Ribuan Nelayan Lamongan Gundah Tak Bisa Melaut Akibat Kebijakan Susi

0
299

Nusantara.news, Lamongan – Ribuan nelayan Kabupaten Lamongan gundah tak bisa melaut akibat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang alat tangkap ikan trawl dan turunannya, termasuk cantrang dan payang yang mulai berlaku 1 Januari 2017 dengan masa transisi enam bulan.

“Mereka gundah karena dalam waktu 6 bulan ini mereka harus mengganti alat tangkap ikan atau mengakhiri profesi sebagai nelayan yang sudah ditekuni secara turun temurun. Saya khawatir nelayan tidak mampu mengganti alat tangkap ikan mengingat modal mereka kecil,” kata Ketua Rukun Nelayan (RN) Blimbing Kabupaten Lamongan Nur Wakhit kepada Nusantara.News di Surabaya, Kamis (26/1/2017).

Nur Wakhit mengemukakan, dampak kebijakan itu diprediksi akan sangat dirasakan oleh Jawa Timur, mengingat Jawa Timur adalah daerah yang memiliki jumlah nelayan terbesar di Indonesia. Data tahun 2013 jumlah nelayan di Jawa Timur  lebih dari 334 ribu.

“Rukun Neklayan Blimbing saja jumlahnya sekitar 1.300 nelayan. Semuanya bertumpu pada kapal nelayan mesin (KMN) 5-10 GT,” bebernya.

Kelompok KMN ukuran 5-10 GT (gross tonage) memang jadi perhatian karena jumlahnya mendominasi anggota RN Blimbing. Data itu diperkuat dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) setempat bahwa di seluruh Kecamatan Paciran total ada 14.284 jiwa yang berprofesi nelayan dan bertumpu pada operasional Pelabuhan Brondong.

Jika selama 6 bulan ke depan tidak melaut, berapa mulut yang terancam kelaparan? Sebab, keahlian melaut merupakan satu-satunya keahlian yang dimiliki sejak lahir. Sementara sekitar 85 persen nelayan melaut dengan alat tangkap cantrang. “Ini yang membuat banyak anggota nggak berani melaut. Adapun yang terpaksa karena kebutuhan ekonomi, tetap melaut meski tanpa surat (SIPI, red),” terang Wakhit.

Wakhit juga menerangkan selain jenis cantrang, nelayan pemilik KMN 5-7 GT juga memakai payang, turunan trawl yang sudah dimodifikasi. Anggota RN Blimbing sendiri yang memiliki KMN 5-10 GT ada sekitar 240 armada. “Sebenarnya untuk urusan SIPI tidak begitu bermasalah. Saat ini hanya Permen 71/Permen-KP/2016 yang memuat larangan cantrang jadi perhatian kami,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here