RI tak Perlu Risau Perintah Eksekutif Trump, Petisi Biodiesel Lebih Mengancam

0
112
U.S. President Donald Trump leaves without signing executive orders on trade as Vice President Mike Pence (C) reacts during a signing ceremony at the Oval Office of the White House in Washington, U.S., March 31, 2017. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY *** Local Caption *** President Amerika Serikat Donald Trump pergi tanpa menandatangani perintah eksekutif untuk perdagangan saat Wakil Presiden Mike Pence (tengah) menepuk punggungnya dalam upacara penandatanganan di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Jumat (31/3). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/cfo/17

Nusantara.news, Jakarta – Sejumlah negara yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika, termasuk Indonesia, akan ditelisik oleh Presiden AS Donald Trump.(Lihat:https://nusantara.news/perintah-eksekutif-trump-tentang-dagang-indonesia-masuk-daftar-diselidiki/) Demikian perintah ekskutif Presiden Donald Trump yang dibagi dalam dua bagian. Pertama, Trump memerintahkan Menteri Perdagangan menelisik penyebab defisitnya nilai perdagangan AS. Kedua, peningkatan pendapatan cukai impor atas barang-barang yang masuk ke negaranya.

Perintah itu, ungkap Trump, bertujuan melindungi perekonomian AS dari praktek dumping yang sering dituduhkan ke negara-negara Asia Timur, khususnya China. Praktek dumping atau mengobral barang ekspor lebih murah dari harga di dalam negeri, tuding Trump, acap kali dilakukan dengan cara manipulasi kurs mata uang (currency manipulations) agar harga di negara tujuan lebih murah.

Kendati Indonesia termasuk negara yang disasar oleh kebijakan itu, namun ekonom Institute Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengaku tidak khawatir. Sebab barang-barang yang diekspor Indonesia ke Amerika, seperti garmen, tekstil atau kaos kaki tidak akan diproduksi di AS karena upah buruhnya yang sangat mahal.

“Ini soal keunggulan komparatif ya? Karena biaya tenaga kerja AS memang terlalu tinggi untuk memproduksi tekstil dan garmen,” terang Bhima.

Jadi sasaran perintah eksekutif Presiden Trump, lanjut Bhima, sebenarnya China sebagaimana acap diberitakan oleh media-media di sana. “China kerap dituding melakukan dumping karena mengirim produk-produk bernilai tambah seperti barang-barang elektronik dan sebagainya. Serbuan barang-barang China itu memang membunuh usaha-usaha yang ada di AS,” paparnya.

Indonesia, imbuh Bhima, sejauh ini sulit dikatakan memanipulasi kurs mata uang, nilai rupiah dibiarkan mengikuti arus pasar. Cara pengendaliannya juga melalui mekanisme pasar.

Memang, selama 2016 kemarin, AS menduduki mitra dagang terbesar ke-4 Indonesia setelah Jepang, China dan Singapura. Sepanjang 2016 nilai ekspor AS ke Indonesia hanya USD 7,3 miliar, tak sebanding dengan nilai masuknya barang-barang Indonesia ke negerinya yang mencapai USD16,1 miliar. Total defisit perdagangan AS terhadap Indonesia mencapai USD8,8 miliar.

Indonesia menempati posisi ke-15 yang membuat defisitnya nilai perdagangan AS. Peringat satu diduduki China (USD347 miliar), disusul Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Perancis, Swis dan Taiwan.

Namun Bhima lebih mengkhawatirkan dampak dari petisi Badan Nasional Biodisel AS (National Biodiesel Board/NBD) ketimbang perintah eksekutif Presiden Trump. Pasalnya, petisi itu langsung mengancam keberlangsungan produk biodiesel Indonesia yang berasal dari crude palm oil (CPO) yang berasal dari kelapa sawit.

Dalam petisi NBD, Indonesia dan Argentina dituding sebagai dua negara yang melakukan dumping dan subsidi atas produk biodiesel sehingga harganya lebih murah dari biaya produksi. Bahkan secara rinci NBB menuding Indonesia diduga melakukan margin dumping 23,3 persen dan Argentina 34 persen.

Petisi itu sudah dibawa NBD ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang akan melakukan tahap penyelidikan sebelum memberlakukan cukai dumping. “Cukai anti dumping untuk produk biodiesel Indonesia sudah berlaku di Uni Eropa. Karena itu kita anggap tidak benar, itu kita gugat balik ke WTO. Kalau AS begitu juga, kita gugat juga,” ancam Bhima.

Dampak yang perlu dikhawatirkan dari Petisi Anti-dumping itu, lanjut Bhima, akan membuat harga produk biodiesel Indonesia menjadi kurang kompetitif. “Dengan cukai anti dumping, produk biofuel AS yang berbahan baku bunga matahari harganya bisa lebih murah ketimbang biofuel Indonesia yang diproduksi dari minyak kelapa sawit,” terang Bhima.

Bhima juga menandaskan, mereka berulang-kali membuat petisi, namun motif sesungguhnya adalah persaingan usaha. Sebab di antara petisi yang mereka keluarkan, hanya Indonesia dan Argentina yang kerap dijadikan sasaran.

“Kenapa mereka tidak memasalahkan Malaysia? Padahal Indonesia dan Malaysia adalah eksportir 90 persen CPO termasuk biofuel. Karena harga produksi dan tenaga kerja Malaysia lebih mahal ketimbang Indonesia dan Argentina,” tuding Bhima.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here