Rezim Jokowi Paling Rajin Naikkan Harga BBM

0
588

Nusantara.news, Jakarta – Per 1 Juli 2018 PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) baru. Kali ini BBM yang dinaikkan adalah BBM nonsubsidi, sehingga harganya mengikuti pergerakan pasar. Masalahnya adalah, ternyata rezim Jokowi rezim yang paling rajin menaikkan BBM sepanjang sejarah?

Pertamina mengumumkan bahwa pada 1 Juli ada tiga fenomena terkait BBM, ada yang naik, tetap dan ada juga yang turun. Adapun rincian kebijakan Pertamina terbaru adalah.

Pertama, BBM yang dinaikkan hanya untuk Pertamax Series (Pertamax dan Pertamax Turbo) dan Dex Series (Dexlite dan Pertamina Dex). Sedangkan untuk Premium, Solar dan Pertalite tidak mengalami perubahan harga. 

Kedua, kenaikan harga BBM tidak terjadi di semua daerah dan besarannya bervariatif di tiap provinsi. Di Pulau Sumatera, kenaikan harga Pertamax berkisar Rp500 per liter hingga Rp900 per liter. Tertinggi ada di Riau dari Rp9.000 menjadi Rp9.900 per liter.

Sementara di Pulau Jawa kenaikan harga sebesar Rp600 per liter menjadi Rp9.500 per liter. Di Sulawesi kenaikannya Rp50 sampai Rp600 per liter, tertinggi di Sulawesi Selatan dari Rp9.100 jadi Rp9.700 per liter dan terendah Sulawesi Barat dari Rp9.650 jadi Rp9.700 per liter.

Sedangkan kenaikan harga di Kalimantan Rp600 hingga Rp800 per liter. Kenaikan terendah Kalimantan Barat dari Rp9.100 per liter jadi Rp9.700 dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan naik dari Rp8.900 menjadi Rp9.700 per liter.

Kenaikan itu terjadi juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni dari dari Rp9.000 menjadi Rp9.500 per liter.

Ketiga, di beberapa daerah terjadi penurunan harga Pertamax terjadi di Nusa Tenggara Timur dari Rp9.600 turun menjadi Rp9.500. Kemudian Gorontalo menjadi Rp9.700 dari sebelumnya Rp9.800. Maluku turun dari Rp10.250 ke Rp9.700. Maluku Utara dari Rp11.750 ke Rp9.700. Papua turun ke Rp9.700 per liter dari sebelumnya Rp11.050 per liter. Adapun Papua barat turun Rp1.850 ke Rp9.700 per liter.

Tentu saja kenaikan BBM kali ini memang tidak segegap gempita kenaikan harga BBM sebelumnya, karena kali ini BBM yang naik adalah BBM nonsubsidi, dimana mekanisme kenaikkannya bersifat otomatis dan menyesuaikan naik turun harga minyak dunia.

Menurut data Bloomberg, harga minyak dunia di Nymex sudah mencapai US$73,99 per barel, sementara minyak brent suda diperdagangkan di posisi US$77,91. Ini adalah angka kenaikan tertinggi dari tahun lalu dimana harga minyak dunia sempat terpuruk di level US$30 per barel.

Naik turun harga minyak dunia sendiri dipengaruhui oleh situasi geopolitik Timur Tengah yang terus bergejolak. Belakangan gejolak itu makin parah, sehingga para pengamat memprediksi harga minyak dunia bisa saja tembus ke level US$100 per barel.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, harga minyak dunia sempat menembus level US$148 per barel.

Persoalannya bukan di naik turunnya harga minyak, tapi jika dibandingkan presiden-presiden sebelumnya, pada rezim Jokowi yang baru 4 tahun berjalan, ternyata paling sering menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi. Sejak 2014, rezim Jokowi diketahui sudah 12 kali menaikkan harga BBM.

 

Bandingkan dengan rezim Soeharto selama 32 tahun ternyata hanya tiga kali menaikkan harga BBM. Sementara rezim Habibie sama sekali tidak menaikkan harga BBM.

Selama 5 tahun rezim Gus Dur dan dilanjutkan oleh rezim Megawati Seokarnoputri, diketahui hanya dua kali menaikkan harga BBM. Sementara di masa rezim SBY yang 10 tahun memimpin hanya empat kali menaikkan harga BBM.

Boleh dibilang, Jokowi mencatat rekor presiden yang paling sering menaikkan harga BBM. Padahal Jokowi selama ini dicitrakan sebagai presiden yang dekat dengan rakyat, namun dengan seringnya menaikkan harga BBM, citra itu hilang sirna.

Hanya saja tinggal komitmen Jokowi yang tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar yang akan dijaga tidak akan naik hingga Pilpres 2019.

Tentu saja dibalik komitmen tersebut ada ongkos yang harus dibayar, dimana Pertamina harus menanggung beban harga premium dan solar yang harusnya naik tapi jadi tidak naik. Utang subsidi energi pemerintah kepada Pertamina dan PLN hingga akhir 2018 diperkirakan mencapai Rp39 triliun.

Dari jumlah tersebut, subsidi premium dan solar mencapai Rp10 triliun, pemerintah sudah membayar lewat APBN ke Pertamina sebesar Rp5 triliun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here