atau tepatnya dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK), sebagian publik mulai menyoroti beberapa program unggulan yang digadang-gadang pasangan ini sejak Pilpres 2014 lalu. Sebut saja Revolusi Mental, Poros Maritim Dunia, hingga membangun Indonesia dari pinggiran. Akan tetapi, semua program itu dalam praktiknya ibarat “tong kosong nyaring bunyinya”. Tak sedikit yang mencibir: sebatas slogan kosong.

Dalam konteks Revolusi Mental, sebagai sebuah gagasan tentu kita patut mengapresiasi Jokowi. Setelah dirintis di zaman Soekarno tahun 1957 melalui program nation dan character building dan mewujud dalam konsep Trisakti (Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, Berkepribadian dalam Budaya), kehendak Jokowi membangun kembali revolusi mental di tengah kemunduran perilaku berbangsa, memang disambut antusias berbagai pihak.

Melalui Revolusi Mental, Jokowi bermaksud mengembalikan karakter bangsa yang disebutnya “karakter orisinil” bangsa Indonesia seperti sikap santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Namun karakter positif itu mengalami kemunduran, bahkan bergerak ke arah sebaliknya. Perubahan karakter bangsa tersebut, kata Jokowi, merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidakdisiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa.

Sayangnya, sejak awal program tersebut tak banyak penjelasan konkret sehingga dalam pencapaiannya pun tidak jelas juntrungannya. Gagasan besar Revolusi Mental tak dibarengi oleh SDM dan alat ukur yang memadai, juga tak mendapat perhatian khusus dari Jokowi sendiri karena nyatanya mantan walikota Solo itu lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik ketimbang mental.

Di tingkat birokrasi dan pegawai pemerintahan, nyaris tak terdengar kegiatan sosialisasi dan pelatihan revolusi mental. Bahkan, salah satu petinggi di institusi negara yang menggerakkan program revolusi mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengaku tak tahu apa yang sudah dicapai selama ini. Ketidaktahuan sejumlah pegawai negeri sipil lainnya terkait program revolusi mental juga patut dipertanyakan. Apalagi mereka bekerja di ibu kota negara, yang teorinya dekat dengan akses informasi.

Memang Merujuk pada Instruksi Presiden 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang diterbitkan 6 Desember, ada lima program turunan: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Bersih, dan Gerakan Indonesia bersatu. Hanya saja, gerakan ini tampak manis “di bibir”. Dalam kader tertentu, 5 gerakan itu menjadi tak berarti jika dihadapkan pada realitas kungkungan asing atas sumber daya Indonesia, utang, maraknya politik uang, cara kerja pemerintah yang kadang ugal-ugalan, dan polarisasi di masyarakat akibat pilihan politik.

Dampak revolusi mental bagi masyarakat juga belum efektif jika merujuk laporan Ombudsman RI soal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2016 (data terakhir yang diumumkan ke publik). Laporan itu mengungkap kepatuhan standar pelayanan publik belum maksimal. Dengan kata lain, sebagian besar pelayanan publik di Indonesia masih belum ramah kepada masyarakat.

Hal ini juga diakui oleh anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Ma’arif. Ia menilai revolusi mental yang diusung oleh Jokowi belum sampai ke tataran terbawah. “Belum sampai ke bawah. Anda lihat saja itu kelakuan para birokrat dan ini terkait juga dengan politik uang yang sudah sangat masif. Bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain itu kan politik uang yang luar biasa,” ujar Buya Syafii di Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara di sisi lain, berbeda dengan Presiden Soekarno, Jokowi tak memimpin langsung program revolusi mental itu. Program ini diserahkan ke Menko PMK Puan Maharani. Dan tampaknya, Puan pun tak maksimal melaksanakan program itu. “Mengubah mental masyarakat itu enggak gampang. Coba lihat Jepang, berapa tahun revolusi Meiji sampai sekarang, sampai bisa disiplin ratusan tahun? Itu butuh waktu,” dalih Puan.

Di awal-awal, Puan hanya pasang iklan di koran cetak, kutipan Bung Karno soal revolusi mental. Menko Puan kemudian meluncurkan situs resmi revolusi mental pada Senin, 24 Agustus 2015, namun beberapa jam kemudian website itu tak bisa diakses. Musababnya, pengunjung datang “bertubi-tubi” lebih untuk mengolok-olok karena tampilan situs seadanya, alamat web berbiaya Rp200 juta menumpang di shared hosting, dan tampilannya mirip situs barackobama.com. Kritik juga datang dari DPR dan sejumlah pengamat.

Di tataran praktis pun demikian. Gerakan revolusi mental lebih banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan eventual, seremonial, dan kurang menyentuh relung publik. Padahal, biaya untuk menyelenggarakan program ini besarnya tak main-main. Kementerian Puan menganggarkan Rp149 miliar pada tahun pertama (2015), yang sebagian besar untuk sosialisasi. Pada Desember 2015, kementerian kembali menggelontorkan duit iklan Rp92 miliar. Kemenko PMK kembali menggelontorkan duit untuk sosialisasi pada Oktober 2016 senilai Rp22,5 miliar.

Pada program tahun kedua, uang lebih banyak digelontorkan untuk pelatihan. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Mei 2016, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan Rp1,2 miliar untuk menggelar sarasehan bertajuk “Revolusi Mental Menuju Good Governance.” Tahun 2017, uang buat Revolusi Mental bahkan sebagian dipakai untuk membikin taman. Pada situs LKKP, ada 48 lelang pembangunan RTP Revolusi Mental pada 2017. Biayanya bervariasi, antara Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Puan sebut keberhasilan Asian Games 2018 salah satu bukti Revolusi Mental

Revolusi Mental “Dijual” Lagi di Pilpres 2019

Kini, gagasan Revolusi Mental kembali jadi salah satu program andalan Jokowi. Setelah dengan Jusuf Kalla, slogan itu diusung bersama Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Berdasarkan dokumen visi dan misi Jokowi-Ma’ruf Amin, nama resmi program ini adalah Revitalisasi Revolusi Mental.

Penjabaran programnya adalah sebagai berikut: “Perubahan mental karakter bangsa dari mental karakter yang negatif ke mental karakter yang positif harus menjadi strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik serta mengalami pembudayaan dalam perilaku sehari-hari.”

Menilik mandeknya program revolusi mental di periode sebelumnya, wajar jika banyak pihak menganggap program revolusi mental yang ditawarkan dalam kampanye Jokowi di Pilpres 2019 ini sebatas ‘komoditas politik’. Meskipun di sisi lain, program ini juga bisa merugikan Jokowi: publik bisa jadi tak percaya lagi dengan revolusi mental Jokowi. Jika ketidakpercayaan ini meluas ke kinerja pemerintahan Jokowi, tentu akan membahayakan sang petahana untuk kembali ke istana.

Di titik ini, Jokowi dan timnya harus realistis dan tak memaksakan ‘menjual’ program revolusi mental jika kenyataannya masih gamang dalam merumuskan konsep, indikator, dan pencapaiannnya. Terlebih, hingga sisa akhir pemerintahan Jokowi-JK, program revolusi mental bisa dibilang telah gagal.[]

Tulisan selanjutnya: Membandingkan Revolusi Mental ala Soekarno dengan Jokowi

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here