Rezim “Main Kayu”, Demokrasi Terancam

0
93

Nusantara.news, Jakarta – Bangunan demokrasi terancam runtuh. Keberadaan kelompok atau partai oposisi tergerus, padahal oposisi dibutuhkan untuk mengawasi dan meluruskan kebijakan pemerintah yang dianggap salah atau keliru. Rezim tampaknya tahu kelemahan oposisi dan “main kayu’’ untuk memanfaatkan kelemahan itu, sehingga tak ada pilihan bagi oposisi selain bergabung dan mendukung rezim.

Contoh teranyar dari itu semua adalah keputusan Partai Perindo yang selama ini beroposisi, tiba-tiba berbalik arah mendukung Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi presiden periode 2019-2022.

“Untuk pilpres, melihat perkembangan sekarang, Kongres Partai Perindo mendatang akan mengusulkan Pak Jokowi sebagai Calon Presiden 2019,” cetus Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Diketahui, selama ini Partai Perindo termasuk partai baru yang berani menyatakan sikap berada pada posisi berseberangan dengan rezim. Hal itu ditunjukkan dengan masuknya Perindo dalam barisan pendukung pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno yang diusung Gerindrda dan PKS melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Syaiful Hidayat yang diusung partai pendukung pemerintah, PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB dalam Pilkada DKI Jakarta.

Keputusan HT mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 otomatis menempatkan Perindo sebagai pendukung pemerintah. Dengan begitu, Perindo menjadi partai ketujuh setelah PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura yang mendukung Jokowi sebagai calon incumbent dalam Pilpres 2019.

Apakah keputusan HT itu terkait kasus hukum yang menjeratnya?

Tampaknya sulit untuk mengatakan tidak. Sebab, keputusan HT yang juga CED MNC Grup itu diambil setelah penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan ancaman melalui media elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Yulianto mengaku tiga kali menerima pesan singkat yang dianggap ancaman dari HT pada 5, 7, dan 9 Januari 2016.

SMS HT kepada Yulianto berbunyi “Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia,”

Menanggapi perubahan sikap Perindo itu, Wakil Ketum Gerindra, Fadli Zon berharap hal itu tidak terkait dengan kasus hukum yang menyeret HT. Sebab jika itu benar, maka tentu akan membahayakan kehidupan demokrasi. Sebab, rezim memanfaatkan kasus hukum untuk menekan pihak yang kritis atau berseberangan.

Sikap Perindo yang berbalik mendukung rezim itu hampir sama dengan Golkar saat ini. Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto (SN) sama sekali kehilangan daya kritisnya. Bahkan, Golkar mendahului PDIP mendukung Jokowi sebagai capres pada 2019. Padahal, Jokowi sendiri merupakan kader PDIP.

Di era rezim Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Budiono, meski masuk sebagai pendukung pemerintah, namun Golkar yang saat itu dipimpin Aburizal Bakrie (ARB) tetap kritis. Misalnya, pada kasus Dana Century, kader Golkar di DPR sangat vokal bersuara seperti Bambang Soesatyo.

Di era SBY – Budiono, ada beberapa kader Golkar yang masuk dalam kabinet, seperti Agung Laksono (Menko Kesra) dan Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan).

Sementara saat ini, kader Golkar di kabinet tak berubah hanya ada dua, yakni Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim) dan Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian).

Publik mencurigai, sikap Golkar itu tak terlepas dari kasus hukum yang menjerat SN dalam kasus megaproyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Padahal, Golkar yang memiliki 91 kursi di DPR sangat signifikan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah. Apalagi, posisi SN sebagai Ketua DPR. Nyatanya, Golkar yang dikenal piawai di parlemen melempem.

Rekam Jejak HT Mirip Ahok

Dalam gelaran Pilkada DKI yang dimenangkan Anies – Sandi, Perindo adalah satu-satunya partai baru yang mendapatkan keuntungan secara politis. Sebagai partai baru, Perindo mendapatkan pencitraan positif atas kemenangan Anies – Sandi yang diusung Gerindra erta PKS dan juga didukung penuh mayoritas Umat Islam dan kelompok kritis perkotaan. Dan perlu diketahui, gaung Pilkada DKI kemarin sampai ke pelosok negeri, karena munculnya kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok. Sementara Ahok diidentikkan dengan Jokowi.

Sebenarnya, itu modal bagi Perindo untuk maju bertarung pada Pemilu 2019 nanti. Namun, dengan perubahan sikap Perindo mendukung Jokowi, kalau lolos verifikasi, tentu akan berpengaruh buruk pada perolehan suara Perindo pada Pemilu 2019 nanti.

Jika dicermati, sikap plin plan HT sebenarnya tidak mengherankan. Sosok HT mulai dikenal publik saat mengambil alih grup media milik keluarga mantan Presiden Soeharto. Sejak itu, HT berekspansi melebarkan sayap bisnisnya di bawah MNC Group.

Selanjutnya, HT mulai terjun ke politik praktis pada Oktober 2011, HT  bergabung dengan Partai Nasdem yang dinakhodai Surya Paloh. Posisi HT saat itu sebagai ketua dewan pakar.

Namun di tengah jalan, Surya Paloh dan HT pecah kongsi. Sebab, HT mengaku tidak sejalan dengan Surya Paloh yang terjun langsung sebagai Ketum Nasdem dan melakukan perombakan struktur.

Selanjutnya,, HT menyambangi Ketua Umum Hanura Wiranto dan menyatakan keinginannya untuk bergabung pada Februari 2013. Gayung tersambut, HT diberi posisi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura. Selanjutnya, dipercaya sebagai sebagai Ketua Bapilu.

Hanura pun mendeklarasikan HT sebagai cawapres mendampingi Wiranto pada  Pilpres 2014. Namun, perolehan suara Hanura pada Pileg 2014 tak cukup, akhirnya urung mencalonkan diri.

Masalah mulai muncul saat Pilpres 2014, Wiranto berkeras mendukung Jokowi – JK, sementara HT memilih Prabowo – Hatta. Dari situ, HT akhirnya menarik diri dari Hanura.

Alhasil, Jokowi – JK yang dipilih Wiranto menang mengalahkan Prabowo – Hatta yang didukung HT. Pasca Pilpres, HT seolah menghilang dari pentas politik hinggga akhirnya di tahun 2015 muncul kembali dengan partai barunya, Perindo.

Perindo pun mengambil posisi berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi – JK. Sejumlah kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi selalu menjadi sasaran kritik HT dengan Perindo-nya. Begitupun saat gelaran Pilkada DKI 2017, Perindo memilih mendukung pasangan Anies – Sandi sebagai representasi lawan rezim.

Namun, seketika HT/Perindo banting stir mendukung Jokowi sebagai capres 2019 nanti.

Perjalanan karir politik HT tampaknya sama dengan Ahok yang gemar gonta ganti kendaraan politik.

Awal terjun politik pada Pemilu di tahun 2004, Ahok terpilih sebagai anggota DPRD Belitung periode 2004-2009 menggunakan Partai Indonesia Baru (PIB). Namun, sekitar 1 tahun 2 bulan, Ahok memutuskan mundur sebagai anggota DPRD Belitung dan memilih maju dalam Pilkada Kabupaten Belitung Timur masih menggunakan PIB sebagai kendaraannya. Alhasil Ahok menang dan terpilih sebagai Bupati Belitung.

Hasrat Politik Ahok lalu mengantarkannya untuk ikut bertarung memperebutkan kursi Gubernur Belitung Timur dengan mengganti kendaraan PKB pada Pilkada 2017. Konsekwensinya, Ahok melepaskan jabatan Bupati Belitung Timur yang hanya diembannya selama 1 tahun 6 bulan. Namun, Ahok kalah.

Selanjutnya, Ahok kembali maju dalam Pileg 2014, kali ini kembali pindah ke Partai Golkar. Hasilnya memang Ahok menang dan terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2014 – 2019.

Ambisi Ahok pada kekuasaan tampaknya tak berhenti sampai di situ, hanya 3 tahun 3 bulan menjabat anggota DPR, tepatnya 2012 Ahok meninggalkan Senayan dan memilih sebagai Cawagub mendampingi Jokowi yang diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2012. Kali ini, lagi-lagi Ahok pindah partai dari Golkar dan memilih Gerindra sebagai kendaraannya untuk maju sebagai cawagub.

Setelah terpilih, Ahok pun ‘menendang’ Gerindra dan kembali maju sebagai Cagub didampingi Djarot diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2017. Namun Ahok kalah dan kini sudah meringkuk di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat setelah divonis 2 tahun penjara terkait kasus penodaan agama.

Lantas bagaimana dengan HT yang kini sudah berstatus tersangka, akankah akan bernasib sama dengan Ahok?

Masyarakat berharap agar politik tidak dijadikan sebagai panglima. Hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebagaimana janji Menkopolhukam Wiranto bahwa semua kasus hukum akan dituntaskan. Kini, kita tunggu apakah janji itu benar akan dibuktikan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here