Rezim Partai Politik

0
71

Nusantara.news, Jakarta – Jarang atau malah tidak familiar istilah rejim partai politik. Dalam literasi ilmu politik juga kurang atau setidaknya tidak familiar mendengar istilah rezim partai politik (parpol). Yang ada adalah rezim militer, rejim Soekarno, rejim Soeharto dan lain sebagainya. Namun, sejak reformasi, Indonesia sesungguhnya dikendalikan oleh rezim partai politik atau rezim parpol.

Rezim Partai Politik

Terdapat sejumlah pengertian yang diberikan pada kata rezim. Pada intinya, istilah rezim mengacu pada rezim pemerintahan. Istilah rezim dapat diartikan sebagai  pemerintahan yang menjalankan serangkaian peraturan, baik formal (konstitusi) maupun informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dan lain-lain) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.

Rezim parpol diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan atau dikendalikan oleh politisi partai politik.

Amerika Serikat juga dipimpin oleh politisi partai. Hanya saja pemerintahan Amerika lebih tepat disebut rezim rakyat, karena partai politik di Amerika cenderung hanya berperan sebagai kendaraan politik bagi seorang calon presiden.

Setelah terpilih, peran partai di Amerika, surut. Yang menonjol adalah peran presiden. Sedang di Indonesia, partai politik tidak hanya sebagai kendaraan politik, tetapi ikut atau malah mengendalikan jalannya pemerintahan dengan mengambil posisi di belakang presiden terpilih.

Sistem politik Indonesia bahkan memberikan peran lebih besar bagi partai politik dalam mengendalikan arah pembangunan. Hal ini terlihat dari APBN harus mendapat persetujuan DPR yang merupakan perpanjangan tangan partai politik.

Sementara di Amerika, peran partai betul-betul hanya sebagai kendaraan politik di tingkat awal, karena’kongres Amerika memiliki dua kamar, yakni DPR dengan jumlah anggota 435,  dan senat dengan jumlah anggota 100 orang.

Senat sama sekali tidak terkait dengan partai, melainkan individu yang dianggap mewakili negara bagian.

Sedang anggota DPR maju mewakili partai politik. Tetapi kondisinya berbeda dengan di Indonesia, karena seorang calon anggota DPR ditentukan oleh dewan pimpinan partai politik. Sementara di Amerika, seperti calon presiden, calon anggota DPR yang mewakili partai, terlebih dahulu harus mengikuti pemilihan pendahuluan. Setelah itu baru ikut pemilihan umum. Dengan demikian seorang calon presiden dan calon anggota DPR tidak ditentukan oleh partai politik, melainkan ditentukan oleh rakyat dalam pemilihan pendahuluan.

Kekuasaan kongres (Senat dan DPR) di Amerika juga dibatasi pada hal-hal yang disebutkan dalam Konstitusi saja. Seluruh kekuasaan lain diberikan kepada negara bagian dan masyarakat.

Sementara kekuasaan yang diberikan kepada kongres terbatas pada hal hal yang tertulis dalam konstitusi saja, antara lain otoritas untuk mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian, memungut pajak, mendirikan pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, mengatur angkatan bersenjata, dan menyatakan perang.

Senat setara kedudukannya dengan DPR. tetapi keduanya memiliki posisi khusus masing-masing. Rancangan undang-undang untuk meningkatkan pendapatan misalnya, hanya boleh diajukan oleh DPR saja. Sedangkan nasihat dan persetujuan senat dibutuhkan untuk pengangkatan pejabat eksekutif dan posisi yudikatif tingkat tinggi oleh presiden dan untuk mengesahkan perjanjian.

Kondisinya sangat berbeda dengan di Indonesia, karena segala sesuatu yang terkait dengan pemerintahan dapat dikendalikan oleh partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Lebih dari itu, anggota DPD yang seharusnya bertindak seperti senat di Amerika, dalam kenyatannya adalah politisi partai dan dalam keadaan tertentu, cenderung berafiliasi dengan fraksi-fraksi di MPR.

Pemerintahan di Indonesia betul-betul dipimpin oleh rezim partai, karena dalam sejarah pemilu legislatif (kecuali zaman Orde Baru) tidak pernah muncul partai dominan yang menguasai mayoritas kursi di DPR.

Hal ini mendorong partai politik berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden untuk memenuhi presidential threshold yang angkanya sudah ditetapkan dalam undang-undang, di mana untuk Pilpres 2019 mendatang angka presidential threshold ditetapkan 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Konsekuensinya, kabinet biasanya disusun berdasarkan hasil kompromi partai-partai koalisi.

Salah satu yang nyata-nyata menjadi indikator dari rezim parpol adalah terkenal dan berpengaruhnya pimpinan partai politik. Ketua umum partai politik yang memiliki kursi di DPR adalah orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Citra Parpol

Bagaimana citra parpol? Masalahnya terletak di sini. Partai politik belum menganggap bahwa sukses pemerintahan merupakan sukses partai politik secara keseluruhan. Partai politik tertentu cenderung melihat diri sendiri dan memosisikan partai politik lain sebagai musuh. Belum muncul kesadaran bahwa keseluruhan partai politik merupakan bagian dari kekuasaan yang disebut dengan rezim partai politik.

Fenomena ini terlihat dari bungkamnya pimpinan partai politik dalam kasus hukum yang tengah dihadapi oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Tidak ada satu pun pimpinan partai politik setingkat ketua umum yang mengeluarkan pernyataan misalnya mendorong Novanto untuk taat hukum, atau mendorong KPK untuk bertindak lebih tegas.

Pimpinan partai politik cenderung memosisikan diri sebagai penonton dan membiarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan rakyat keluar dengan pernyataan yang pada intinya mendorong Novanto untuk taat hukum.

Padahal, mendorong Setya Novanto taat hukum sebagaimana disuarakan rakyat dan Jusuf Kalla, menjadi kewajiban keseluruhan partai politik sebagai bagian dari regim yang berkuasa (atau yang berada di lingkaran kekuasaan) baik di eksekutif maupun di legislatif.

Menjadi kewajiban, pertama karena sebagai rezim maka pimpinan partai politik memangku kepentingan negara. Sebagai pemangku negara, maka pimpinan partai seharusnya bertindak sebagai negawrawan bukan sebagai politisi.

Kedua, karena Setya Novanto adalah seorang ketua umum partai, yang menjadi bagian dari keseluruhan partai yang merupakan bagian dari regim yang berkuasa. Ketidakbaikan suatu partai tertentu berpotensi dipersepsikan sebagai ketidakbaikan partai politik lain.  Hal seeprti ini sudah terjadi di masa orde lama di mana semua partai politik dianggap sama saja, yakni sama-sama suka memainkan praktik politik dagang sapi yang tidak perduli pada arah pembangunan, yang tidak perduli pada rakyat secara keseluruhan.

Masalah hukum yang sedang dihadapi Novanto memang menjadi urusan Novanto, dan pada level lebih tinggi merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Tetapi, yang sedang dihadapi Novanto banyak sedikitnya berpotensi merusak citra partai politik secara keseluruhan.

Partai partai politik memang harus bersaing satu sama lain, tetapi persaingan itu seyogyanya diletakkan dalam koridor yang sehat, misalnya dalam hal program dan sejenisnya. Sementara terhadap hal-hal yang berpotensi merusak citra partai secara keseluruhan seperti yang dihadapi Setya Novanto, para pimpinan partai setidaknya memberikan seruan moral.

Memberikan seruan moral, misalnya seruan yang mendorong Novanto taat hukum, tidaklah berarti menyalahi azas praduga tak bersalah apalagi memvonis. Sebaliknya, jika Novanto tak kunjung diproses secara hukum, maka tidak akan pernah diketahui, apakah Novanto bersalah atau tidak dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang dituduhkan kepadanya.

Itu yang pertama. Yang kedua, partai politik juga tampak tidak komit pada pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana terindikasi dari persetujuan sejumlah fraksi di DPR yang menyetujui pembentukan Pansus DPR untuk KPK, yang dari awal tercium akan memperlemah KPK. Persetujuan itu nyata-nyata bertolak belakang dengan opini atau aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Masih terdapat beberapa hal yang mengindikasikan bahwa partai politik belum sensitif membedakan mana hal-hal yang terkait dengan persaingan antara sesama partai politik, dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah negara, yang di dalamnya antara lain terkait dengan penegakan hukum.

Partai politik yang merupakan penentu arah perkembangan negara seolah mengelak dari tanggung jawabnya sebagai pemangku kepentingan negara. Partai politik merasa lebih aman mengurus dirinya sendiri, dan bukan mengurus negara. Pimpinan partai politik belum memperlihatkan diri sebagai negarawan, melainkan lebih sebagai politisi partai. Urusan pimpinan partai politik seolah bukan urusan negara melainkan urusan rumah tangga partai mereka masing-masing. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here